Pesan Untuk Aktivis Unnes: Gulatan Realita Masalah, Komitmen Pasca-Pemira dan Langkah Bijak yang Harus Diambil

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Dari Akar historis Hingga Masalah Masa Kini

Semenjak dilarangnya mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas politik  (depolitisasi) dengan tujuan agar tidak terjadi kembali gerakan mahasiswa yang membahayakan status quo penguasa, maka muncullah kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan kampus) oleh Daoed Yusuf, selaku Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan pada masa Kebinet Pembangunan III tahun 1979 di zaman Orde Baru. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik dan menjauhkan diri dari aktivitas politik, karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim yang berkuasa. Pembekuan Dewan Mahasiswa di tingkat Universitas yang dinilai terlalu banyak melakukan diskusi-diskusi bawah tanah dengan semangat pembaharuan dan perubahan dinilai dapat menghasut mahasiswa lainya untuk memberontak, sehingga kebijakan ini dinilai efektif untuk membungkam mahasiswa kala itu. Suasana kampus menjadi steril bagi pengembangan jiwa dan wacana kritis-praktis mahasiswa, sehingga menjauhkan mahasiswa dari kepedulian, kepekaan, dan tanggung jawab sosial. Mereka hanya bermain dalam teori dan konsep politik dalam aktivitas ilmiah. Organisasi intra dan ekstra kampus dipisahkan sehingga kerja sama dan transaksi politik lumpuh.

Meskipun kebijakan tersebut berlangsung di zaman Orde Baru dan sempat pecah tatkala reformasi 1998—dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam menyuarakan tuntutan perubahan—namun atmosfer yang dibangun melalui kebijakan NKK/BKK secara tidak langsung terasa hingga saat ini dan semakin diilhami oleh kebijakan pemerintah sekarang, yang menginginkan mahasiswa menempuh studi secepat mungkin.  Sehingga tidak heran di berbagai sosmed, banyak meme, pesan, maupun puisi dari para aktivis terdahulu yang mempertanyakan keberadaan mahasiswa saat ini di tengah problematika bangsa dan negara yang semakin terseok-seok. Mulai dari reklamasi, pembangunan yang mengabaikan sumber daya alam dan menjadi lubang empuk investor asing (pendirian pabrik semen secara serentak di berbagai wilayah yang melanggar RTRW dengan ijin yang dimanipulasi serta proyek lainnya), korupsi di tubuh partai dan para pejabat negeri, isu SARA yang sempat membuat Presiden Jokowi kepanikan dan harus bersafari politik, masuknya tenaga kerja imigran asing terutama Cina dengan skala besar-besaran, perekonomian yang tak kunjung beranjak—sehingga terjadi pemangkasan anggaran di berbagai sektor, melejitnya hutang negara dalam tiga tahun terakhir hingga berbuah inflasi berkepanjangan, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Sedangkan di tataran kampus, permasalahan yang harus dihadapi tak jauh rumit dan pelik pula. Kampus sebagai agen-agen dan tangan panjang negara dalam lembaga pendidikan, pastilah mendapatkan dampak dari permasalahan negara. Pemangkasan BOPTN yang berujung pada penarikan pungutan dari pihak kampus terhadap mahasiswa, yang kemudian mendapat tanggapan berupa aksi demo dari mahasiswa di berbagai kampus di tanah air adalah salah satu dari sekian permasalahan yang mencuat. Mulai terlihatnya indikasi liberalisasi dan komersialisasi di dunia pendidikan adalah latar belakang utama yang mempelopori aksi tersebut. Mempertanyakan kembali peran dan fungsi negara dalam mewujudkan kewajiban dan tujuan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sekiranya adalah hal yang wajar, logis serta bukan hal yang berlebihan sebagai alasan untuk berdemonstrasi.

