Refleksi Historis Atas Mahasiswa

Spread the love

Oleh Eko Santoso

Tuntutan kehidupan menjadikan gelar legal-formal sebagai hal prestise untuk dapat menjamin sebuah materi yang dibutuhkan. Ribuan mahasiswa yang lulus setiap tahun di Indonesia, tak ubahnya seperti lalat yang bertebaran mencari bangkai. Semakin banyak mahasiswa, maka menjadikan persaingan hidup semakin ketat pula. Mereka dibekali kapasitas keilmuan masing-masing dengan bergelar sarjana, master, maupun dokter hingga profesor. Beberapa diantara mereka kemudian bekerja pada bidangnya atau banting setir—asal dapat bekerja. Ada juga yang masuk ke politik, LSM, dll. Entah karena kebutuhan manusia terhadap duniawi yang tak bisa ditutupi, atau dorongan hal lain yang menjadikan mereka berupaya menaikkan level kehidupan, dengan mengandalkan gelar akademik kepunyaannya—sebagai prioritas kehidupan yang utama, sekalipun harus mencederai nilai-nilai moral, agama, dan kebangsaan.

Era Mahasiswa Sebelum Merdeka
Jauh sebelum berbicara mengenai mahasiswa dan segala aspek yang menyertainya secara lebih lanjut dan mendalam, alangkah baiknya bila kita menilik sekilas bagaimana mahasiswa menjalani kehidupannya pada era reformasi dan lebih jauh sebelum era kemerdekaan. Dengan melihat pengalaman mereka, mungkin kita akan sadar apa hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa saat ini. Ir. Soekarno adalah presiden pertama kita sekaligus mantan mahasiswa jurusan teknik di Bandung (Sekarang ITB). Demikian juga dengan Moh. Hatta yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Tan Malaka pun sempat menjadi mahasiswa di sekolah pendidikan guru di Belanda. Sjahrir yang mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Atau para pendiri Budi Utomo yang meskipun bukan selevel mahasiswa, namun mereka memperoleh pendidikan di STOVIA (Sekolah dokter Pribumi) yang kala itu bisa kita bandingkan sekarang dengan jurusan kedokteran di universitas-universitas di Indonesia.

Lantas apa aktivitas mereka ketika menjadi mahasiswa? Soekarno yang sejak di HBS (kala itu sekolah menengah) telah mengenal politik dengan belajar dari H.O.S Cokroaminoto selaku gurunya. Selama menjadi mahasiswa, dia sempat beberapa kali akan dikeluarkan oleh pimpinan Universitas, Prof. Klopper, akibat ke agresifannya dalam ranah politik. Dia merasa kurikulum pendidikan yang diperoleh tak pernah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan ilmu yang ia pelajari hanyalah untuk kepentingan kapitalis. Sebagai contoh, sistem irigasi yang ia pelajari, dengan jelas diperuntukan semata-mata demi kepentingan kapitalisme dan imperialisme, yang dengan itu—bukan untuk irigasi yang memberi makan rakyat kelaparan. Hingga dia berkata bahwa kuliahnya hanya dinding pembatas dalam menunaikan kewajiban berjuang demi bangsa. Sehingga tidak heran, saat itu kala masih menjadi mahasiswa, dari pemikirannya muncul konsep Marhaenisme (sebutan untuk kaum bangsanya) yang merupakan buah renungan terhadap rakyat sebagai perwujudan penderitaan rakyat Indonesia, yang tetap mandiri dalam menjalani eksploitasi penjajah meski berbekal sawah kecil yang ditanami sendiri—walaupun tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Soekarno lebih sering berpidato dalam rapat-rapat organisasi kebangsaan di berbagai daerah, dengan lebel singa podiumnya. Dia selalu membangkitkan gairah publik dengan semangat perjuangan yang propagandis. Perilakunya yang sering mengkritisi baik lisan maupun tulisan terhadap pemerintah kolonial, dianggap sebagai penghasut rakyat untuk memberontak. Hingga pada akhirnya, ia membuat geram pemerintah kolonial dan mengharuskannya selalu dibuntuti polisi kemana dia pergi dan bahkan sempat berurusan dengan hukum. Setahun setelah lulus, dia mendirikan PNI sebagai jalur perjuangan politiknya untuk cita-cita kemerdekaan, meski akhirnya harus beberapa kali mengalami penangkapan dan dipenjara akibat kegiatan politiknya yang membahayakan pemerintah kolonial dengan menggemakan kemerdekaan dimana-mana.

