Secuil Upaya Mengalternasikan Historiografi Indonesia-sentris pada Era Kini

Spread the love

Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Sejarah, nyaris mustahil apabila frasa “historiografi alternatif” terdengar asing di telinga saya. Historiografi sendiri mempunyai dua pengertian teoritis, yakni: penulisan sejarah dan sejarah penulisan sejarah. Dalam metode sejarah, historiografi adalah babak terakhir yang berperan sebagai tilikan atas hasil suatu karya historis (Nurhayati 2016, p. 257). Sementara itu, kata “alternatif”—dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)—mengandung arti sebagai pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Sebagai penulisan sejarah atau sejarahnya, historiografi bisa saja berbentuk opsi yang dapat dipilih. Khazanah sejarah di Indonesia telah menyediakan berbagai pilihan kepada pegiatnya. Apa aja sih itu?

Nah, di dalam tulisan ini, saya akan mengemukakan sejumlah wacana historiografi alternatif yang pernah atau hingga sekarang masih eksis di Indonesia. Begitu pula, saya akan mengisahkan upaya ambisius saya dalam mendiskursuskan historiografi alternatif, lewat eksplorasi interdisipliner sejarah dan psikologi sosial. Tak hanya itu, saya hendak mengkritik usaha saya tersebut, menguraikan kondisi kekinian, dan mengalternasikan historiografi Indonesia-sentris pada era sekarang. Untuk menyelam lebih dalam, simaklah tulisan berikut ini secara komplit.

Permulaan: Seputar Wacana Historiografi Alternatif di Indonesia

Diskursus historiografi alternatif sejatinya telah lama muncul di Indonesia, setidaknya sejak kemerdekaan. Pada 1950-an, wacana historiografi alternatif beredar untuk menandingi historiografi Neerlando-sentris yang sangat dominan. Historiografi Neerlando-sentris digambarkan Hatta dalam pidato bertajuk “Indonesie Vrij” di Den Haag tahun 1928 (Abdullah 2016, pp. 1-3). Sang Proklamator itu mencerca materi pelajaran sejarah yang disampaikan di sekolah-sekolah pemerintah. Ia menuturkan pelajaran sejarah tersebut memaksa para pelajar mengidolakan pahlawan kemerdekaan Eropa seperti Garibaldi, Willem van Oranje, Wilhelm Tell, dan Mazzini. Bahkan, cendekiawan Belanda bernama van Leur terkejut atas pelajaran sejarah pada era itu. Betapa tidak? Buku “wajib” sejarah waktu itu, Geschiedenis van Nederlands Indie, memerlukan puluhan halaman hanya untuk bercerita pemakaman gubernur jenderal. Sementara realitas dan dinamika kehidupan Bumiputra cuma tampak “dari dek kapal, lantai atas benteng, serta galeri dari rumah niaga”.

Wacana historiografi alternatif pun bersemai bak padi yang tumbuh menguning di sawah pada Seminar Sejarah Nasional, 14-18 Desember 1957 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Visi kesejarahan yang sangat nasionalistik dan beraneka rupa maujud dalam pandangan para politisi, ilmuwan, cendekiawan, serta yang utama, dosen sejarah dan ahli arkeologi. Di sana, sejarah nasional akhirnya lahir, ia adalah penulisan dari hasil penelitian yang mempunyai prinsip simpel saja, Indonesia-sentris. Akan tetapi, historiografi Indonesia-sentris bukan hanya membalikkan landasan nilai dari kolonial menjadi nasional, atau pula melepaskan diri dari cengkeraman historiografi Neerlando-sentris, melainkan upaya rekonstruksi ilmiah yang objektif dan kreatif tentang masa lalu bangsa Indonesia (Abdullah 2016, pp. 6-7).

