Pesimis Menatap Negara Medioker

Spread the love

Oleh Muhammad Najmul Ula

Presiden Joko Widodo pernah dianggap sebagai rising star politik Indonesia. Sesudah tujuh tahun penuh puja-puji sebagai Walikota Surakarta, ia memasuki gelanggang nasional setelah memenangi Pilgub DKI Jakarta 2012. Partai yang menetaskannya, PDIP, memoles sang outsider menjadi komoditi yang kelak menggapai posisi tertinggi republik.

Pengusaha mebel itu lantas berjaya di Pilpres 2014 melalui PDIP, partai yang tahu diri tidak kembali mengajukan Megawati Soekarnoputri ke perlombaan. Meneruskan estafet dari tangan Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi awalnya dianggap sebagai figur muda yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dibanding SBY yang tak meninggalkan warisan besar apa pun, Jokowi yang saat itu berusia 53 tahun memang terlihat lebih mengilap. Ia berasal dari kalangan sipil, sepenuhnya merupakan karakter baru, dan praktis tidak punya ikatan sejarah dengan rezim generasi pendahulu.

Musuh politik terbesarnya ialah kutub Islam konservatif yang dikipasi oposisi. Jalanan ibukota sempat disesaki kelompok ini dalam demonstrasi berjilid-jilid pada dua-tiga tahun pertama Jokowi di Istana. Publik cenderung skeptis pada kelompok itu dan masih berpihak pada sang presiden, yang terbukti dengan kemenangan nyaman di Pilpres 2019 lalu.

Namun tetap saja, periode pertama Jokowi lebih diwarnai stagnansi demokrasi, yang oleh pengamat bahkan dinilai sebagai kemunduran. Sejumlah “situasi” yang mengikis demokratisasi satu per satu bersemai di depan hidungnya, dan sang presiden tak punya nyali menghentikannya, jika tak ingin disebut ia sendiri yang menciptakannya.

Alat Jokowi: Instrumen Negara dan Perangkat Hukum

Instrumen negara merupakan alat penting yang dimiliki Jokowi untuk menciptakan sejumlah situasi dengan tujuan membatasi gerak oposisi. Jabatan Jaksa Agung diberikan pada politisi Nasdem M. Prasetyo, keputusan yang menguatkan sinyal bahwa Presiden lebih mengutamakan partisan. Kejaksaan dirasa menggunakan teropong lebih besar untuk “memantau” politisi oposisi dengan dakwaan kasus korupsi.

Melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin politisi PDIP Yasonna Laoly, friksi di partai oposisi, yaitu Golkar dan PPP, diselesaikan dengan formulasi yang memungkinkan agar pengurus baru berpihak pada koalisi pemerintah. Hary Tanoesudibjo, ketum Perindo yang lama mengiklankan dirinya sebagai calon presiden, mendapat sangkaan mengintimidasi jaksa pada 2017, tapi setelah mengarahkan dukungan pada Jokowi, kasusnya tak dilanjutkan oleh Kepolisian.

Kontrol Jokowi terhadap demokrasi juga dilakukan menggunakan perangkat hukum. Revisi UU ITE 19/2016 terbukti mempersempit kebebasan berekspresi, terbukti dengan kriminalisasi warga negara memakai pasal pencemaran nama baik. Perppu Ormas 2/2017 (kelak disahkan menjadi UU) juga dianggap meruntuhkan payung hukum dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat.

Pertanda buruk bagi demokrasi dapat dirasakan di banyak lini kehidupan bangsa lainnya, tapi kita perlu melompat untuk mencermati apa yang terjadi dalam dua bulan terakhir periode pertama Jokowi.
Agenda besar penguatan KPK tak ditafsir dengan seksama oleh Presiden. Jokowi telah diperingatkan aktivis agar tidak meloloskan nama-nama bermasalah dalam kandidasi pimpinan baru KPK yang akan memulai kerja pada akhir 2019. Sang presiden lebih mendengar bisikan dari arah lain.

Problem KPK lantas bergulir bak bola salju. Revisi UU KPK dengan intensi pelemahan lembaga antirasuah dikebut secara senyap, meski UU tersebut bahkan tak masuk prolegnas. Kebut-kebutan di Senayan tak berhenti di situ. Para wakil rakyat yang lebih banyak diam selama masa kerjanya mendadak lebih rajin dari biasanya. RKUHP, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, hingga RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, semuanya penuh masalah dan ujug-ujug menjadi agenda pembahasan DPR pada bulan September.

