Reshuflle: Dari Sukarno hingga Jokowi Apa Bedanya?

Spread the love

Oleh Saiful Anwar

Reshuflle menjadi topik yang hangat diperbincangkan beberapa hari terakhir. Menteri yang dinilai membuat gaduh atau gagal menjalankan tugasnya didepak dari kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebelum kita membahas Reshuflle, kita perlu tahu apa yang dimaksud kabinet. Kabinet adalah keseluruhan menteri yang ada didalam suatu pemerintahan negara yang dipimpin oleh perdana menteri dalam sistim ministerial (perdana menteri) atau yang dipimpin presiden dalam sistim presidensial. Dalam arti yang luas, kabinet juga sering diartikan pemerintahan yang berkuasa di suatu negara. Kabinet berasal dari bahasa Perancis, “cabinet”, yang muncul pada abad ke-17. Pada zaman itu yang dinamakan kabinet adalah sekumpulan orang yang berada di sekiling raja (penguasa) atau yang menjadi penasehat raja. Tetapi setelah sistim monarki absolut (kekuasaan tanpa batas yang dimiliki raja) berganti menjadi monarki konstitusional (kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang) fungsi dan kedudukan penasehat raja berganti menjadi menteri atau pembantu pemimpin pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen (di Indonesia parlmen dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat). Pergantian kabinet dalam suatu pemerintahan memang menjadi hak perdana menteri atau presiden. Adanya pergantian kabinet tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh buruknya kinerja menteri atau faktor politis lain.

Setelah meraih kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah memiliki kabinet dengan jumlah enam belas menteri. Selama masa revolusi itu kabinet belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena Indonesia masih harus menghadapi Belanda dan sekutu dalam pertempuran fisik. Barulah setelah mendapat pengakuan dari Belanda pada tahun 1949 Indonesia benar-benar memiliki kabinet yang dapat berjalan secara normal dan damai. Masa kepemimpinan Presiden Sukarno pun diakui oleh dunia internasional setelah Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Rezim berganti dan waktu berlalu, sejarah telah menuliskan catatannya di kanvas perjalanan hidup ibu pertiwi. Reshuflle atau perombakan kabinet adalah hal yang biasa terjadi di negara berbentuk republik presidensial yang berazaskan demokrasi seperti Indonesia. Perombakan kabinet sendiri sudah ada sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden Joko Widodo sekarang ini. Perombakan kabinet biasanya terjadi jika menteri dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya, tidak mendukung politik presiden, atau memiliki tujuan lain yang tidak sesuai dengan visi misi presiden. Menurut saya perombakan kabinet memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah dapat menjadikan kinerja menteri lebih baik karena jika tidak baik maka akan kena reshuflle, selain itu juga dapat menaikkan harga indeks saham dalam negeri (di Indonesia bernama IHSG) karena perombakan kabinet dapat mempengaruhi optimisme dan kepercayaan intvestor terhadap pemerintah. Tetapi sering mengganti kabinet pun tidak baik untuk pemerintahan, progam kementerian yang sudah dijalankan oleh menteri sebelumnya belum tentu dikerjakan dengan cara yang sama oleh menteri yang baru sehingga kalau menterinya tidak “nyetel” justru akan membuat perlambatan progam kerja.

Pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo resmi mengumunkan perombakan kabinet yang kedua kalinya selama masa periodenya. Isi perombakan tersebut adalah:

Menteri Koordinator Kemaritiman: Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Rizal Ramli
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan: Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Keungan: Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro menggantikan Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil menggantikan Ferry M. Baldan
Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo menggantikan Marwan Jafar
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi menggantikan Ignasius Jonan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy menggantikan Anies Baswedan
Menteri Perdagangan: Enggiartriasto Lukita menggantikan Thomas T. Lembong
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartanto menggantikan Saleh Husin
Menteri ESDM: Arcandra Tahar menggantikan Sudirman Said
Menteri PAN/RB: Asman Abrur menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Perombakan kabinet ini sangat beraroma jual-beli politik. Kita tentu mengetahui bahwa dua partai yang sebelumnya memposisikan diri sebagai oposisi kini merapat ke pemerintah mendukung Jokowi-JK. Dua partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar). PAN terlebih dahulu memutuskan bergabung pemerintah sebelum Golkar. Walaupun ketua umum PAN, Zulkifli Hasan menekankan bahwa PAN mendukung pemerintah tanpa syarat, ternyata hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada, karena saya rasa tidak ada dukungan yang tanpa syarat, semuanya pasti ada jatahnya, yakinlah. Sementara itu Golkar mendukung pemerintah melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Pun sama dengan PAN, Golkar mengatakan bahwa mereka mendukung pemerintah tanpa syarat, tetapi dibalik itu pastilah ada lobi-lobi politik. Terbukti! di perombakan kabinet jilid II ini kita bisa melihat nama-nama kader PAN dan Golkar dalam kabinet. Dengan keputusan PAN dan Golkar untuk memposisikan diri sebagai pendukung Jokowi-JK, kini partai pendukung pemerintah semakin banyak dan membentuk koalisi gemuk. Perombakan kabinet ini pun dinilai sebagai balas budi pemerintahan Jokowi-JK terhadap partai yang baru merapat dan mendukungnya. Memang, dalam politik tidak ada yang gratis, seperti kata Harold Laswell politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Jika diibaratkan kekuasaan adalah sepotong kue maka kue itu harus dibagikan kepada orang-orang yang telah membantu kita untuk mendapatkan kue tersebut.
Pada era Presiden Sukarno perombakan kabinet terjadi berkali-kali, sejak memerintah dari tahun 1945 hingga 1967 pemerintahan Sukarno telah memakan 26 jenis kabinet. Mulai dari kabinet Presidensial ditahun 1945 hingga kabinet Dwikora III diakhir masa jayanya tahun 1967. Perombakan kabinet pada era Presiden Sukarno dilatarbelakangi oleh berbagai masalah. Seperti pergantian sistim pemerintahan, pergantian bentuk negara, konflik dengan pihak asing, masalah ekonomi hingga masalah politik. Kita tentu tahu ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satu syaratnya adalah Indonesia berbentuk Federasi sehingga pada saat itu negara ini bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Kita juga tentu masih ketika kabinet Sukiman (1951-1952) menandatangani perjanjian bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat, menjadikan kabinet itu hanya seumur jagung dan akhirnya jatuh pada Febuari 1952. Jadi wajar saja kalau pada masa Presiden Sukarno pergantian kabinet sering terjadi, selain belum ditemukannya bentuk yang sesuai dengan kehendak pemerintah, ditambah juga dengan huru-hara yang terjadi, baik dari pihak asing maupun pemberontakan dari dalam (DI/TII, Permesta, RMS, dan lain-lain). Selain karena faktor yang telah disebutkan tadi, tekanan dari demonstran yang di gawangi oleh mahasiswa dan ABRI juga merupakan faktor yang tidak kalah penting, terutama pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Walau sering berganti kabinet, masa Presiden Sukarno telah menorehkan beberapa prestasi penting dan menjadi kebanggan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tentu tak akan lupa dengan peristiwa bersejarah Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini dimotori Indonesia untuk membentuk kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara benua Asia-Afrika yang baru merdeka. Oleh Sukarno diberi nama Nefos (New Emerging Forces), peristiwa ini terjadi pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro (1953-1955). Bagaikan traveller yang belum memiliki peta, Indonesia pada era Sukarno masih dalam proses mencari bentuk yang pas, saya menyebutnya sebagai masa “ngrogoh nggolek bentuk”.