Pun ada lagi yang mewacanakan historiografi alternatif dan mulai meninggalkan pola penulisan sejarah konvensional, yaitu Guru Besar UGM, Sartono Kartodirdjo. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa penulisan sejarah Indonesia—yang modern—seharusnya tidak mengganti sudut pandang Eropa-sentris menjadi Indonesia-sentris saja, tapi harus meninggalkan pola-pola historiografi konvensional untuk menuju multi-dimensional. Hal itu dilakukan dengan menggunakan, misalnya, teknik dan wawasan sosiologi lewat mengembangkan sejarah lokal atau mikro. Pola historiografi multi-dimensional juga dapat digunakan dengan memanfaatkan kesempatan pada teknik-teknik di atas, untuk melihat peristiwa masa lampau di dalam dan dari sudut pandang masyarakat Indonesia (Frederick 1990, p. 428). Tapi bo’ong! Apabila seseorang berceletuk demikian, Sartono mungkin sudah meninju orang itu dengan bukunya, The Peasants’ Revolt of Banten 1888 (Kartodirdjo 1966). Dalam buku itu, ia mengimplementasikan pola historiografi multi-dimensional kepada peristiwa pemberontakan petani tahun 1888 di daerah Anjer, ujung barat daya Pulau Jawa. Riset sejarah tersebut dijelaskan secara rinci dengan pendekatan ilmu sosial, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik pada bab-bab awal buku, yakni sebelum penjelasan meletusnya pemberontakan, guna melihat penyebab peristiwa historis ini dari berbagai sisi.

Kemudian ada Guru Besar Sejarah dari universitas yang sama, Bambang Purwanto. Ia berupaya menyeruak historiografi nasional Indonesia-sentris yang dicanangkan pada 1957 di atas. Ia mengatakan, semula historiografi Indonesia-sentris bertendensi untuk tidak objektif karena mengedepankan retorika dan unsur dekolonisasinya yang ultranasionalis (Purwanto 2001, p. 32). Perkataan Bambang Purwanto barangkali berbeda dengan lirik lagu Punxgoaran, “Sayur Kol” yang membuat kita “terkejut terheran-heran”. Sebab, ia pun mengungkapkan betapa halu, eh, retorisnya interpretasi Muh. Yamin yang telah mengisi kemeriahan historiografi nasional pada awal perkembangannya. Majas Yamin—dalam 6000 Tahun Sang Merah Putih—disebut sangat menggebu-gebu demi membuktikan masyarakat, bahwa bendera nasional Indonesia memiliki asal-muasal selama 6000 tahun. Salah satu interpretasi Yamin yang Bambang maksud adalah penghubungan warna pada masyarakat purba dan bubur tradisional merah-putih dengan makna simbolis dan sakralitas bendera nasional. Bambang Purwanto menyampaikan bahwa interpretasi Yamin tersebut tidak memperhatikan konteks spasial dan temporal pada temuan Yamin sendiri (Purwanto 2001, p. 33).

Setelah berbicara banyak hal terkait tradisi historiografi di Indonesia—beserta ancaman pemikiran relativitas, dekonstruksi, dan pascamodernisme yang ada di dalamnya—Bambang Purwanto meminta sejarawan untuk melek dan mulai memformulasi pokok-pokok historiografi Indonesia-sentris (Purwanto 2001, p. 42). Pun dalam proses itu, tutur Bambang, sejarawan tak perlu gentar terhadap gagasan pascamodernisme dan menengkari diskursus dekonstruksi secara serampangan. Berikut, Bambang Purwanto menandaskan artikelnya:

“Kata kuncinya adalah para sejarawan Indonesia harus berani dan mampu mendekonstruksi secara rasional wacana dasar dari historiografi yang ada sekarang, sebagai salah satu langkah untuk memperkaya metodologi yang telah ada atau merumuskan sebuah metodologi alternatif yang mampu merekonstruksi masa lalu Indonesia mendekati peristiwa objektif” (Purwanto 2001, p. 43).

