Pintu Akhir Seorang Aktivis: Tetap Idealis atau Menjadi Penguasa Bengis?

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Sebagai seorang aktivis kampus, kritis dan peka adalah bagian yang harus melekat dan tak dapat dielakkan dalam diri mereka. Setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di masyarakat adalah hal yang harus pula diperhatikan. Permasalahan dan isu-isu ditingkat kampus, regional, nasional, dan bahkan mancanegara sekalipun, terkadang tak luput dalam ranah diskusi mereka. Mereka aktif melakukan advokasi-advokasi melalui tindakan nyata di masyarakat ataupun tulisan-tulisan yang tersebar di media umum, kampus, atau bawah tanah. Bahkan tindakan reaksioner sekalipun mereka lakukan seperti demo turun ke jalan dengan mengatasnamakan rakyat dan orang-orang tertindas. Mereka merasa berada diluar lingkungan birokrat dan selalu antipati dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Mahasiswa adalah pihak yang sejatinya terlepas dari kepentingan penguasa, mereka adalah para pihak oposisi yang seharusnya hanya menyuarakan kebenaran dan membela kaum yang tertindas. Sebagai pihak yang dipercaya masyarakat dengan kapasitas intelektualnya sudah barang tentu mereka adalah harapan bagi masyarakat. Menjadi pihak yang tidak terkooptasi dengan birokrasi adalah sikap yang harus selalu ditunjukan agar kepercayaan tadi tidak hilang. “Sebagai kaum intelektual pekerjaan mereka adalah mempertahankan negara dengan kewaspadaan, selalu sadar akan tugasnya untuk tidak membiarkan kebenaran dan keadilan diselewengkan atau menerima suatu ide yang dapat menguasai seluruh kehidupan” (Said: 2009). Bila menengok sejarah maka benar bahwa tak ada revolusi penting dalam sejarah bangsa dan bahkan dunia yang tanpa peran kaum intelektual, terkhusus mereka intelektual muda. Kaum intelektual nyatanya telah berperan penting sebagai ibu dan ayah dalam suatu gerakan (Gramsci: 1973). Serangkaian stigma dan image diatas dirasa cukup kiranya untuk menjadi penjelas mengenai apa yang disebut idealisme kaum aktivis kampus.

Jika kita menilik sejarah khususnya tentang perilaku manusia yang tercermin dalam sebuah kebudayaan dan peradaban maka kita akan menemukan hal menarik, dimana terbukti tercipta suatu pola yang kita sebut sebagai hukum peradaban. Di dalam hukum tersebut menyatakan bahwa suatu peradaban, yang mungkin saat ini dalam lingkup kecil kita akan menyebutnya sebagai sebuah komunitas, akan mengalami kemunculan hingga berkembang pada masa puncaknya. Namun setelah sampai pada puncaknya, terjadilah kemunduran dan hingga pada akhirnya mengalami keruntuhan. Memang tidak sepadan bila kita menganggap kaum aktivis kampus seperti halnya sebuah peradaban. Tapi tidak berlebihan kiranya bila kita menganggap mereka sebagai sebuah komunitas terpingirkan yang senantiasa eksis selama masih ada pergerakan yang dilandasi idealisme, sebagaimana yang diperjuangkan. Lantas tentu menjadi pertanyaan bagi kita apakah orang-orang dalam kelompok yang kita sebut sebagai aktivis kampus ini juga akan menemui titik klimaks dan anti klimaksnya?

