Pramoedya dan Ilmu Sejarah

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Pasca kejatuhan rezim militer Soeharto, geliat dunia literasi dan kebudayaan menapaki jalan baru yang lebih bebas. Segala bentuk pengekangan, penyeragaman, hingga indoktrinasi dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia, perlahan-lahan mulai memudar (meskipun tidak semuanya). Gelombang reformasi, masih menyisakan banyak sektor yang berjalan stagnan dan—alih-alih mendapat angin segar reformasi—sektor-sektor tersebut justru menguat dan sukar untuk berubah. Sementara salah satu sektor yang mendapat dampak cukup signifikan dari gelombang reformasi ialah studi kesejarahan.  Monopoli kebenaran dalam sejarah, yang dahulu dipraktekan oleh Pemerintahan Orde Baru melalui narasi sejarah dan produk kebudayaannya, mulai menemukan banyak kritik dan narasi tandingannya. Sebanyak 1600 judul buku yang mempersoalkan kisah masa lalu versi Orde Baru, beramai-ramai terbit dengan bantuan dana yang besar dari Ford Foundation, pasca Mei 1998 (Nordholt, dkk, 2013). Sedangkan sederet nama tokoh-tokoh yang sempat dianggap berbahaya, mulai direhabilitasi dan kembali mencuat ke permukaan. Dari sekian nama tokoh-tokoh yang dilupakan pada masa Orde Baru, adalah sosok Pramoedya Ananta Toer.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu korban pembuangan massal ke Pulau Buru, pada masa-masa awal berkuasanya Orde Baru. Pram dianggap sebagai orang komunis, yang pada tahun 1965, diceritakan telah melakukan pengkhianatan terhadap ideologi pancasila. Cap sebagai komunis yang disandang oleh Pram—yang mengantarkannya menuju pembuangan massal, sirna setelah Pram dinyatakan bebas pada tahun 1979. Meski demikian, dengan rekam-jejak sebagai eks-tapol, Pram tetap dikenang sebagai salah-satu sastrawan terbaik yang pernah dilahirkan Indonesia.

Karya-karya yang ditulis oleh Pram, sempat diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Berkat pencapaiannya itu, Pramoedya sering kali mendapat penghargaan Internasional. Pada tahun 1995, Pramoedya berkesempatan untuk mendapatkan Anugerah Magsaysay dan tahun-tahun berikutnya, Pram kerap menjadi langganan calon penerima Anugerah Nobel di bidang sastra. Sementara itu, penghargaan Internasional lainnya yang pernah disandang Pramoedya ialah: The PEN Freedom-to-write Award, Fukuoka Cultur Grand Price, dan The Norwegian Authours Union. Puluhan karya-karyanya—baik berupa buku, artikel, maupun stensilan—disamping menjadi bukti kepiawaiannya dalam dunia tulis-menulis, telah mengantarkan Pramoedya menjadi inspirasi bagi para penulis di Indonesia, hingga saat ini.

Dari sekian produk tulisan yang dilahirkan oleh Pram, Tetralogi Pulau Buru bisa dibilang merupakan Magnum Opus dari karya-karya yang dihasilkan lelaki asal Blora tersebut. Melalui karyanya itu, Pramoedya melejit menjadi salah satu penulis karya fiktif terkemuka di Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadikan karya-karya Pram lainya menjadi lesu dan tak bernilai. Puluhan karya ilmiah-akademik—baik berupa buku, disertasi, skripsi, dan artikel—yang menyangkut pembahasan, peninjauan, dan kajian atas karya-karya Pramoedya Ananta Toer—baik karya-karya diawal karir penulisan, maupun semasa menjadi tahanan Pulau Buru—merupakan simbol pengakuan atas karya-karya Pramoedya Ananta Toer lainya.

