Rambut Gondrong Di Semarang Awal Tahun 1970-an (Bagian 2)

Spread the love

Oleh Taufik Silvan Wijanarko

 

Polemik Rambut Gondrong

Pada 1970-an merupakan masa transisi dari masa revolusi Sukarno ke masa pembangunan Suharto. Bagi para pendukung Orde Baru, “Orde Lama” didefinisikan sebagai suatu periode yang penuh dengan penyelewengan terhadap UUD 1945 dan di segala bidang yang berpuncak pada terjadinya pemberontakan Gestapu/PKI (Nasution, 1967:24). Selain itu, mereka juga memandang bahwa pemerintahan “Orde Lama” tidak melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga merusak kehidupan bangsa dan negara (Notosusanto, 1985:28). Sementara Orde Baru diartikan sebagai orde mental moral sejati yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Pasca Sukarno lengser dari jabatannya sebagai presiden, laju inflasi yang tinggi melanda Indonesia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Suharto untuk mengendalikan laju inflasi ialah Orde Baru mengirimkan kawat kepada International Monetary Fund (IMF) (Perkins, 2004:15).

 Penguasa baru tersebut melakukan perubahan orientasi mengenai bagaimana perkembangan masyarakat yang dituju. Indonesia pada masa Orde Baru menitikberatkan pada “pembangunan ekonomi.” Jenis pembangunan ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan mengandalkan modal asing sebagai motor penggeraknya. Dalam mencapai tujuan tersebut, kondisi sosial politik yang tertib dan aman menjadi prasyarat berjalannya pembangunan tersebut. Selain itu, Orde Baru sadar bahwa golongan anak muda secara historis memainkan peran yang cukup vital dalam menentukan arah dan perpolitikan Indonesia dengan melihat peran pemuda pada masa Sukarno. Para pendukung Orde Baru menganggap bahwa sumber dari hancurnya perekonomian Indonesia pada masa Sukarno adalah akibat dari pertikaian politik dan ideologi (Yudhistira, 2010:30).

Tidak ingin mengulangi hal yang sama, maka diambillah langkah depolitisasi dalam rangka menjaga stabilitas nasional (Sasongko dan Katjasngkana, 1991:52). Orde Baru mengatakan bahwa Indonesia dibangun layaknya sebuah keluarga. Seperti keluarga pada umumnya, disana terdapat “Bapak”, “Ibu” dan “Anak”. Suharto menempatkan dirinya sebagai “Bapak tertinggi” (Supreme father) di Indonesia (Shiraishi, 2001:2). Dalam hubungan tersebut orangtua memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak, yaitu mereka pernah merasakan menjadi seorang anak, tapi anak belum pernah merasakan menjadi seorang bapak. Orangtua merasa memiliki kedudukan yang lebih dominan, sebab mereka memiliki pengalaman hidup. Dengan begitu, anak harus hormat dengan orang yang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya dari pada dia sendiri (Geertz, 1985:120).

 Pada masa Orde Baru, telah terjadi depolitisasi terhadap golongan muda. Golongan muda tidak diberi ruang leluasa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti yang terjadi pada masa Sukarno. Kegiatan politik oleh orang muda hanya terjadi di kalangan yang sangat terbatas. Maka, pada masa Orde Baru muncul satu golongan anak muda yang berbeda dengan golongan sebelumnya. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki kesamaan berupa selera, aspirasi, dan gaya hidup yang ingin selalu berubah yang umumnya mengacu pada perkembangan yang terjadi di luar negeri, terutama Barat (Yudhistira: 2010, 11).

Maka, pada tahun 1970-an dikenal istilah remaja untuk menggambarkan anak muda yang manja dan hidup penuh kebebasan. Masuknya budaya barat melalui majalah telah mempengaruhi selera anak muda dalam hal penampilan. Majalah-majalah yang memuat gaya hidup anak muda di Barat sulit diperoleh pada masa Sukarno. Selain majalah, musik rock (yang diistilahkan sebagai musik ngak-ngik-ngok) juga dilarang. Setelah pemegang kekuasaan negara berganti, “wajar bila terjadi pelampiasan untuk meniru pola tingkah yang terjadi di belahan Barat sana” (Sakrie: 2002, 38).  Sebenarnya, dalam persoalan mengenai rambut gondrong pada masa Orde Baru, dapat dikatakan tidak ada yang menjelaskan secara detail mengenai definisi serta batasan rambut yang digolongkan sebagai gondrong. Dengan tidak adanya kesepakatan mengenai definisi dan batasan rambut gondrong, akhirnya tiap-tiap pihak memberikan definisinya masing-masing atas pengertian rambut gondrong. Kepolisian Resort 932 Salatiga mendefinisikan rambut gondrong sebagai rambut yang dibiarkan memanjang tidak terpelihara sampai menutupi leher baju (Yudhistira: 2010, 114). Penilaian tersebut tentu sangat subjektif karena berdasar pada keyakinan satu pihak saja.