Beberapa waktu lalu, Unnes dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup bergengsi,  dengan bukti masuknya Unnes di jajaran 13 besar perguruan tinggi terbaik, di Indonesia. Unnes pun menjadi tiga besar dalam tataran kampus hijau (berbasiskan lingkungan), yang itu merupakan penambahan nilai prestise tersendiri. Kampus dengan jatah Bidikmisi terbesar dan dianggap memiliki sistem pengelolaan Bidikmisi yang sangat baik, menjadikan Unnes sebagai kampus dengan pelamar pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, maupun SPMU dan beasiswa Bidikmisi dalam jajaran papan atas. Ditambah lagi dengan berbagai prestasi di kancah nasional dan internasional yang tak perlu dipertanyakan lagi, menempatkan Unnes sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang terpercaya di Indonesia. Dan sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai universitas konservasi. Namun dalam menyikapi aksi pergolakan mahasiswa pada bulan Mei lalu sebagai reaksi permasalahan di atas, Unnes justru melakukan kebijakan yang lucu, dengan mengeluarkan keputusan pelarangan demonstrasi di area kampus, dengan alasan bahwa Universitas atau kampus—yang dalam hal ini menunjuk pada Unnes—merupakan objek vital nasional, sehingga tempat ini dilarang untuk tempat demo. Bila kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh hukum dan negara, dan hal ini merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam UU RI No. 9 tahun 1998 disebutkan bahwa dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan melalui unjuk rasa atau demonstrasi, mimbar bebas, dan pawai, serta rapat umum. Memang dalam pasal 9 UU RI No. 9 tahun 1998 disebutkan bahwa penyampaian  pendapat di muka umum dilarang dalam lingkungan seperti; Istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, stasiun, terminal, dan dilarang dilaksanakan di hari besar nasional. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, boleh melakukan demonstrasi ataupun upaya penyampaian pendapat di muka umum dan sejenisnya di lingkungan Istana kepresidenan dengan radius 100 meter, instansi militer dengan radius 150 meter, termasuk di objek vital nasional, dengan toleransi jarak radius 500 meter. Kemudian dalam menjelaskan objek vital nasional disebutkan bahwa objek vital nasional merupakan kawasan, tempat, bangunan, dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan negara yang memiliki kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional bila terjadi gangguan keamanan.[i]

Yang menjadi aneh adalah, ketika pelarangan demonstrasi di Unnes, dengan mengatasnamakan Unnes sebagai objek vital nasional. Pertanyaannya, ketika mengklaim demikian, kategori mana yang dipakai untuk bisa dijadikan acuan bahwa satu universitas yang dalam hal ini adalah Unnes, termasuk objek vital nasional? Apakah jumlah populasi sekitar 35 ribu orang yang mendiami kampus tersebut, yang berarti tidak lebih dari 0,00014 % total jumlah seluruh warga Indonesia bisa dikatakan sebagai tempat, kawasan, dan bangunan yang mewadahi harkat hidup orang banyak? Kedua, apakah kampus bisa dikatakan sebagai satu instansi yang merupakan sumber pendapatan besar bagi negara? Ketiga, apakah satu kampus bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan yang akan menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional bila terjadi kerusuhan di dalamnya?  Saya pikir jawaban untuk tiga pertanyaan tadi adalah “tidak”. Maka alasan tidak diperkenankannya aksi demonstrasi di Unnes dengan mengatasnamakan bahwa Unnes sebagai salah satu objek vital nasional tidak dapat dibenarkan. Alasan yang digunakan pun tidaklah relevan dan terkesan hanya pembodohan publik semata.

Hal ini bisa dimengerti, manakala perjanjian ditiadakannya dana SPI, yang menjadi tuntutan mahasiswa dan telah diakomodir oleh pihak Unnes hingga berbuah penandatangan presma dan birokrat—perihal pelarangan demonstrasi sebagaimana yang dijabarkan diatas—seakan menjadi tumbal yang harus dipertaruhkan oleh mahasiswa. Namun pada kenyataannya, pihak kampus masih memungut dana dari mahasiswa baru dengan penghalusan kata menjadi “Infaq Wajib”. Bila ditinjau sebenarnya secara substansi tak jauh beda dengan SPI, maka secara tidak langsung sejatinya pihak kampus telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dan mahasiswa seharusnya tak perlu pula mengacu pada perjanjian tersebut, karena toh, pihak kampus secara sadar telah melanggar perjanjian tersebut secara sepihak. Maka bisa jadi pelarangan demo ini adalah upaya preventif sedini mungkin untuk membungkam mahasiswa, karena angkuhnya kampus yang tak mau diusik dan dikritik.