Tan Malaka sendiri selama di Belanda, banyak mena\cari dan membaca berbagai surat kabar demi mendapatkan berbagai informasi politik mancanegara, yang kala itu dipenuhi dengan berita anti-kapitalis dan imperialis sebagai bentuk perjuangan terhadap penindasan-penindasan dan eksploitasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang terutama diakibatkan kolonialisme dan imperialisme negara-negara penjajah. Dia juga banyak membaca buku-buku revolusi yang mengedepankan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Tan Malaka bisa dikatakan sebagai seorang predator buku, dia menghabiskan sisa-sisa uang sakunya untuk melampiaskan dahaganya dalam membaca. Selain itu ia sibuk dalam Himpunan Hindia bersama tokoh tiga serangkai (Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Douwes Deker) yang dalam pengasingan. Himpunan ini menerbitkan majalah Hindia Putra dan banyak berdiskusi mengenai masalah-masalah rakyat Indonesia terkhusus cara mencapai kemerdekaan. Dia kemudian banyak menjadi pembicara dalam hal pergerakan untuk mencapai kemerdekaan di setiap rapat dan kongres dalam Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia di Belanda, karena kecakapannya. Dengan kesibukannya ini, dia baru dapat menyelesaikan studi tahun 1919 semenjak di Belanda tahun 1914, akibat tidak lulus beberapa kali dalam ujian. Barulah kemudian pulang ke Indonesia untuk membantu para buruh di Deli serta ke Jawa mendirikan sekolah-sekolah di berbagai wilayah serta aktif di politik memperjuangkan rakyat. Meskipun pada akhirnya berkat aktivitasnya yang membahayakan pemerintah kolonial, ia harus banyak mengalami penangkapan dan pembuangan.

Hal semacam ini pula yang dialami Sjahrir maupun Hatta, serta pejuang kemerdekaan lainnya dalam masa menempuh dunia pendidikan, dimana mereka niatkan semata-semata untuk berjuang membebaskan bangsa dari orang-orang terkutuk kolonialis, imperialis, dan kapitalis yang telah menghisap kekayaan tanah air selama bertahun-tahun. Kesadaran bahwa adanya tanggung jawab besar daripada sekedar menyelesaikan pendidikan, membuat mereka jauh berpikir maju untuk memperjuangan kemerdekaan rakyat. Mereka tak gentar meski harus mengalami tindakan represif penjajah dengan penangkapan, pemenjaraan, dan pembuangan berkali-kali. Perjuangan untuk menyelamatkan rakyat dari penindasan, kekerasan, dan eksploitasi dalam segala aspek kehidupan, juga keinginan untuk menjadi negara yang merdeka dari penjajahan, serta menuntut adanya keadilan demi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia—adalah pecut yang ampuh guna membakar semangat untuk terus berjuang merebut kemerdekaan. Inilah semangat dan cerminan yang diusung oleh para mahasiswa sebelum era kemerdekaan, yang direpresentasikan oleh para pahlawan bangsa dengan berbuah kemerdekaan.

Era Mahasiswa Setelah Merdeka Hingga Reformasi
Setelah merdeka, harapan semula untuk sebuah kesejahteraan, keadilan, dan persamaan yang dibalut dalam bentuk rumusan Pancasila nyatanya tak kunjung segera digayuh. Kaki-kaki rakyat yang selalu mengayuh setiap hari demi memenuhi hak-haknya, selalu diperkosa dan dikebiri oleh pihak penguasa. Penyimpangan konstitusi dan pancasila seakan menjadi hal yang paling disoroti. Apalagi setelah meletusnya peristiwa September 1965 dengan segala polemik didalamnya, bangsa ini seakan dalam jurang kehancuran. Negara kerap mengalami defisit dan inflasi, serta konflik besar-besaran, dan rakyat dibuat sekarat-melarat. Yang pada akhirnya, menuntut mahasiswa untuk kembali beraksi. Mahasiswa-mahasiswa di Indonesia kembali merasa resah melihat kondisi bangsa yang compang-camping saat itu, hingga lahirlah gerakan pada 1966, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa di Indonesia dengan membawa tiga tuntutan rakyat (Tritura) ke hadapan muka pemerintah. Wacana dan diskusi digelar dimana-mana demi menggalang kekuatan bersama. Dan akhirnya membawa negeri ini pindah ke tampuk penguasa Orde Baru. Bukan bermaksud untuk tidak menghargai Soekarno selaku pucuk pimpinan demokrasi terpimpin saat itu dan sekaligus dengan lebel pendiri bangsa, namun suara kebenaran harus tetap bergema, rakyat harus diperjuangkan demi tercapainya mandat yang termaktub dalam Pancasila dan konstitusi negara. Namun sayang, setelah berhasil justru sebagian mahasiswa terjebak dengan tawaran politik pemerintah dan justru berbalik arah menjadi komplotan penguasa.