Aparat kepolisian dan tentara melakukan razia terhadap anak muda berambut gondrong untuk membedakan antara preman dengan anak muda yang sebatas mengikuti tren gaya rambut dan penampilan hippies. Alasan tersebut digunakan demi memudahkan pengidentifikasian, maka dilakukanlah operasi rambut gondrong. Selain itu, isu rambut gondrong oleh anak muda yang dianggap tidak sesuai kepribadian nasional telah menjadi isu nasional. Bukanlah hal yang aneh apabila pemerintah daerah juga menerapkan operasi rambut gondrong. Pembentukan wacana terhadap anak muda mengenai selera gaya rambut gondrong selalu berkonotasi negatif. Tidak heran jika anggapan masyarakat terhadap anak muda berambut gondrong selalu negatif, salah satunya diidentikkan dengan tindakan kejahatan.

 Selain dari pemerintah, media juga memiliki peran penting dalam pembentukan suatu wacana terhadap anak muda berambut gondrong. Darmanto Jatman saat menjadi dosen di Universitas Diponegoro (Undip) pernah menceritakan pengalamannya mengenai rambut gondrong ketika diwawancarai oleh Kompas. Ia mengungkapkan pernah terjaring razia rambut gondrong. Saat itu ia memiliki rambut panjang dan tanpa basa-basi petugas yang sedang menjalankan tugas memotong rambut dosen Undip tersebut (“Nama & Peristiwa: Darmanto Jatman” dalam Kompas 1 Desember 1969:5).

Selain itu terdapat peristiwa yang cukup menarik dalam persoalan rambut gondrong yang terjadi di Semarang. Jika peristiwa di atas merupakan pengalaman seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Semarang, bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh media, jika Gubernur Semarang berambut gondrong? Pada tahun 1972, harian Kompas menerbitkan berita dengan judul “Gubernur ‘Gondrong’ Karena Bandjir”. Munadi selaku Gubernur Semarang pada waktu itu memiliki rambut gondrong.  Namun citra rambut gondrong yang dimiliki Munadi tersebut berbeda dengan citra anak muda. Anak muda yang berambut gondrong dicitrakan sebagai pelaku kejahatan, sedangkan Munadi selaku pejabat dicitrakan berambut gondrong karena prihatin akan banjir yang melanda daerah Demak (“Gubernur Gondrong Karena Banjir” dalam Kompas 2 Maret 1972:3). Hal ini sangat aneh, melihat citra yang dibangun antara anak muda dengan Gubernur Semarang yang bertolakbelakang.

Dampak Pelarangan Rambut Gondrong

Persoalan anak muda berambut gondrong memiliki dampak sosial di masyarakat. Mereka mendapat kesan yang kurang baik di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat pemberitaan mengenai anak muda berambut gondrong yang berkonotasi negatif. Tidak sedikit orang tua melarang anaknya yang berambut gondrong untuk mencukur rambutnya dengan cukuran cepak layaknya ABRI dan polisi. Orang tua khawatir jika anaknya berperilaku menyimpang seperti yang diberitakan di surat kabar. Maka dari itu rambut gondrong seakan menjadi momok bagi masyarakat. Pada tahun 1970-an, banyak sosialisasi yang dilakukan dari lingkup terkecil seperti keluarga hingga yang tertinggi, yaitu negara. Di lingkup masyarakat, ketua RT menghimbau warganya untuk menertibkan rambut anak-anaknya jika ingin mengurus surat-menyurat.  Hal tersebut dikarenakan akibat isu rambut gondrong di tingkat nasional.