Pada masa Orde baru yang dikomandoi oleh Presiden Suharto, pergantian kabinet tidak pernah terjadi. Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun memiliki tujuh kabinet yakni kabinet Pembangunan I, Pembangunan II, Pembangunan III, Pembangunan IV, Pembangunan V, Pembangunan VI, Pembangunan VII. Pada masa Orde Baru kabinet hanya berganti sekali dalam lima tahun. Progam kabinet mengacu pada suatu konsep progam kerja terstruktur bernama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Ketika Orde Baru berkuasa masa jabatan presiden berumur lima tahun, setelah itu dapat dipilih kembali. Lalu muncul sebuah pertanyaan: mengapa era Presiden Sukarno (26 tahun menjabat presiden) yang telah diangkat sebagai presiden seumur hidup lebih pendek dibanding era Presiden Suharto? (32 tahun menjabat presiden). Hal ini karena pada masa Orde Baru tidak ada ketentuan batas maksimal berapa kali seorang dapat maju sebagai presiden sedangkan Sukarno yang telah diangkat sebagai presiden seumur hidup dicabut statusnya oleh DPRS, pencabutan status presiden seumur hidup ini merupakan imbas dari polemik huru-hara 1965. Lalu apakah dengan tidak sering bergantinya kabinet membuat rumah tangga Indonesia aman tentram? Jawabannya tidak. Sebenarnya pada masa Orde Baru banyak terjadi polemik dan huru-hara yang menargetkan pemerintah. Kita tak akan pernah lupa dengan peristiwa Malari, atau peristiwa Tanjung Priok, atau peristiwa lainnya yang terjadi pada masa kekuasaan Suharto. Tetapi nyatanya segala guncangan itu tak lantas membuat kabinet berganti. Walau mendapat banyak tekanan, Orde Baru tetap mempertahankan kabinetnya dan justru bersifat represif terhadap siapapun yang mengusik kekuasaannya. Saya menyebut masa ini sebagai masa “mbentuk pakem nanging greget bisu”.
Lalu kini pada era Presiden Joko Widodo, pemerintahan yang baru berusia 2 tahun namun sudah berganti kabinet dua kali. Seperti yang sudah saya tulis diatas kalau proses pergantian posisi menteri di kabinet merupakan hak presiden dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; menteri dinilai gagal menjalankan tugas, menteri memiliki tujuan lain yang tidak sesuai dengan visi misi presiden, faktor ekonomi, dan faktor politik, atau segudang faktor lainnya. Memang, jika kita melihat keadaan Indonesia sekarang ini, semua faktor tersebut ada atau bahkan mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya reshuffle jilid II ini. Kita tentu masih ingat dengan kegaduhan yang disebabkan oleh Sudirman Said yang saat itu menjadi menteri ESDM, atau huru-hara istana yang diakibatkan oleh Rizal Ramli yang saat itu menjadi Menko Kemaritiman. Apakah hal tersebut yang menjadikan reshuffle ini terjadi? ataukah karena banyaknya masalah di negeri ini?  Tetapi jika kita berbicara masalah di negeri ini apakah faktor tersebut juga yang menyebabkan terjadinya reshuffle jilid II ini? Bertepatan dengan pengumuman perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016 kemarin, di depan Istana Merdeka terdapat tenda-tenda yang didirikan oleh ibu-ibu dari Rembang yang melawan pendirian pabrik semen di daerahnya, srikandi-srikandi itu memperjuangkan nasibnya melawan keserakahan kapitalis. Apakah perombakan kabinet juga berhubungan dengan hal tersebut? Semoga saja iya, tetapi saya rasa tidak. Ketika semua media massa memberitakan tentang perombakan kabinet, tidak ada satupun yang memberitakan perjuangan ibu-ibu yang datang dari Rembang tersebut. Justru yang diberitakan selain perombakan kabinet adalah drama Kopi Sianida. Ah!  Seperti yang sudah saya katakan pula dan juga dikatakan oleh pengamat politik kondang negeri ini, bahwa reshuffle kali ini sangat beraroma jual-beli politik partai dan penguasa. jika pada era Sukarno perombakan kabinet disebabkan oleh huru-hara perang dan polemik politik negeri, apakah perombakan kabinet sekarang juga demikian?. Jika pada masa Presiden Suharto pemerintah bertindak represif dan “tuli” terhadap aspirasi rakyat kecil, apakah sekarang juga demikian?  Anda sendiri yang bisa menjawabnya.
Sebenarnya hanya satu hal yang bisa menjadikan suatu pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik yakni kepercayaan rakyat. Kita sekarang berada di era keterbukaan berpendapat namun kadang keterbukaan ini digunakan dengan tidak semestinya, tidak sesuai koridor. Masa ini berlangsung dari era Reformasi hingga sekarang. Saya menyebut masa ini sebagai masa “ngepaske semrawute jaman”.
Pemerintahan adalah suatu kesatuan yang saling terhubung layaknya tubuh manusia. Jika ia sering bergerak maka ia akan kelelahan dan akan merusak apa-apa yang ada di sekitarnya. Tetapi apabila tidak pernah digerakkan maka tubuh akan terasa kaku dan ketika sekali digerakkan akan terasa sakit. Saya pribadi setuju dengan perombakan kabinet atau reshuffle kalau memang perombakan tersebut didasarkan pada alasan yang jelas dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi jika perombakan tersebut didasarkan pada kepentingan politik, kita tentu harus mengoreksinya bersama-sama. Pemerintah adalah event organizer-nya negara yang memiliki tugas pokok melayani rakyat. Memang sulit untuk disenangi oleh semua orang karena faktanya Tuhan pun dibenci Iblis, yang perlu dilakukan adalah berbuat benar apapun risikonya. Semoga tulisan yang sedikit ini bisa membuka mata kita terhadap kondisi negara. Jika pemerintah sudah mampu mewujudkan cita-cita negara ini, kita akan sampai di masa yang saya sebut sebagai masa “adem ayem toto tentrem”.
Semoga secuil kalimat yang saya susun ini, walaupun masih jauh dari kata sempurna, mampu menggugah hati kita untuk peduli dengan permasalahan bangsa dan negara. Optimisme terhadap cita-cita negara tak pernah hilang dari benak saya, dan semoga rakyat Indonesia pun memiliki optimisme yang sama. Salam!
Gambar: siagaindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.