Dengan bekal keberagaman bentuk tulisan dan segudang penghargaan dan apresiasi yang luar biasa bagi sosok Pramoedya Ananta Toer, sayangnya, Ia tetap hanya dikenal dan diposisikan sebagai sastrawan dan seorang novelis semata. Jarang sekali ada yang memposisikan Pram sebagai seorang sejarawan, misalnya, atau memposisikan Pramoedya sebagai intelektual dan kritikus budaya (Farid, 2013). Padahal, jika menelusuri kembali karya-karya Pramedya Ananta Toer, kita akan menemukan berbagai tulisan yang tidak hanya bergenre novel. Banyak tulisan Pramoedya yang berbentuk artikel dan terbit dalam koran, maupun pamplet di masa itu. Disamping itu, terdapat pula produk penulisan Pramoedya yang dijadikan bahan diktat perkuliahan.

Di ranah kesejarahan, penyebab dikesampingkannya sosok Pramoedya Ananta Toer sebagai peneliti cum sejarawan, dapat ditelisik dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling dominan ialah label seorang Pram yang hanya dianggap sebagai penulis fiksi yang jauh dari kaidah-kaidah keilmiahan. Salah satu karya Pramoedya, Tetralogi Pulau Buru, yang terdiri dari 4 buah judul tulisan; Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, meski memiliki kandungan sejarah, tetap dianggap sebagai karya fiksi dan bukan merupakan karya sejarah. Meskipun dalam penyusunannya, novel tersebut bukan semata-mata novel fiktif, yang dilahirkan oleh kekuatan imajinasi dan keliaran pemikiran penulisnya saja. Tetralogi tersebut terlahir dari serangkaian penelusuran, penelitian dan pembacaan atas sejarah masa lalu yang cukup ketat dan mendalam. Tetralogi tersebut, setidaknya, dihasilkan dari 150 artikel Pramoedya tentang sejarah—yang terhimpun dalam rentan waktu 1956-1965—ketika Pram mulai menaruh minat serius akan studi kesejarahan, hingga sebelum pembuangan dirinya ke Pulau Buru (Farid, 2013).

Latar belakang ini lah yang kerap luput dari penglihatan, terutama oleh instansi-akademik kesejarahan. Hal ini, secara tidak sadar, telah menimbulkan pelbagai dampak yang terus-menerus menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Maka pertanyaan semacam; apakah novel Pram layak dijadikan sumber sejarah; apakah layak Pram disebut sebagai sejarawan; dan mengapa nama Pramoedya Ananta Toer sempat dianggap berbahaya oleh negara—pada akhirnya, tak kunjung juga menemukan jawabannya.

Historiografi, Stigma, dan Hegemoni

Dalam studi keilmuan sejarah, historiografi merupakan sebuah tahapan terakhir dari serangkaian metodologi penelitian sejarah. Dalam tahap terakhir ini, historiografi merupakan sebuah proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan dalam satu penelitian sejarah yang siap dibaca oleh pembacanya. Historiografi dapat pula dipandang sebagai bentuk akhir dari sebuah rekonstruksi masa lalu dalam bentuk sebuah tulisan sejarah. Tak heran, banyak juga yang menganggap historiografi adalah sebentuk dari penulisan sejarah itu sendiri.

Perkembangan historiografi, tidak dapat dipisahkan pula dari konteks kekuasaan dan ilmu pengetahuan di suatu zaman tertentu. Hal-hal tersebut, berdampak cukup jelas dalam corak historiografi yang dihasilkan. Pada masa penjajahan Belanda, historiografi mengenai Indonesia disesaki oleh kecenderungan Belandasentris. Sementara pasca Seminar Sejarah tahun 1957, historiografi Indonesia bergeser menjadi Indonesiasentris, dengan semangat untuk menulis sejarah Indonesia dari perspektif orang Indonesia sendiri atau history from within. Dekolonisasi menjadi term utama dalam setiap penulisan sejarah. Diponegoro yang dipandang Belanda sebagai seorang ‘pemberontak’, mulai diputar menjadi seorang ‘pahlawan’. Pergeseran corak historiografi dari Belandasentris ke Indonesiasentris—yang sesuai dengan tema pembangunan nasion oleh Bung Karno—ternyata memiliki pula implikasi yang cukup mengejutkan, yaitu; menguatnya kecenderungan jawasentris. Kecenderungan baru ini disebabkan oleh penelusuran asal-usul nasion Indonesia, yang disadur dari pengalaman keberadaan Kerajaan Majapahit di Jawa. Sontak, kecenderungan ini menimbulkan ragam kritik dan tawaran alternatif untuk melihat asal-usul nasion Indonesia.