Untuk menjawab pertanyaan diatas maka kita perlu melihat bagaimana dinamika perjalanan para mantan akitivis kampus setelah mereka meninggalkan atribut-atribut akademik kampusnya. Selain itu, kita perlu juga melihat bagaimana potensi dan ancaman yang bakal mereka hadapi ketika mereka melepas statusnya. Pertama, melihat getolnya aksi mahasiswa dalam rangkaian peristiwa pada tahun berikut ini, 1966, 1974, 1977-1978, 1998 dalam menyuarakan kebenaran, aspirasi masyarakat, menuntut hak-hak rakyat, dan juga wacana perubahan. Maka sudah barang tentu harapan semua orang adalah mereka kelak bakal menjadi generasi yang benar-benar berbakti dan mengabdi kepada negeri demi menjalankan apa yang termaktub di dalam konstitusi, demi tercapainya kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka pada masanya menjadi garda terdepan dalam mengkritisi setiap kebijakan birokrasi negeri ini. Tak main-main, aksi yang mereka lakukan hingga berbuntut panjang terhadap kelangsungan hidup mereka sendiri, sebagai akibat dari tindakan represif pemerintah yang dalam hal ini, melindungi kepentingannya dengan mengamankan status quo mereka. Pelanggaran HAM terhadap para aktivis kampus terjadi tanpa henti dari periode satu ke periode berikutnya tanpa penyelesaian yang tuntas. Setiap aksi para aktivis kampus maka selalu diiringi pula dengan pukulan keras dari aparat yang dalam hal ini melindungi kepentingan pemangku kebijakan yang ada. Namun sayang, mereka para aktivis kampus selalu memiliki batas waktu untuk se-agresif itu, mereka dibatasi oleh legal-formal kebijakan kampus sehingga mau tidak mau mereka harus menyelesaikan studinya dan kemudian bergelar sebagai seorang akademisi, yang di akui kapasitas intelektualnya di masyarakat. Alhasil, dengan mudah setelah mereka lulus dan menanggalkan status sebagai seorang “aktivis kampus”, banyak diantara mereka yang berhasil menempati po sisi-posisi strategis di negeri ini mulai dari legislatif, yudikatif, atau eksekutif berkat kapasitas yang mereka miliki.

Kedua, wajar bila mereka yang semula mengkritisi dengan segala argumenya terhadap kebijakan para penguasa yang tidak pro-rakyat, dan lebih jauh mampu menuntut runtuhnya kekuasaan rezim yang ada, kemudian mendapat kepercayaan untuk menggantikan posisi rezim pemerintahan sebelumnya atau yang lazim terjadi mereka sengaja ditarik oleh rezim pengganti demi kepentingan penguasa. Kepentingan itu tak lain dan tak bukan bertujuan untuk membungkam mulut-mulut berisik mereka, terutama agar tak kembali membuat keributan yang pada akhirnya mengancam posisi rezim pengganti. Sedangkan disisi lain, kebutuhan akan nafsu duniawi yang tak terkendali akan membuat para mantan aktivis kampus ini mengambil tawaran yang ada. Mereka butuh uang, kehidupan, dan kemewahan, sehingga pada akhirnya terciptalah sebuah hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan bagi keduannya. Tentu hal ini akan terjadi ketika jiwa idealis para mantan aktivis telah memudar ditelan waktu. Diakui atau tidak, inilah kenyataan yang kita dapati dalam perjalanan para aktivis kampus sejak 1966 hingga seusai runtuhnya orde baru. Banyak diantara para mantan aktivis kampus baik dari kalangan organisasi intra maupun organisasi ekstra, yang dalam aktivitasnya masuk kedalam jajaran petinggi negeri ini baik dalam jajaran yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang dengan itu, justru menjadi parasit negara dengan menyelewengkan kekuasaan. Entah berbentuk korupsi atau kongkalikong dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi, maupun golongannya. Banyak mereka yang lalai dengan idealisme yang mereka junjung semasa menjadi aktivis, dan setelah berhasil memanfaatkan jaringan atau peluang hingga masuk ke jajaran birokrasi tadi dengan menikmati puncak kekuasaan justru berlagak dengan pongahnya. Inilah titik anti-klimaks dari perjuangan para aktivis kampus yang ingin penulis lontarkan. Mereka lalai dengan idealisme yang dijunjung semasa menjalani kehidupan sebagai aktivis kampus, dan pada akhirnya justru masuk dan terperangkap kedalam sistem birokrasi penguasa yang mereka kritik sebelumnya. Dan banyak yang tak mampu berbuat apa-apa yang hingga pada akhirnya, mereka mengikuti jejak rezim yang mereka kritik dan akhirnya menjadi para penguasa yang bengis pula.

Memang tidak semua aktivis seperti itu. Sebagian yang lain tetap memegang idealisme, moral, dan etika. Mereka masih tetap sama seperti masa lalu; berdiri sebagai garda terdepan dalam perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan. Atau menjadi penulis, aktif dalam LSM, menjadi penggerak desa dan tempat kelahiran, tetap bergelut dengan akademik, dll. Dengan konsekuensi tetap menjadi pihak terasingkan dan dikucilkan. Inilah potret para mantan aktivis kampus yang sempat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan hak-hak rakyat semasanya. Itulah pilihan mereka setelah meninggalkan statusnya sebagai “aktivis kampus”, tetap menjadi idealis atau penguasa bengis?

Gambar: Brilio.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.