Belum selesai dengan hal itu, kampus kembali mengeluarkan kebijakan lucu berupa seragamisasi untuk para mahasiswa baru, dengan dalih utamanya kesetaraan status sosial bagi mahasiswa agar tidak ada perbedaan kelas. Padahal pakaian tidak serta merta menghapus status sosial begitu saja. Aneh juga manakala jika mahasiswa harus diseragamkan sebagaimana tentara dan polisi.

Di kalangan mahasiswa sendiri, terutama mereka para aktivis kampus, baik di intra maupun ekstra kampus—masih tersekat dalam identitas organisasi masing-masing. Disisi lain masih tingginya sentimen antar organisasi, menjadikan mereka selalu bergerak sendiri-sendiri dan acuh terhadap organisasi lainnya. Antara Organisasi intra misalnya, mereka masih berlomba membuat acara gede-gedean agar terlihat eksistensinya. Gelontoran uang dari pihak birokrasi setidaknya membuat mereka memiliki tanggung jawab untuk itu, dan menghabiskannya dengan serangkaian acara gede akan membuat mereka dipandang keberadaannya. Sedangkan bagi aktivis di ekstra kampus, akan sangat berarti bagi mereka mana kala memanfaatkan momentum pemira sebagai ajang untuk pamer masa dan kekuatan. Sekarang masalah terbesar yang memerihatinkan bagi kita adalah, tersekat-tersekatnya organisasi-organisasi intra maupun ekstra kampus semacam ini—entah organisasi mahasiswa yang dibentuk atas kesamaan daerah asal, ideologi, dan lainnya, seakan membuat kita kembali pada masa suram manakala zaman penjajahan—dimana perjuangan terkotak-kotak, bersifat kedaerahan dan jauh dari makna persatuan—kembali merebak dan mengakarnya primordialisme dan etnosentrisme yang membuat kita buta dengan permasalahan bangsa, karena sibuk dalam persaingan antar organisasi.  Lebih parah lagi adalah ketika di tataran kampus—hidupnya para intelektual dan pemuda generasi bangsa, mereka belum bisa saling bersinergi, antara organisasi ekstra dengan ekstra,  antara intra dengan intra, atau intra dengan ekstra, apalagi dengan mahasiswa non aktivis maupun mahasiswa dengan gerakan-gerakan bawah tanah, hingga kini tidak juga menemukan titik temu. Melihat fenomena yang demikian, seakan kita dibawa kembali ke zaman penjajahan,  dimana perjuangan nasional kala itu masih tersekat-sekat atas identitas daerah dan paham ideologi. Menjadi ironi manakala sudah 71 tahun kita merdeka, dengan berbagai permasalahan yang mendera, mentalitas akan persatuan kita ternyata runtuh seketika, manakala sentimen identitas organisasi menjadi acuan utamanya.

Belum lagi tuntutan lulus cepat waktu, membuat kita yang seharusnya juga tanggap dan kritis terhadap permasalahan bangsa dibuat hanya berkutak pada buku-buku kuliah, hingga terkesan apatis terhadap permasalahan yang hadir di setiap saat, di situasi sosial dan politik, bahkan tak tahu menahu dengan problem di kampus sendiri, meskipun tetap ada beberapa mahasiswa dengan idealismenya, walau tak banyak dan belum memberikan kontribusi berarti. Saat ini kita telah larut di dalam obyek permasalahan, bagaikan cacing di nampan yang tak bisa membuat lubang tuk keluar. Maka sudah sepantasnya semua elemen kampus, baik organisasi-organisasi intra maupun ekstra dan mahasiswa lainnya diluar lingkaran organ intra dan ekstra, untuk mulai tidak berjalan sendiri-sendiri dengan sentimen organisasinya masing-masing. Di tengah permasalahan bangsa yang begitu rumitnya; ditengah lambat dan gagapnya para pemangku kebijakan tuk tanggap masalah, karena sibuk bagi-bagi kue anggaran; saat konstitusi dan sistem pemerintahan hanya menjadi lambang, karena sering kali diingkari dalam prakteknya, sudah saatnya pemuda terutama mahasiswa bersatu padu dan bersinergi bersama mengusung sebuah perubahan dan revolusi yang dimulai dari tataran kampus dan merebah ke skala nasional.