Bambang Purwanto memang telah banyak berbicara perihal historiografi alternatif, seperti menerima keberadaan posmodernisme di khazanah historiografi Indonesia. Tapi dari arah lain, Singgih Tri Sulistyono—Profesor Sejarah Maritim Universitas Diponegoro (Undip), menghadirkan terobosan baru bertajuk “Historiografi Pembebasan”. Gagasan Singgih tersebut ia tuangkan ke dalam artikel Jurnal Agastya pada 2016 dengan judul “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif” (Sulistyono 2016). Seperti cendekiawan sejarah yang saya sebut sebelumnya, Singgih pun melontarkan kritik atas historiografi Indonesia-sentris pada awal perkembangannya. Ia mengatakan, historiografi macam itu adalah jenis karya historis yang menonjolkan gelora nasionalisme sebagai negasi kolonialisme, pun karya historis itu berwatak anakronistis dan over interpretative (Sulistyono 2016, p. 13).

Di awal tulisannya, ia mengutip Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM, Djoko Suryo pada 1998, tentang keperluan atas pemahaman dan kesadaran dinamika sejarah untuk menghadapi persoalan era kini. Singgih menganggap pidato tersebut menunjukkan Djoko Suryo sebagai sejarawan yang responsif terhadap krisis moneter waktu itu. Ia juga menuturkan, Djoko Suryo—dengan kesungguhannya—menjelma sejarawan yang percaya akan daya gedor pemahaman dan kesadaran sejarah untuk mengangkat moral dan memberi referensi strategi kepada masyarakat dalam menghempaskan krisis (Sulistyono 2016, pp. 9-10). Sependek yang saya tangkap dari tulisan Singgih Sulistyono, secara sederhana, historiografi pembebasan adalah penulisan sejarah yang menempatkan masalah sekarang sebagai titik keberangkatan. Ia pun menyadur ungkapan Beneditto Croce, bahwa historiografi adalah “contemporary thought about the past”, atau gagasan kontemporer tentang masa silam (Sulistyono 2016, p. 18). Terakhir, ia mengatakan, historiografi pembebasan tak cuma diperuntukkan kepada sejarah mayoritas orang, tapi kepada kelompok sosial mana pun. Sebab, ketidakadilan, eksploitasi, dan beraneka masalah serupa terjadi di semua lapisan masyarakat (Sulistyono 2016, p. 22).

Posmodernisme dan Eksplorasi Interdisipliner Sejarah-Psikologi Sosial

Setelah membaca berbagai macam diskursus historiografi alternatif di atas, pada semester dua—sekarang semester lima, saya tergerak untuk menyumbangkan ide, merumuskan historiografi alternatif yang berbeda dari gagasan sejumlah profesor tadi. Seorang mahasiswa “kemarin sore” seperti saya boleh dibilang ambisius dan sok-sokan memang, tapi saya bersikap bodo amat saja, ha-ha-ha. Usaha tersebut saya tuangkan dalam esai “Menghadapi ‘Ancaman’ Posmodernise: Eksplorasi Interdisipliner Sejarah dan Psikologi Sosial” (Aji 2019, pp. 83-90). Nah, usaha saya ini dilandasi oleh keberadaan posmodernisme yang digadang-gadang mengacaukan ilmu sejarah. Dari titik inilah saya mencoba menyisipkan beberapa ide pokok posmodernisme dalam penulisan sejarah alternatif. Tak lupa, saya memadukan psikologi sosial dan sejarah untuk menghasilkan gagasan historiografis.

Sebelumnya, posmodernisme, yang secara leksikal berarti “setelah modernisme” atau pula “pasca-modernisme”, menceruak karena modernisme gagal meningkatkan derajat manusia dan mengirap kekerasan dalam kehidupan. Posmodernisme sebetulnya memiliki banyak pengertian. Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat mengemukakan pengertian-pengertian posmodernisme setidaknya dari empat ahli (2018, pp. 27-28). Menurut Jean-Francois Lyotard, posmodernisme adalah seluruh kritik terhadap pengetahuan universal, fondasionalisme, tradisi metafisik, serta modernisme. Lalu, Louis Leahy memaknai posmodernisme sebagai sebuah pergerakan gagasan yang menggilir gagasan-gagasan zaman modern. Ada pula Emanuel, ia berkata posmodernisme merupakan semua upaya yang bertujuan merevisi paradigma modern. Terakhir, Ghazali dan Effendi mengungkapkan bahwa posmodernisme mengoreksi tidak kontrolnya modernisme yang sudah timbul lebih dulu. Intinya, kehadiran posmodernisme adalah untuk mengganti, atau mengkritik, atau pula mengembangkan modernisme.