Memasuki periode kedua pemerintahan Orde Baru tahun 1971, setelah menang melalui pemilu, kebijakan pemerintah semakin otoriter dan represif. Pemerintah dengan dalih pembangunan, membuka lebar keran modal asing. Hingga meletuslah Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), dimana terjadi bentrok demonstrasi mahasiwa dengan aparat militer yang menewaskan 11 nyawa, 17 luka berat, 120 luka-luka, 700 orang ditangkap aparat yang semuanya di kubu mahasiswa—yang terjadi di tahun 1974. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan pemborosan pembangunan, yang selalu mengandalkan utang luar negeri, ketergantungan terhadap Jepang, begitu semena-menanya militer dan juga harga-harga yang semakin naik—seakan menjadi alasan kuat untuk terus maju memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun pemerintah tak mau dianggap salah dan justru membalas dengan keras, dan penuh kekerasan.

Hingga pada akhirnya, Pemerintah Orde Baru merasa perlu melakukan Depolitisasi (penghapusan kegiatan politik) mahasiswa, agar tidak terjadi kembali gerakan mahasiswa yang mengguncangkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan munculah kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan kampus), dengan Daoed Yusuf selaku Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai dalangnya. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik dan menjauhkan diri dari aktivitas politik, karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim militeristik Soeharto. Pembekuan Dewan Mahasiswa di tingkat Universitas, yang dinilai terlalu banyak melakukan diskusi-diskusi bawah tanah dengan semangat pembaharuan dan perubahan, dinilai menghasut mahasiswa untuk memberontak, sehingga kebijakan ini dinilai efektif untuk membungkam mahasiswa kala itu. Suasana kampus menjadi steril bagi pengembangan jiwa dan wacana kritis-praktis mahasiswa, sehingga menjauhkan mahasiswa dari kepedulian, kepekaan, dan tanggung jawab sosial. Mereka hanya bermain dalam teori dan konsep politik dalam aktivitas ilmiah. Organisasi intra dan ekstra kampus dipisahkan, sehingga kerja sama dan transaksi politik lumpuh.

Pembungkaman seperti ini nyatanya tetap meletus pada tahun 1998 dengan agenda reformasi yang dibawa mahasiswa. Busuknya birokrasi di tubuh Orde Baru tak sanggup lagi ditolerir. Mahasiswa harus kembali lagi bergerak. Hingga pecahlah kasus Trisakti, dimana menewaskan beberapa mahasiswa dan terjadi penculikan terhadap mahasiwa yang menjadi demonstran saat itu. Krisis yang kembali terjadi menyengsarakan rakyat, perekonomian bangsa lumpuh, namun pemerintah justru sibuk mengamankan kepentingan masing-masing. KKN yang merajalela harus segera diberangus demi rakyat yang kelaparan. Maka dari itu, tidak ada alasan lain selain Soeharto harus turun.

Apa Kabar Mahasiswa Saat Ini?
Melihat peristiwa-peristiwa dan tindakan yang dilakukan dalam sejarah perjalanan mahasiswa di atas, sekiranya mampu menjadi refleksi bagi kita untuk kembali menata diri dan kembali merumuskan satu misi bersama demi sebuah agenda perubahan ke depan. Mengapa demikian? Rakyat kita belum sepenuhnya sejahtera, banyak dari mereka hidup sengsara dengan kolong jembatan sebagai tempat tinggalnya. Orang-orang terlantar dan pengemis dibiarkan negara begitu saja, namun pemodal asing selalu dipuja. Keadilan belum sampai pada kodratnya, sehingga banyak penggusuran dan penindasan tanpa belas kasihan. Negara masih dikurung oleh kepentingan kapitalisme dan mengesampingkan kaum-kaum yang lemah, pasar tradisional dan pedagang kecil makin lama makin punah, serta buruh makin sengsara, dan petani terus tergusur perampasan lahan. Permusyawaratan hanya milik mereka pemegang kunci kekuasaaan, tanpa melihat kebutuhan petani kecil. Dan agama dijadikan alat pemecah satu sama lain tanpa melihat dan mendalami makna yang terkandung dari ajaran sang pencipta. Mengkritik pemerintah harus dengan kata-kata manis, agar kau tak kena pencemaran nama baik. Media hanya menayangkan bualan sandiwara dan bungkam seribu bahasa terhadap masalah yang dihadapi bangsa. Dan KKN yang tak pernah habis untuk dibasmi, menjadikan kuping terasa nyeri dan rakyat semakin tersakiti.