Selanjutnya bergulir pula perdebatan hangat mengenai konteks dan arah sejarah yang ditulis. Jika pada masa-masa awal kemerdekaan sejarah ditulis hanya dari sudut pandang penguasa saja, maka semenjak kemunculan kecenderungan arah sejarah yang dibawa salah satunya oleh Sartono Kartodirdjo, maka mulai terbuka celah untuk menuliskan sejarah dari perspektif masyarakat kecil, dan golongan masyarakat yang terpinggirkan lainya. Hal ini tentu sarat dipengaruhi oleh ketersediaan basis Critical Studies, keberadaan aliran sejarah Mazhab Annales, dan mulai munculnya pendekatan Multidementional Approach yang menyediakan ruang bagi ilmu-ilmu sosial lain dalam sebuah penelitian sejarah. Produk intelektual Sartono Kartodirdjo dalam hal ini ialah dengan munculnya buku Pemberontakan Petani Banten 1888 yang menyisakan porsi yang besar bagi masyarakat kecil dalam sejarah.

Gerbang baru penulisan sejarah (historiografi) Indonesia kembali menemukan babak kelamnya, ketika Presiden Soeharto dengan kekuatan militer dan jejaring Internasionalnya menduduki singgasana kepresidenan Indonesia. Historiografi pada masa ini, yang berbarengan dengan memuncaknya politik Floating Mass yang digawangi Orde Baru, memunculkan sekian produk penulisan sejarah—yang sarat akan kepentingan penguasa. Lebih parahnya lagi, kebenaran dalam sejarah, oleh Orde Baru, dimonopoli sedemikian rupa hingga membentuk memori kolektif tertentu dalam pemikiran masyarakat. Kondisi demikian berkelindan dengan terjadinya geger politik tahun 1965, dimana konstruksi sejarah sangat diperlukan untuk melegitimasi kekuasaan yang baru terbentuk. Dan Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu penulis sejarah, yang menjadi korban atas bangunan kesejarahan masa Orde Baru. Stempel komunis yang disandang Pram, semakin memperjelas kesuraman karir kepenulisan Pramoedya Ananta Toer ini.

Pelebelan dan stigma komunis yang disandang oleh Pramoedya pada masa Orde Baru, kuat kaitannya dengan keterlibatan Pramoedya Ananta Toer dalam wadah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dianggap merupakan lembaga underbouw nya Partai Komunis Indonesia. Carut-marutnya kondisi Indonesia ketika itu, turut mendorong Pramoedya Ananta Toer untuk menimbang kesusastraan yang lebih tajam dalam menilai situasi-kondisi masa itu. Oleh Pram, keberadaan kelompok Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dengan semangat Humanisme Universalnya terbukti tidak mampu menjawab masalah-masalah yang telah menggunung. Maka ditengah kegelisahan dan kerisauannya itu, Pramoedya dipertemukan dengan beberapa tokoh kiri (AS Dharta, Rivai Apin, Dodong Djiwapradja) yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir Pramoedya Ananta Toer. Bahkan jika pada masa-masa sebelumnya Pramoedya terkesan apolitis, melalui pergaulan dengan golongan kiri, Pramoedya mulai membentuk ulang pemahamannya tentang politik. Pergaulan baru inilah yang kemudian menarik Pramoedya Ananta Toer untuk masuk ke dalam lingkaran Lekra, sekaligus diminta untuk memimpin Lembaga Sastra Indonesia (Lestra) pada tahun 1959. Meski demikian, kedekatan Pramoedya dengan orang-orang kiri, tidak serta-merta selalu berjalan seiringan. Dalam beberapa hal, Pramoedya kerap memiliki pendapat berbeda dengan kelompok kiri. Maka dari segi pemikirannya, sebenarnya, Pramoedya lebih dekat dengan tradisi nasionaliskiri yang diwakili oleh Partindo dan Soekarno sendiri, ketimbang tradisi Marxis PKI (Farid, 2013).