Untuk melakukan kritik terhadap modernisme, posmodernisme pun mencoba untuk “mengobok-obok” sektor ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu sejarah. Seperti yang disampaikan Mbah Lyotard, posmodernisme mengkritik pengetahuan universal karena menekankan relativitas kultural. Dengan demikian, posmodernisme meragukan kebenaran ilmu yang mengedarkan diskursus tentang realitas secara sahih. Seorang dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun, Novi Triana Habsari tampak tak gentar menghadapi keraguan posmodernisme tersebut. Ia menyodorkan argumen McCullagh bahwa pengerjaan sumber historis—arsip, dokumen, dan wawancara lisan—dengan metode tertentu dapat menunjukkan kebenaran riset sejarah. McCullagh menambahkan, historiografi yang dihadirkan memiliki jaminan untuk objektif karena kompetensi sejarawan dalam mengimplementasikan metode-metode yang ada (Habsari 2016, p. 62).

Namun, posmodernisme menganggap sumber historis seperti arsip, dokumen, dan wawancara lisan sebagai interpretasi dari masa silam yang tidak bisa mengeksplanasikan peristiwa masa silam tersebut (Subekti 2006, p. 10). Sependek yang saya tahu, semua tulisan sejarah adalah subjektif (atau pula relatif), sekalipun dapat direduksi subjektivitasnya. Ungkapan Bambang Purwanto sebelumnya pun sedikit banyak memengaruhi saya agar tak alergi terhadap posmodernisme. Lagi pula, saya agak tertantang untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru dalam riset sejarah. Saya kemudian menaruh perhatian kepada ungkapan dosen sejarah Undip, Slamet Subekti (2006, p. 4) yang melansir ikhtisar Jonathan Culler, bahwa posmodernis berbeda dari modernis yang menganggap ilmu sebagai awal dan akhir atau titik tertinggi modernitas. Posmodernis malah berfokus pada fungsi atau kegunaan daripada ilmu. Dengan begitu, saya berusaha menemukan fungsi ilmu sejarah lewat eksplorasi interdisipliner dengan psikologi sosial.

Merujuk Ivana Markova, psikologi sosial dan sejarah dapat dipadukan karena dua hal, pertama, pengetahuan baik dari psikologi sosial maupun sejarah mampu dipadukan dalam suatu kajian. Kedua, baik psikologi sosial maupun sejarah didasarkan kepada suatu batas-batas keilmuan yang sama—pengetahuan sejarah bersifat psikologis sosial dan pengetahuan psikologi sosial bersifat historis (Markova 2014, pp. 109-110). Nah, di dalam psikologi sosial, saya menemukan satu teori yang tampak sesuai dengan penjelasan Ivana Markova, yakni teori Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO). Teori—yang ditemukan William Schutz pada 1950-an—ini membahas tentang perilaku antarpribadi bersama orientasi masing-masing individu kepada individu lain dan keterkaitannya dengan tiga kebutuhan antarpribadi, yakni inklusi, kontrol, dan afeksi (Sarwono 1983, p. 159).  Tapi kenapa teori ini?