Kapitalisme dan korporasi asing yang telah masuk dan mengakar, sudah seharusnya kita kikis secara perlahan dengan nilai-nilai dan kearifan bangsa dengan jalan berdikari, sebagaimana pernah Soekarno sampaikan. Kita harus kembali menengok dan mencontoh bagaimana perjuangan Soekarno, Tan Malaka, Moh. Hatta, dan para Founding Father kita sebagai bahan refleksi dan sebagai jalan sebuah revolusi. Kita juga harus sadar sebagaimana mereka sadar bahwa, “kita dijajah oleh kepentingan asing”. Namun menjadi kendala besar dalam memulai langkah besar di dalam sebuah revolusi ini adalah, “apakah kita sekarang juga sadar bahwa kita juga dijajah di berbagai sendi kehidupan?”, baik itu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun yang lainya. Lantas dengan berbagai permasalahan diatas, masih bisakah mahasiswa diharapkan sebagai agen perubahan bangsa?

Komitmen Pasca Pemira dan Langkah Bijak yang Harus Diambil

Setelah selesai dengan hingar bingar pemira di Unnes, dan diketahui hasil-hasilnya, maka kita tinggal melihat aksi nyata para aktivis kampus yang duduk di tataran intra guna memenuhi komitmen saat kampanye dalam upaya melakukan sebuah perubahan dan revolusi di lini-lini kampus menuju perbaikan dalam hal keilmuan dan kegiatan dengan tetap berorientasi pada tri dharma Perguruan tinggi (penelitian, pendidikan dan pengabdian). Meskipun tidak secara jelas dijabarkan apa yang menjadi program penting yang dibawa oleh para calon, namun setidaknya mereka selalu menyuarakan perubahan, perbaikan dan hal-hal semacamnya.

Ketika kita sadar dan mengakui diri kita sebagai kaum intelektual dengan status mahasiswa, maka tanggung jawab kita begitu berat; mulai dari tanggung jawab atas diri sendiri, tanggung jawab atas keluarga, tanggung jawab atas keilmuwan, tanggung jawab atas sosial masyarakat, dan tanggung jawab atas negara dan bangsa. Namun sayangnya, kesadaran semacam ini tak serta merta melekat pada benak setiap mahasiswa. Terutama dalam dua poin terakhir. Seolah-olah tanggung jawab terhadap sosial masyarakat akan gugur manakala kita telah melakukan KKN dan tak berbuat apa-apa waktu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan tanggungjawab terhadap negara dan bangsa seolah-olah akan gugur manakala kita bekerja menjadi para administrator birokrat-birokrat pemerintah saat PKL maupun PPL dan nanti saat berkesempatan menjadi PNS. Pemaknaan sempit semacam inilah yang kemudian harus coba dikikis, dan digantikan dengan bahwa tanggung jawab terhadap sosial masyarakat harus dilakukan semenjak status mahasiswa telah tersemat dan terus dikembangkan hingga akhir hayat. Begitupula tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, harus dipupuk sedini mungkin—dengan poin penting bahwa, kita tidak meninggalkan tanggung jawab mendasar terhadap diri dan keluarga, sehingga hanya dengan demikian kita akan segera tanggap dan kritis terhadap segala permasalahan yang dihadapi negara dan bangsa serta masyarakat yang menyertainnya, agar tidak terlarut semakin parah. Hal inilah yang menjadi salah satu tugas bagi para aktivis kampus, untuk menyebarkan virus-virus kesadaran semacam ini di kalangan mereka sendiri dan masyarakat kampus secara umumnya.