Wacana yang coba dibangun untuk sebuah tuntutan kebenaran, keadilan, dan persamaan oleh beberapa orang dianggap ke-kiri-kirian. Orang yang peduli terhadap korban penggusuran, petani kecil, dan korban penindasan kemanusian dengan mengatasnamakan keadilan justru dianggap sebagai orang-orang partisipan dan sisa-sisa komunis. Rakyat tertindas yang dengan tulus hati bergerak menuntut haknya, justru dianggap korban intelektual sehingga patut dicurigai. Padahal, semangat memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, persamaan, dan kebenaran seperti inilah yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa dalam agenda kemerdekaan, dan juga merupakan nilai-nilai yang diperjuangkan tahun 1966, 1974, dan 1998 oleh para mahasiswa. Sekarang, tak ada yang berubah. Elemen masyarakat, mahasiswa, dan rakyat yang kelaparan semacam ini, tetap berusaha untuk dimarjinalkan, dipinggirkan, dan patut dibungkam. Namun sayang, tak banyak perlawanan berarti dalam aksi-aksi radikal dan militan—dengan semangat perjuangan itu.

Lantas kita harus bagaimana? Mahasiswa harus lulus tepat waktu. Organisasi intra dan ekstra harus tunduk birokrasi agar tidak dikebiri demi tujuan bersama “nama baik kampus”. Atau dengan mengadakan event-event dan acara besar untuk sebuah kemegahan dan eksistensi? tuntutan organisasi saat ini, bukan lagi seperti dulu ketika Soekarno, Tan Malaka, angkatan 66, 74, dan angkatan 98, berdiskusi, berwacana, dan membahas masalah yang dihadapi oleh bangsa. Dan sekarang, kalau toh ada kegiatan semacam itu, hanya 10 persen dari total agenda yang ada.

Atau disisi lain, segala permasalahan diatas, yang dihadapi bangsa masih dalam tataran untuk memberi ruang toleransi, sehingga kita memang tak boleh bertindak “radikal” sebagaimana pejuang bangsa dulu, dan akibatnya gerakan mahasiswa akhir-akhir ini selalu mati dengan sekali pukul oleh pihak birokrasi dengan cara lobi-melobi ala kolonial Belanda—yang diterapkan untuk mematikan langkah Diponegoro dan kita mengangguk dengan dasar audiensi yang lebih bermartabat, sebagai bentuk kecerdasan intelektual zaman sekarang untuk menyelesaikan permasalahan.

“Kampus bukan ranah politik, namun ranah akademisi. Belajarlah mendalami ilmu anda karena sekarang tak ada masalah dengan bangsa.” Ya, inilah yang ada di dalam doktrin kepala mahasiswa. Bila sudah demikian, siapa yang nantinya akan memikirkan negara? pengkaderan parpol yang menjadi pintu untuk jalan para penguasa, tak lagi bicara kualitas. Bagaimana tidak? Mahasiswa sebagai calon kader parpol dan calon penguasa untuk masa mendatang, hanya tahu ilmu jurusan masing-masing dan tak tahu politik untuk bagaimana mengurus dan membangun negara berdasarkan pancasila dan konstitusi. Asal punya modal, mereka bisa diterima tanpa melalui proses pengkaderan yang utuh. Dengan demikian busuklah sistem pengkaderan. Dan mereka yang terpilih dengan cara demikian, tidak memiliki bekal kapasitas dan idealisme sehingga tunduk pada kepentingan partai dan lebih jauh menjadi antek asing ketika menjadi penguasa—karena merasa tak sanggup melawan kepentingan korporasi asing yang begitu kuat. Seperti inilah tantangan mahasiswa sekarang, berat namun tak terlihat. Kita mati dengan idealisme, sistem, dan nafsu dunia. Entah sampai kapan akan berlangsung! Namun cepat atau lambat, dari mana dan siapa yang memulai, akan lahirlah generasi untuk kembali bangkit mengentaskan masalah rumit bangsa dan generasi masa kini. Kita dibelenggu, namun akan meledak saat waktunya tiba! Entah itu lewat revolusi kembali atau penataan birokrasi dan sistem yang carut marut ini. Tetap berjuanglah para panji kehidupan dimanapun kau berada, tetaplah duduk bila tak sanggup berdiri, tetaplah berbisik bila kau tak sanggup berteriak, tetaplah merangkak bila tak sanggup berlari.

Gambar: Persmaideas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.