Kembali kepada pendapat Ivana Markova, teori FIRO mengemukakan bahwa interaksi orang tua dengan anaklah yang membentuk kebutuhan antarpribadi si anak ketika dewasa. Artinya, kebutuhan interpribadi seseorang sangat dipengaruhi landasan historis pada masa kecilnya. Dengan begitu, pengetahuan teori FIRO yang psikologis sosial memiliki sifat historis, pun pengetahuan historis tentang seseorang memiliki sifat psikologis sosial. Teori ini juga memiliki teorema, prinsip, dan postulat yang menelaah perihal orientasi interpersonal individu satu dengan yang lain, terutama pada interaksi mereka dalam satu kelompok. Nah, eksistensi kelompok (pergerakan) banyak mengisi khazanah sejarah Indonesia, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Boedi Oetomo, dan Partai Komunis Indonesia. Maka, teori FIRO memiliki kesempatan untuk dipakai dalam studi sejarah tentang kelompok-kelompok tersebut. La fungsine endi, Ndhes? Fungsinya ya dari hasil kajian teori FIRO dalam kelompok-kelompok itu no! Hasil studi tersebut barangmungkin dapat dijadikan referensi dalam membikin organisasi bagi masyarakat, atau dalam hal lain seperti mendidik anak lewat kajian sejarah kelompok tersebut. Praktis sekali, bukan? La mbuh!

Kritik terhadap Kajian Sejarah-Psikologi Sosial Melawan Posmodernisme

Gagasan menghadapi posmodernisme lewat memadukan sejarah dan psikologi sosial di atas tampak ambisius dan grusa-grusu, apalagi dengan teori FIRO di dalamnya. Kesalahan mendasar dari gagasan tersebut adalah kontradiksi antara jiwa relativitas posmodern dan prinsip dalam teori FIRO, yang seolah pakem untuk menggeneralisasi segala perilaku antarpribadi. Begini, para posmodernis berusaha untuk mengobok-obok keabsahan segala bidang ilmu, sedangkan teori FIRO adalah sebuah karya yang lahir dari riset ilmiah Schutz. Sekalipun para posmodernis tidak alergi terhadap hasil kerja ilmiah, aplikasi teori FIRO tetap tidak bisa serta-merta merepresentasikan kenyataan yang terjadi. La wong kebenaran kuwi relatif kok!

Menurut Derrida dan Lyotard (dalam Setiawan dan Sudrajat 2018, pp. 29-30), posmodernisme merupakan antitesis modernisme, bahkan sejak dalam penggunaan istilah. Nyaris semua istilah dalam posmodernisme memiliki makna yang berlawanan dengan istilah-istilah modernisme, misalnya “hierarki” dalam modernisme yang melawan “anarki” dalam posmodernisme, “kontinuitas” melawan “diskontinuitas”, dan “teori” melawan “paradigma”. Maka, dalam studi posmodernisme, teori FIRO tidak diafirmasi laiknya suatu dogma agama. Dengan kata lain, postulat dan teorema yang bersifat fondasional dalam teori FIRO harus dipinggirkan, sehingga kita dapat menggunakan “paradigma” lain dengan kerangka berpikir yang lebih relatif.

Sisi lain, penulis esai di atas juga belum sempat menyuguhkan riset konkret—setidaknya karya orang lain—yang mampu memadukan sejarah dan teori FIRO dalam menghadapi “ancaman” posmodernisme. Dengan demikian, ia tak dapat menjamin hasil studi teori FIRO—dalam mengisahkan sejarah kelompok era pergerakan—dapat dikontekstualisasikan pada saat ini. Bagaimanapun, keadaan aktual yang sedang atau akan dihadapi belum tentu serupa dengan era pergerakan. Siapa pula yang dapat mendeskripsikan keadaan aktual pada era itu, mengingat adanya relativitas dalam kajian historis posmodern? Saya kira tidak ada.