Perbedaan kerangka berpikir dalam melihat kesenian antara realisme sosialisnya Lekra dan humanisme universalnya Manikebu, sempat mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1960an. Meski pada akhirnya kelompok Manikebu harus dibubarkan oleh Presiden Soekarno, namun pikiran dan tokoh-tokohnya masih tersisa dan menciptakan hegemoni kebudayaan pasca tahun 1965. Pramoedya yang terlibat dalam perseteruan tersebut, baik secara tulisan dan tindakan untuk menggasak lawan politiknya, berdampak pula pada status dan stigma yang mengantarkannya ke Pulau Buru. Perlu diingat, Manikebu yang dekat juga dengan PSI, merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan posisi tawar paling meyakinkan setelah berkuasanya Presiden Soeharto. Dengan rekam jejak Pramoedya Ananta Toer sebagai salah satu seniman Lekra, sekaligus sebagai gerombolan komunis yang melakukan pemberontakan pada tahun 1965, maka  Pramoedya pantas untuk dibuang ke Pulau Buru.

Dipenjarakannya Pram di Pulau Buru, turut menyeret pemenjaraan pula terhadap karya-karyanya. Banyak karya-karya Pramoedya yang belum sempat terbit, dan beragam tulisan, analisis, serta arsip-dokumen mengenai sejarah, turut dibumi-hanguskan seiring dengan huru-hara politik tahun 1965. Sedengkan memiliki, memperjualbelikan, membaca dan mendiskusikan karya-karya Pramoedya yang sempat terbit, pada masa-masa Orde Baru, dianggap sebagai tindakan subversif yang dapat dijerat oleh hukum. Hal tersebut terjadi pada tahun 1989, dimana 3 orang anggota sebuah kelompok studi ditangkap oleh militer dan dijatuhi hukuman penjara, akibat kedapatan mendiskusikan buku Rumah Kaca. Di lingkungan akademik, hal demikian nampak serupa. Pada tahun 1981, sebuah acara dihelat dengan turut serta mengundang Pramoedya Ananta Toer sebagai pembicara di Universitas Indonesia. Ketika acara tersebut sedang berlangsung, aparatur kampus masuk dan membubarkan acara tersebut. Bahkan beberapa orang pihak penyelenggara ditangkap oleh militer, dan dipecat dari universitasnya (Farid, 2013). Stigma yang terlanjur diterima oleh Pramoedya tersebut, semakin mempersulit ruang-geraknya sebagai penulis, serta semakin menjauhkannya dari keabsahannya sebagai intelektual di satu sisi dan sebagai sejarawan disisi lainya.

