Polemik Pilkada 2020: Politik Dinasti dan Pengabaian Covid-19

Spread the love

Beberapa hari lalu, kita menyaksikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semarak dan gegap gempita di seantero Indonesia. Pelaksanaan Pilkada ini wujud implementasi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Meski begitu, banyak perubahan arah dalam peraturannya, semangat pokok pengaturan pemerintahan daerah tetap menekankan pada desentralisasi dan local democracy model. Artinya, desentralisasi demokratis ini lebih efektif dalam mempertemukan kebutuhan lokal ketimbang perencanaan terpusat (Suharto, Nurhaeni, Hapsari, & Wicaksana, 2017, hal. 32-33). 

Namun, pelaksanaan Pilkada masih memiliki sisi negatif bagi sejumlah pihak. Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada serentak yang dilaksanakan di 269 daerah tahun 2015 menghabiskan anggaran Rp. 6,8 triliun rupiah. Kemudian, Pilkada tahun 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah, setidaknya menghabiskan anggaran Rp. 4,2 triliun rupiah. Tak cuma soal anggaran, Pilkada 2020 ini malah berbenturan dengan wacana politik dinasti dan wabah Covid-19. Untuk selengkapnya, seruput esai saya ini. Heu-heu

Di alinea ini, kita akan membicarakan mengenai politik dinasti beserta korelasinya dengan Pilkada 2020. Menurut Susanti, politik dinasti merupakan proses atau cara mengarahkan regenerasi power (kekuasaan) yang bermaksud untuk memperoleh dan/atau mempertahankan kekuasaan (Susanti, 2017, hal. 113-114). Di situ, ia juga mengatakan, praktik politik dinasti sangat tidak sehat, karena kontrol terhadap pemerintah yang dibutuhkan dalam demokrasi menjadi kian lemah. Parahnya dinasti politik ini tak hanya di eksekutif, namun juga legislatif dan yudikatif. Alih-alih pengawasan terhadap kinerja pemerintah, mereka seringkali terlihat mesra bagi-bagi kue kekuasaan. Tak ayal, undang-undang Omnibus Law, UU KPK lainnya bisa lahir di rezim dinasti politik semacam ini.

Nah, pelaksanaan politik dinasti itu dilakukan dan disokong oleh dinasti politik. Kandidat yang disokong dinasti politik mempunyai peluang besar untuk memenangkan pemilihan umum. Dinasti politik disini diartikan sumber kekuatan politis yang dipunyai suatu dinasti yang menguntungan bagi kelompok tersebut. Dalam politik dinasti, ada pengaruh nama besar seorang politisi yang telah atau sedang berkuasa kepada penerus—bagian keluarga politisi yang mempunyai nama dan wibawa pada masa Pilkada (Suharto, Nurhaeni, Hapsari, & Wicaksana, 2017, hal. 36-38). 

Pada Pilkada 2020 ini, terdapat 124 calon kepala daerah yang merupakan bagian keluarga dari politisi yang telah atau sedang berkuasa. Misalnya, Pilkada Kota Medan 2020, calon wali kota Bobby Nasution—menantu Presiden Jokowi—yang berpasangan dengan Aulia Rachman. Mereda berdua mendapatkan 51.401 suara atau 52,6 persen per 9 Desember 2020 pukul 21.27 WIB. Sedangkan Pilkada Kota Surakarta, calon wali kota Gibran Rakabuming Raka—anak Presiden Jokowi—yang berpasangan dengan Teguh Prakosa mendapatkan 61.258 suara atau 86,5 persen pada 9 Desember pukul 21.29 WIB. Sementara itu, 12 calon yang “terjangkit” dinasti politik masih unggul per 9 Desember 2020 (Manurung, 2020) 

Sementara, kita semua tahu penularan virus korona sangat cepat. Dalam penanggulangan penyakit ini, pemerintah sempat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB bertujuan untuk meminimalisasi interaksi sosial secara fisik lalu menekan angka kasus Covid-19.  

PSBB tersebut telah meliburkan sekolah, kuliah; membatasi kegiatan keagamaan dan aktivitas di tempat umum. Namun, penyebaran Covid-19 tetap terjadi. Hingga 1 Desember 2020, pemerintah mencatat 543.975 kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia. Pada waktu yang sama, 72.015 di antaranya adalah kasus aktif (Maharani, 2020). Dan Pilkada tetap dilaksanakan lewat protokol kesehatan yang ketat. Padahal, KPU mencatat 79.241 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) reaktif Covid-19 (Indonesia, 2020). Pilkada 2020 ini cenderung menimbulkan pelbagai pertanyaan dari sejumlah pihak. Kenapa pada saat kasus Covid-19 masih membludak, Pilkada tetap dilaksanakan? Apakah ada hubungannya dengan regenerasi kekuasaan dalam dinasti politik Presiden Jokowi? Kita tidak tahu secara pasti, tapi boleh jadi memang demikian. 

#DiRumahSaja

#HancurkanOligarki 

#TanganiVirus 

#CabutOmnibus   

Sumber

Indonesia, C. (2020, Desember 9). 79 Ribu Petugas KPPS Reaktif Covid-19 Selama Pilkada 2020. Dipetik Desember 14, 2020, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201209144029-32-579989/79-ribu-petugas-kpps-reaktif-covid-19-selama-pilkada-2020

Maharani, T. (2020, Desember 1). UPDATE 1 Desember: Ada 72.015 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia. Dipetik Desember 14, 2020, dari Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/01/16315681/update-1-desember-ada-72015-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia

Manurung, Y. (2020, Desember 10). 12 Paslon Pilkada 2020 yang Terkait Dinasti Politik Unggul Sementara. Dipetik Desember 14, 2020, dari Tempo: https://nasional.tempo.co/read/1413221/12-paslon-pilkada-2020-yang-terkait-dinasti-politik-unggul-sementara

Suharto, D., Nurhaeni, I., Hapsari, M., & Wicaksana, L. (2017). “Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi”. Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan FISIP Umrah.

Susanti, M. (2017). “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”. Journal of Government and Civil Society  Vo. 1.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.