Mengurai Keadaan Era Kini

Dalam khazanah ilmu sejarah di Indonesia, diskursus historiografi alternatif diedarkan untuk menjawab persoalan pada zamannya. Pada awal masa kemerdekaan, historiografi Indonesiasentris hadir untuk meresistensi dan menggantikan historiografi Neerlandosentris. Sartono Kartodirdjo pun merasa historiografi Indonesiasentris seharusnya tak hanya mengganti perspektif dari Neerlando ke Indonesiasentris. Lebih jauh, ia mengharapkan ada peralihan pola historiografi konvensional menjadi pola yang multi-dimensional. Sekiranya, usaha itu bisa memperjelas peristiwa masa lampau dari banyak sisi, terutama lewat pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Historiografi dengan kesadaran dekonstruktif hadir dari Bambang Purwanto. Ia berharap para sejarawan mulai memikirkan bagaimana memformulasikan historiografi baru dan tak gentar untuk mendekonstruksi diskursus dasar historiografi “saat ini”. Nah, yang terakhir adalah historiografi pembebasan, gagasan Singgih Sulistyono. Singgih menitiktekankan kondisi era kini sebagai point of departure dalam penulisan sejarah. Tak hanya itu, historiografi pembebasan diperuntukkan kepada segala lapisan masyarakat beserta segala ketidakadilan yang dihadapinya. Kemudian bagaimana gambaran keadaan yang kita hadapi saat ini?

Pada masa apapun, kehidupan manusia tak akan lepas dari masalah. Dengan kata lain, masalah akan selalu hadir di tempat manusia berada, kapan saja. Dewasa ini, sejarah sebagai ilmu humaniora juga menghadapi sejumlah persoalan, misalnya mulai dipinggirkan dalam kehidupan manusia dengan teknologi-teknologi yang kian mutakhir. Menurut Bambang Purwanto, para politisi dan sejumlah teknokrat lebih terpikat kepada pendidikan yang membuncahkan keuntungan ekonomis, padahal humaniora memiliki kemamupuan untuk menumbuhkan kehidupan demokratis yang sehat dalam rentang waktu panjang (2020, p. 9).

Sisi lain, kehidupan masyarakat, seperti yang disampaikan Singgih Sulistyono, berisi penuh oleh ketidakadilan. Dari konflik pendirian pabrik semen di Kendeng, perampasan tanah rakyat oleh TNI di Kebumen, pencemaran udara oleh PT RUM di Sukoharjo, kriminalisasi warga di Kendal, hingga konflik lahan-penangkapan petani di Jambi. Banyak bukan? Bahkan sepanjang pandemi ini, 35 konflik lahan terjadi yang membuat dua korban jiwa tewas dan 39 orang ditangkap (Bernie 2020). Korban ketidakadilan ini tak lain adalah mereka kaum dengan kekuatan finansial yang lemah.

Pun begitu, sebagian pemuda cenderung bersikap apatis terhadap ketidakadilan di atas. Sebagaimana yang kerap didengungkan, mahasiswa (bagian dari pemuda) adalah agent of change atau agen perubahan. Keadaan yang demikian tadi seharusnya bisa diubah oleh mahasiswa, namun yang terjadi masa kini tampak sedikit berbeda.Menurut Wijaya, pada masa kini, kaum muda (utamanya mahasiswa) memiliki kekurangan potensi sebagai pelopor pembaruan atau perubahan karena mereka memperjuangkan sesuatu dengan pamrih (2013, p. 82-83). Ia menambahkan, pada masa reformasi ini, para pemuda tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan sejarah dalam menghadapi persoalan kehidupan. Sejarah mereka anggap sebagai bunga tidur dan nasihat yang membuat telinga mereka merah.

Historical accounts are often valuable in stimulating critical and/or appreciative reflection on our traditions, contributing to moral and ideological deliberation, and providing a sense of how we came to be as we are.

–Kenneth Gergen (2014, p. xiv)-

Mengalternasi Historiografi Indonesia-sentris

Pada uraian sebelumnya, kita menemukan permasalahan-permasalahan yang melanda bangsa Indonesia era kini. Jika kita urai, ada tiga poin persoalan yang kita hadapi saat ini. Pertama, ilmu sejarah yang kian tersisih di tengah kemajuan teknologi yang makin mutakhir. Kedua, konflik sosial-politik memakan korban dari kaum yang lemah secara struktural, seperti petani domestik. Ketiga, mentalitas pemuda yang kurang berpotensi sebagai agen pembaruan dan kesadaran sejarah mereka yang memprihatinkan.