Disamping label yang terlanjur melekat dalam diri Pramoedya Ananta Toer sebagai eks-tapol, terdapat pula faktor lain yang turut menyumbang kesukaran menentukan posisinya dalam Ilmu Sejarah. Pemisahan antara sastra dan sejarah, terutama semenjak sejarah mulai diproyeksikan sebagai sebuah ilmu—yang dengan itu memiliki kaidah, metodologi, dan kekhasannya sendiri—berdampak besar pada posisi karya-karya Pramoedya dalam diskurs penulisan sejarah. Disamping itu, menguatnya cara pandang dan cara kerja positivisme dalam sejarah, yang identik dengan obsesinya pada objektivitas, kenetralan, dan berkaidah ilmiah yang ketat, secara tidak langsung, memojokan pula posisi Pramoedya Ananta Toer yang dipandang sebagai penulis yang penuh gairah, sangat subjektif, bermuatan politik, dan tidak terlalu peduli pada kaidah ilmiah dalam tiap-tiap penulisan sejarah (historiografi) yang Ia buat. Hegemoni cara pandang positivistik inilah yang mekar di tubuh Ilmu Sejarah, hingga saat ini. Meskipun, dari segi ke-obyektif-an dalam penulisan sejarah pun, telah menuai banyak kritik yang mendasar. Semisal, dalam pengembangan pemikiran Michael Foucault, dimana Ia mampu membuka peluang penyingkapan relasi kekuasaan dalam ilmu pengetahuan, yang berarti bahwa; pada dasarnya, ilmu pengetahuan (termasuk ilmu sejarah) sebenarnya tidak dapat bersifat netral, obyektif, dan tak berdosa. Hal ini dikarenakan oleh keterkaitannya dominasi dan relasi kekuasaan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (Fakih, 2001). Selain itu, berpijak pada sejarah historiografi, akan terlihat pula bahwa historiografi pada masa apapun—termasuk pemikir dan aliran penyokongnya—sulit untuk benar-benar mampu obyektif dan netral sebagaimana yang diimpikan oleh cara pandang positivistik. Pada titik ini, Pramoedya adalah contoh sempurna sosok pemikir cum penulis sejarah yang terbunuh oleh hegemoni cara pandang positivisme.

Pramoedya Ananta Toer Melampaui Ilmu Sejarah

Bisa dikatakan bahwa meskipun Pramoedya Ananta Toer menempuh kesunyian dalam studi kesejarahan, Ia tetap memiliki kontribusi yang meyakinkan bagi Ilmu Sejarah. Alih-alih hanya berpikir untuk mengkonstruksi sejarah, Pram justru berdiri pada simpul yang lebih tinggi dengan menawarkan dekonstruksi dalam studi kesejarahan. Meskipun Pramoedya tidak telibat langsung dalam perdebatan mengenai historiografi kolonial yang diposisikan diametral dengan historiografi Indonesia, Pram turut berkomentar pula mengenai hal tersebut, seperti yang ditangkap oleh Hilmar Farid (2013);

Karena sedjarah adalah titiktolak dari masakini dan masadatang, maka penjusunannja memang harus didasarkan pada falsafah sedjarah yang sesuai dengan tudjuan jang hendak ditjapai, jaitu sosialisme, dan sedjalan dengan itu filsafat sedjarah jang paling tepat ialah filsafat jang mendjadi dasar negara, jaitu Pantjasila dengan program umumnya Manipol” (Toer 1964), (Farid, 2013)

Kritik Pram terhadap historiografi kolonial, tidak hanya menyasar pada perspektif kolonial dalam membangun sejarah kita semata, namun juga menyisir sisi perbuatan kolonial dalam membersihkan sejarah dengan memusnahkan arsip, menyingkirkan karya dan orang tertentu dari catatan sejarah, dan membuang orang agar dilupakan oleh masyarakatnya. Untuk melawan kecenderungan kolonial ini, Pramoedya giat mengenalkan sosok Tirti Adhisoerjo, Mas Marco, dan Kartini dalam studi kesejarahan. Selain itu, berbeda dengan sejarawan akademik Indonesia lainya, Pramoedya justru lebih mempedulikan sumber-sumber sejarah lokal-tradisional, yang dianggap Pramoedya merupakan sebentuk dokumen sosial yang akan membantu memahami konteks dan kesadaran sosial dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, Pramoedya berdiri berbeda pandangan dalam hal menilai sebuah arsip. Bagi Pramoedya, arsip perlu dibaca terbalik dan tidak lagi memposisikan arsip sebagai jalan satu-satunya dalam menemukan fakta. Karena arsip pun, merupakan konstruksi kebenaran yang ditulis oleh elit masyarakat dan penguasa. Dengan kesadaran ini, maka wajar jika Pramoedya dianggap sebagai pelopor aliran sejarah lisan di Indonesia. Sumber-sumber sejarah yang ditelusuri oleh Pramoedya yang tak hanya berbentuk arsip, mengharuskan pula Pramoedya untuk mencari sumber informasi lainya seperti peninggalan sejarah dan bentuk-bentuk peninggalan visual lainya. Dan Pramoedya merupakan salah satu penulis sejarah pertama yang menggunakan foto sebagai informasi.

