Riset “Patungan Penelitian Telusuri Sebab Banjir Semarang”

Spread the love

Pada 8 Februari 2021 kemarin, Kalamkopi.id merilis satu editorial bertajuk “Banjir Semarang: Tepatkah Menyalahkan Hujan?”. Editorial tersebut hadir karena tiga hal berikut. Pertama, momen banjir di Semarang pada minggu pertama Februari 2021. Banjir tersebut disinyalir termasuk paling besar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kedua, karena kejengkelan awak media Kalamkopi.id terhadap aneka respon yang mencuat di media sosial. Terutama respon pemerintah yang selalu mendepolitisasi momen banjir dengan menggiringnya menjadi perkara teknis. Ketiga, awak Kalamkopi.id memang sedang merancang tulisan tentang banjir di tiga kota di Jawa Tengah yakni Semarang, Pekalongan, dan Kudus. Tulisan banjir Semarang telah tayang menjadi editorial. Momen banjir di Kudus sudah ditulis kawan ES. Sementara banjir di Pekalongan sedang ditulis kawan NRA.   

Setelah dua hari tayang editorial tersebut pun melejit ke peringkat atas. Pembacanya menyentuh angka 187 orang. Jelas ini capaian yang cukup baik bagi media kecil nan ogah-ogahan macam Kalamkopi.id. Sampai hari ini (19/3/2021) pembacanya bahkan telah mencapai lebih dari 300an orang. Begitu pula dalam akun media sosial Instagram. Jumlah like tergolong cukup tinggi dibanding postingan lainnya yaitu sejumlah 60an like.

Tulisan editorial tersebut disambut salah seorang anggota Koalisi Pesisir Kendal Semarang Demak (KPKSD) berinisial BB. Pada 2020 kemarin, KPKSD merilis satu buku bertajuk Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak. Buku ini juga membahas banjir Semarang, namun dalam konteks yang lebih utuh yakni sebagai bagian dari krisis sosial-ekologis di pesisir Semarang-Demak. BB lalu menghubungi salah seorang penulis editorial Kalamkopi berinisial BYK. Selain BYK ada beberapa inisial nama lain yang turut menulis editorial tersebut yakni NRA, ES, SA, dan ASB.

Komunikasi BB dan BYK pun berlanjut. Muncul ide untuk memperdalam bahasan editorial Kalamkopi.id dan meriset ekonomi/ekologi-politik Semarang. Tepatnya, jika editorial tersebut hanya sedikit menyinggung perubahan penggunaan ruang di salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS), maka riset tersebut rencananya akan membahas lima DAS. Dalam obrolan selanjutnya, muncul pula ide tentang crowdfunding untuk mendanai riset dan proses penerbitan buku. Inspirasinya berasal dari apa yang pernah dan/atau sedang dilakukan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta dan Antinomi Institute.

JRMK coba mengorganisir dana publik untuk membantu kebutuhan pokok setidaknya 20 keluarga miskin kota di 40 wilayah (800 keluarga) yang terdampak COVID-19. Sementara Antinomi Institute sedang berupaya menghimpun dana publik untuk membeli hak terjemahan dan membayar biaya produksi. Hasil terjemahan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk buku digital (ebook) yang bebas diunduh oleh siapa saja.

Kedua contoh tersebut makin mempertebal keyakinan: tampaknya sangat mungkin untuk memobilisasi dana publik untuk kepentingan riset dan penerbitan buku. Kemudian publik pun sepertinya merasa rasional jika harus menyisihkan uang untuk mendapatkan informasi (dalam bentuk buku) dari hasil serangkaian proses penelitian. Dari situ pula akhirnya BB, BYK, EH, SS, dan UM sebagai anggota, dan dengan dukungan KPKSD, merilis upaya penggalangan dana publik untuk riset banjir Semarang. Proyek riset tersebut bertajuk “#BANJIRSEMARANG, Netizen: Yakin karena hujan deras?”. Sementara platform penggalangan dana yang dipilih ialah Kitabisa.com.

Riset tersebut berangkat dengan mengidentifikasi dua masalah utama dalam perdebatan publik di internet mengenai penyebab banjir di Kota Semarang. Pertama, depolitisasi penyebab dan solusi banjir oleh pengurus negara (menteri, gubernur, dan wali kota). Kedua, kurangnya dokumentasi, reorganisasi, reinterpretasi, dan revisualisasi data proses urbanisasi yang berkaitan dengan penyebab banjir. Kekurangan ini membuat warganet kesulitan mengakses dan memobilisasi informasi saat hendak merepolitisasi momen banjir Semarang.

Apabila diringkas maka: pengurus negara mendepolitisasi momen banjir, sementara warganet justru merepolitisasi. Kalian boleh bertanya: warganet yang mana? Apa yang direpolitisasi dari momen banjir? Kenapa argumen penyebab dan solusi teknis adalah bentuk depolitisasi? Jawaban contoh pertanyaan tersebut ada dalam proposal detail riset ini. Kalian boleh mengunduh dan membaca. Setelah itu, tentu saja, kami berharap Kalian dapat turut bersumbangsih dalam upaya penggalangan dana publik untuk riset ini. Caranya klik link donasi ini dan ikuti prosedurnya. Ayo donasi ~ (SA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.