Untuk menghubungkan ketiga persoalan tadi dengan historiografi, ide Singgih Sulistyono tampak relevan untuk digunakan karena menempatkan kondisi era kini sebagai point of departure. Namun, Singgih tidak memijakkan sudut pandangnya secara spesifik, tapi hanya mengungkapkan historiografi pembebasan bisa dipakai oleh kelompok sosial apa saja, artinya keberpihakannya tidak jelas. Nah, dari sini, kita perlu memijakkan sudut pandang mana yang hendak kita ambil.

Di satu sisi, historiografi Indonesia-sentris jelas tak bisa kita pakai lagi karena sifatnya yang retoris, over interpretative, dan anakronistis. Maka darinya, historiografi Indonesia-sentris harus dialternasikan dengan historiografi alternatif yang baru. Di sisi lain, gagasan Sartono Kartodirdjo tentang pola historiografi multidimensional, saya kira masih bisa diaplikasikan untuk memperjelas aspek-aspek dalam masyarakat, sekalipun tidak bisa merepresentasikan “kenyataan” dari perspektif posmodern.

Namun, penghakiman terhadap mentalitas pemuda—bahwa mereka minim potensi dalam memelopori perubahan—tampaknya perlu dipertanyakan lagi. Mengingat waktu berjalan maju dan episteme-nya (istilah ini saya pinjam dari Michel Foucault) pun berubah dari masa sebelumnya. Sementara itu, episteme merupakan bentuk pengetahuan otoritatif yang diafirmasi sebagai interpretasi terhadap kondisi tertentu pada suatu era (Kamahi 2017, pp. 120-121). Episteme yang terbentuk pada era kini adalah tersisihnya ilmu sejarah baik dari kehidupan dengan teknologi mutakhir maupun kesadaran historis para pemuda. Hal itu menjadi bentuk pengetahuan yang otoritatif lewat pemaknaan dari kekuasaan-kekuasaan di dalam masyarakat.

Dari uraian-uraian tadi, permasalahan-permasalahan masyarakat—yang menjadi episteme—dan kebutuhan akan pola historiografi multidimensional, memiliki konvergensi pada gagasan Michel Foucault tentang kuasa/pengetahuan dan counter-history. Lo kok bisa? Berikut penjelasannya. Mula-mula, tujuan Michel Foucault dalam studi sejarah bukanlah untuk mengetahui kisah orang-orang besar atau yang memegang kuasa pada masa tertentu, melainkan untuk mengkaji sejarah masa sekarang, atau history of the present. Ia mencoba memahami history of the present untuk mengetahui apa yang terjadisaat ini: bagaimana proses kuasaan bekerja (Kamahi 2017, p. 117). Metode yang digunakan Foucault adalah counter-history guna membedah sejarah dan menemukan diskontinuitas atau selaan yang ada di dalam kejadian sejarah (Agustin 2009, p. 201).

Menurut Foucault, diskontinuitas sendiri mempunyai sejumlah definisi (Foucault 2012, p. 26-27). Pertama, diskontinuitas adalah suatu aturan umum di setiap disiplin historis. Kedua, diskontinuitas merupakan sesuatu yang tak dapat dielak dan dipahami. Ketiga, diskontinuitas merupakan bahan mentah yang berceceran dalam studi sejarah. Keempat, diskontinuitas ialah hasil final dari deskripsi sejarawan karena mereka menemukan titik batas dari suatu proses.

Lalu, kata “kuasa” yang dimaksud Foucault adalahberbagai relasi kekuatan yang imanen dalam sebuah relasi tempat kekuatan tersebut beroperasi dan unsur-unsur yang membentuk serta organisasinya (dalam Adlin 2016, p. 15). Menurut Foucault, kuasa tidak dipunyai seseorang saja, tapi lesap di tiap-tiap relasi yang berlangsung (dalam Agustin 2009, p. 202). Setidaknya, ada tiga sifat dalam relasi, yakni komunikatif, objektif, dan otoritatif. Komunikasi dilakukan untuk menghasilkan meaning. Objektif dilakukan untuk mengontrol serta mentransformasikan suatu hal seperti sains dan ekonomi. Praktik kuasa otoritatif—yang Foucault sebut sebagai sehimpun tingkah laku terhadap tingkah laku lain—dilakukan guna mengontrol tingkah laku dan subjektivitas manusia. Kuasa berada dalam tingkah laku-tingkah laku tersebut, bukan dalam pihak yang ada di struktur sosial tinggi.