Presiden menyetujui revisi UU KPK dengan mengirimkan wakil untuk membahas RUU tersebut. Tak pelak, publik muntab dan mahasiswa kembali gahar. Mereka turun ke jalan dalam demonstrasi berskala nasional yang terakhir kali dilihat pada 1998. Massa memenuhi ruang publik di banyak kota dan linimasa di berbagai media sosial dengan seruan #ReformasiDikorupsi. Jokowi pun membikin konferensi pers mendadak dengan tujuan meminta DPR menunda pembahasan RKUHP demi menenangkan publik.

Periode Kedua yang Tak Akan Jauh Berbeda

Bagaimanapun, penyelenggaraan pemerintahan harus berlanjut, dengan DPR dan MPR periode baru telah dilantik per 1 Oktober. Jokowi akan menyusul disumpah untuk kali kedua sebagai presiden bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin pada 20 Oktober. Harapan agar republik ini mengalami kemajuan demokrasi tetap mengemuka, tapi belajar dari pengalaman terkini, kita tak bisa berharap banyak.

Wajah baru DPR ditandai dengan ketua pertama yang berasal dari kalangan perempuan, Puan Maharani. Meski begitu, tak ada meritokrasi di sana meski Puan memang menjadi legislator dengan perolehan suara tertinggi di Pileg 2019 lalu. Ia menduduki posisi itu semata karena merupakan putri Megawati, ketum partai pemenang pemilu PDIP.

Tubuh MPR periode ini akan diingat lantaran membengkaknya jumlah pimpinan. Bambang Soesatyo, politisi Golkar, menempati pucuk pimpinan didampingi sembilan wakil ketua. Komposisi ini terjadi akibat revisi UU MD3 pada bulan lalu, sebuah kesepakatan yang ditengarai sarat dengan kepentingan bagi-bagi kursi. Bamsoet sendiri, perlu dicatat, adalah ketua DPR dalam babak akhir penuh huru-hara periode lalu.

Konfigurasi pimpinan DPR dan MPR disinyalir merupakan kompromi guna merencanakan reintroduksi haluan besar negara, sebuah platform yang populer di era Orde Baru dengan sebutan GBHN. Dalih para wakil rakyat ialah agar tercipta pembangunan Indonesia yang sistematis dan berkelanjutan, tetapi melakukannya diperlukan amandemen UUD 1945. Melakukan amandemen terhadap konstitusi dasar sama beresikonya dengan membuka kotak pandora, tak seorang pun berani memprediksi apa yang akan terjadi jika kotak tersebut dibuka kembali.

Sementara itu, Ma’ruf Amin akan jadi orang tertua di lembaga kepresidenan Indonesia. Rekam jejak sang kiai penuh dengan catatan diskriminasi terhadap minoritas, serta perannya dalam sejumlah kebijakan konservatif di institusi MUI. Dalam huru-hara bulan lalu, Ma’ruf sempat mengirim surat pada DPR agar segera mengesahkan RKUHP padahal masih berstatus “bukan siapa-siapa”.

Dari kalangan aparat bersenjata, Polri dan TNI tampak semakin menjauh dari amanat reformasi. Tito Karnavian, Kapolri yang ditunjuk Jokowi dalam usia muda pada 2016 kini “berlumur darah”. Paling sedikit dua mahasiswa tewas di tempat di Kendari akibat peluru tajam pada demonstrasi lalu, sementara tiga mahasiswa meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Ketiganya diduga dianiaya polisi.

Sementara itu, TNI masih belum lepas dari kebiasaan lama. Selain secara inkonstitusional melakukan razia buku di berbagai daerah, para tentara juga terekam melakukan kekerasan terhadap sipil, yang terbaru dalam konflik lahan di Urutsewu. Hadi Tjahjanto mungkin bukan berasal dari matra sakti Angkatan Darat, tetapi ia berperan memuluskan Perpres Tugas Fungsional TNi yang memungkinkan bawahannya menempati posisi sipil.

Jadi, rasanya kita lebih merasa pesimis terhadap Indonesia selama lima tahun ke depan. Tak ada arus alternatif yang siap membikin gerakan progresif. Alih-alih, kita masih terjebak dengan Jokowi beserta elite politik tanpa rekor mumpuni, serta pensiunan perwira yang tak cakap mengelola negara. Selama masih ditangani oleh orang-orang medioker, negara ini tak akan ke mana-mana.


Mukhammad Najmul Ula, Mahasiswa Ilmu Politik yang sedang menuntaskan skripsi.

Gambar: Bilven

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.