Ketika sejarawan berpandangan bahwa titik permulaan nasionalisme bermula pada pendirian Boedi Oetomo, Pramoedya justru melihat semangat kebangsaan jauh lebih lama, hingga ke masa-masa akhir abad ke-19, dimana mulai muncul tokoh-tokoh seperti Tirtho Adhisurjo yang melek akan nasib bangsanya. Tidak berhenti disitu, Pramoedya memberi pemahaman yang agak berlainan dalam melihat konteks pembentukan nasion itu sendiri dalam tubuh Indonesia. Bagi Pramoedya, Indonesia tidak dibangun oleh Barat atau Timur, melainkan oleh keinginan melawan ketidakadilan yang berakar pada kolonialisme oleh Barat dan tradisi feodal Timur, dengan senjata pemikiran yang memiliki banyak sumber (Farid, 2013).

Namun demikan, Pramoedya tetap saja dianggap sepi dan merupakan pemikir sejarah pinggiran dalam khazanah studi keilmuan sejarah. Meski Ia menyumbangkan pelbagai pemikiran, sumber, penafsiran, serta tulisan alternatif tentang sejarah, Ia tetap sulit mendapat posisi dalam dunia sejarah akademik—manakala stigma yang pernah disandang Pramoedya serta hegemoni pendekatan positivistik masih tumbuh subur dalam studi kesejarahan. Ketika pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terkenal apa yang dinamakan ‘Turba’ atau Turun ke Bawah secara langsung, Pramoedya Ananta Toer telah menerjemahkan hal tersebut dengan keuletan dan ketekunan menggali informasi sejarah dengan intens—yang jarang sekali ditemukan pada penulis dan ahli sejarah lainya. ***

Gambar: revius

0 thoughts on “Pramoedya dan Ilmu Sejarah

  1. Sebetulnya banyak sekali ditengah-tengah kita orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan Sejarah secara obyektif, menawarkan berbagai pemikiran yang sifatnya membangun, namun apalah daya mahasiswa hari ini cenderung tak mendengarkan apa yang mereka sampaikan atau bisa dibilang masa bodoh (apatis), bahkan menganggap seakan-akan mereka orang-orang yang dengan pernyataannya, pemikirannya, harus diperdebatkan tanpa memiliki tawaran pemikiran baru, tak menutup kemungkinan dilain waktu pada generasi berikutnya nanti orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang untuk membangun bangsa & negara inilah yang akan ditulis oleh mereka(next generation). Sejarah pastilah berulang, bentuknya saja yang berbeda! pertanyaannya bagaimana kita menyikapi?!

    1. Jangan-jangan apa yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang obyektif, merupakan sebentuk subyektifitas yang diuniversalkan. Pada tahap ini, kami tidak percaya dengan ilmu pengetahuan yang obyektif, netral, dan bebas nilai. Jangan lupa, sejaah sebagai ilmu, maupun sejarah pada tataran metodologisnya, juga dibentuk oleh suatu kuasa pengetahuan, yang sayangnya, tidak bersifat obyektif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.