Selain itu citra identitas rambut gondrong selalu diidentikan dengan perilaku kejahatan dan dianggap tidak berkepribadian nasional. Peraturan untuk tidak memberi pelayanan terjadi di kantor kepolisian Semarang. Pada tahun 1970-an, Polri Komdak IX Jawa Tengah menginstruksikan tidak akan memberi pelayanan bagi orang yang berambut gondrong (Yang Gondrong Tidak Dilayani, 28 Juli 1970:2). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas untuk tidak melayani orang berambut gondrong. Selain itu himbauan terhadap rambut gondrong juga dilakukan di perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang yang mendapat himbauan mengenai pelarangan rambut gondrong adalah Universitas Diponegoro (Undip). Pelarangan dan himbauan yang dilakukan oleh keluarga hingga aparat negara dan jaksa menjadikan anak muda rambut gondrong terkesan menjadi orang lain dari kehidupan masyarakat. Rambut gondrong membuat orang menganggapnya sebagai perilaku ketidakberesan atau dianggap tidak waras. Seringkali orang berambut gondrong diidentikkan dengan orang gila atau terganggu kejiwaannya. Maka dari itu, pada tahun 1970-an anak muda mulai muncul untuk menandingi wacana rambut gondrong yang sengaja dibentuk oleh orang tua (pemerintah).

 

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik. 1994. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.

Agustina, Widiarsi et al. 2014. Massa Misterius Malari. Jakarta: Tempo Publishing.

Anderson, Benedict R. O. G. 1988. Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ardivitiyanto, Yovi. 2015. “Perkembangan Musik Rock di Kota Malang Tahun 1970-2000-an: Kajian Globalisasi dan Eksistensi Sosial Budaya”. Jurnal Kajian Wilayah: Vol. 6. No. 1.

Booth, Anne dan Peter McCawley. 1982. Perekonomian Indonesia sejak Pertengahan Tahun Enampuluhan, terj. Boediono. Jakarta: LP3ES.

Geertz, Hildred. 1985. Keluarga Jawa, terj. Grafiti Press. Jakarta: Grafiti Press.

“Gubernur ‘Gondrong’ Karena Bandjir”, Kompas, 2 maret 1972, hlm.3

Hana, Fadlia dkk. 2016. Yang Kelewat di Buku Sejarah. Jakarta: Perkumpulan Pamflet Generasi.

Hill, David T. 2011. Pers Di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jones, Tod. 2015. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

“Nama & Peristiwa: Darmanto Jt”, Kompas, 1 Desember 1969, hlm.5

Nasution, A.H. 1967. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran. Jakarta, Seruling Masa.

Notosusanto, Nugroho (ed.). 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. Jakarta, Balai Pustaka.

“Pemberantasan Rambut Gondrong Di Sumatera Utara”, Kompas, 24 September 1973, hlm. 3

Perkins, John. 2005. Confessions of An Economics Hit Man, terj. Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani. Jakarta: Abdi Tandur.

Sakrie, Denny. 2002. Napak Tilas Anak Muda 1970-an. Jakarta: Kompas.

Sakrie, Denny. 2015. 100 Tahun Musik Indonesia. Jakarta: Gagas Media.

Sasongko, A. Tjahyo dan Nug Katjasungkana. 1991. “Pasang Surut Musik Rock di Indonesia” Prisma No. 10, Th. XX, Oktober 1991.

Schulte Nordholt, Henk (ed.). 2013. Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. Yogyakarta: LKiS

“Semula Kita Senang dengan Situasi Akhir2 Ini”, Kompas, 2 Oktober 1973, hlm.1

Shiraishi, Saya Sasaki. 2001. Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik, terj. Tim Jakarta. Nalar: Jakarta.

Siegel, James T. 2000. Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi, Politik, dan kriminalitas. Yogyakarta: LkiS.

Wardaya, Baskara T, dkk. 2006. Soeharto Sehat. Yogyakarta: Galangpress.

Widiatiaga, Bima. 2018. “Musik Indonesia dalam Konteks Sosial Politik 1967-1978” dalam Skripsi Sejarah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wiratma, Aria Yudhistira. 2010. Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an. Tangerang: Marjin Kiri.

“Yang Gondrong Tidak Dilayani”, Kompas, 28 Juli 1970, hlm. 2.

Yasa, I Wayan Dirga. 1997. “The Counter Culture: A Potrait of American Society in The 1960’s” dalam Tesis Pengkajian Amerika. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.