Dengan melihat permasalahan yang sangat kompleks dari tataran masyarakat bawah, kampus dan juga negara, maka mau tidak mau mahasiswa—agen perubahan,  harus sesegera mungkin berbenah.  Berikut beberapa langkah bijak yang sekiranya perlu disikapi dan diambil terkhusus oleh aktivis kampus, baik intra maupun ekstra di Unnes maupun di seluruh kampus di tanah air;

  1. Membangun sinergitas diantara organisasi, baik intra maupun ekstra dengan meninggalkan sifat-sifat primordialis dan etnosentris serta sentimen organisasi agar tercipta gerakan mahasiswa yang bersatu dalam mengusung perubahan. Semisal, sering mengadakan dialog bersama diantara para organ kampus ini.
  2. Membangun kesadaran pola pikir dan daya kritis dikalangan mahasiswa akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan masyarakat sosial dan tangungjawabnya terhadap negara serta bangsa—agar tanggap, kritis, dan sigap dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dan dalam setiap persoalan yang dihadapi bangsa, dengan menyertakan wadahnya, semacam ruang-ruang diskusi terbuka umum.
  3. Menyusun program kerja berdasarkan permasalahan yang kontekstual dan menyentuh, serta melibatkan mahasiswa secara lebih luas agar program kerja yang akan dilaksanakan tidak serta merta program kerja rutinan tiap tahun yang telah diselenggarakan oleh pengurus-pengurus BEM, Hima, UKM, dan BSO sebelumnya, yang terkesan mengindahkan esensi yang dibangun. Semisalnya, membuat audiensi terbuka guna menampung aspirasi dan merancang kegiatan mahasiswa secara sama-sama dalam forum terbuka.
  4. Meningkatkan program kerja yang berorientasi pada pengabdian masyarakat, terutama di area desa-desa sekitar kampus, yang selama ini sejauh pengamatan penulis kurang disentuh. Agar masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kehadiran para kaum intelektual kampus yang jumlahnya beribu-ribu, dan tidak serasa seperti orang asing yang menjajah. Hal ini tentu mengacu pula pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harapannya juga di kontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari.
  5. Membangun komunikasi dengan pihak birokrasi secara intens sebagai upaya pengawasan, agar setiap kebijakan pihak kampus tidak semena-mena dan tetap mengutamakan tujuan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan profit bagi beberapa kalangan yang selama ini melatarbelakangi agenda liberalisasi dan komersialisasi di dunia kampus. Tentu hal ini dibekali pula dengan pembacaan kritis terhadap setiap kebijakan kampus yang dikeluarkan dan keberanian untuk mengkritik serta memberikan masukan terhadap kampus bila kebijakan yang diambil melenceng dari kepentingan nasional. Sebagai contoh, wacana SPI, pelarangan demo di area kampus, sragamisasi dan kebijakan nyeleneh lain yang bisa saja muncul sewaktu-waktu.
  6. Meskipun organisasi intra mendapat asupan dana dari pihak birokrat kampus dan organisasi ekstra yang sering mendapat patron senior dan alumni, namun sudah semestinya mereka tidak serta merta tunduk terhadap tekanan yang diberikan sehingga membuat organisasi-organisasi intra maupun ekstra seakan tak memiliki terobosan berarti dan tak ubahnya seperti katak dalam tempurung. Maka dari itu perlu kiranya membangun kesadaran dan memutus alur patron-client yang selama ini secara tidak sadar telah terbentuk dan sering kali menjadi ganjalan tersendiri dalam mengambil sikap dan tindakan dalam menghadapi permasalahan—terutama bila menyangkut status quo.

[i] http:// www.polri.go.id/layanan-obvit. Php (diunduh 3 September 2016 jam 16.00 wib)

Gambar: merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.