Lama sebelum Foucault berceramah mengenai kuasa, ia menaruh perhatian (cie-cie perhatian… cie-cie Mbahmu!) kepada sejarah pengetahuan dalam karya-karyanya. Nah, di situ, ia menemukan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang ada mempunyai sifat otoritatif. Sebab, pengetahuan maujud sebagai konsep dari pernyataan-pernyataan yang terorganisasi secara tematis, serta memiliki legitimasi dalam menjelaskan berbagai hal. Pengetahuan yang diafirmasi ramai-ramai pada masa tertentu ini ia sebut sebagai episteme. Afirmasi episteme tentunya tidak turun dari langit begitu saja, tapi menyertakan peran kerja kekuasaan yang bertarung di tataran diskursus dan berelasi dengan pengatahuan awam (Kamahi 2017, p. 120-121).

Berikutnya, kita akan menyelami metode Foucault dalam mengupas the history of present atau sejarah era sekarang, yakni counter-history. Counter-history dipakai Foucault untuk mencebir desain besar moralitas historis. Hal itu maujud lewat melanjutkan nilai-nilai dan pertarungan melawan moralitas historis tersebut (Rockhill 2020, p. 108). Counter-history ini tentu saja terpisah dari nilai transendental sejarah dan moralisme yang memiliki andil besar di belakang layar. Ia meresistensi moralisasi dalam sejarah dengan pengembangan sejarah dari catatan-catatan multidimensional. Dengan kata lain, counter-history melanjutkan nilai-nilai yang berlangsung dalam perjuangan kolektif (Rockhill 2020, p. 109). Ringkasnya, counter-history terbentuk dari sejarah intransitif, penolakan terhadap signifikansi ideal, dan pemahaman sejarah sebagai tempat berjuang. Ia merespon moralisasi dan nilai-nilai yang dipolitisasi (Rockhill 2020, p. 112).

Counter-History sebagai Historiografi Alternatif pada Era Kini

Dari pemahaman tentang counter-history, saya tidak akan berpijak kepada moralitas historis yang transendental dan telah dipolitisasi, tapi saya cenderung memosisikan sejarah sebagai tempat berjuang secara kolektif yang bersifat intransitif. Persoalan berupa mentalitas pemuda yang memiliki kesadaran sejarah rendah harus dienyahkan. Lebih jauh, biarkan mereka menuliskan kisah historis yang tidak dikungkung oleh moralitas tentang kebangsaan dan negara, tapi dilandasi oleh kuasa mereka dalam relasi-relasi kehidupan mereka. Dengan penulisan sejarah multidimensional, karya-karya historis yang tak dipolitisasi (misalnya tentang musik indie, tren merokok lintingan, keseharian remaja urban, atau pula tren goyang tiktok) akan bertarung dalam tataran diskursus untuk menjelma episteme baru.

Di sisi lain, biarkan pula penulisan counter-history ini sebagai ajang untuk menceritakan keadaan sosial-ekonomi warga domestik yang terlibat dalam konflik seperti di atas. Counter-history juga dapat menjelaskan kuasa-kuasa yang ada pada relasi di dalam lingkaran mereka. Counter-history juga dapat mengkaji bagaimana ilmu humaniora disisihkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu lain, yang dianggap membawa keuntungan ekonomis lebih banyak. Pun sama dengan uraian paragraf sebelumnya, kajian-kajian sejarah multidimensional yang ada akan bertarung di tataran diskursus.

Dalam counter-history pula, saya dapat kembali mengejawantahkan teori FIRO untuk menelaah sejarah kelompok-kelompok atau sejarah persoalan-persoalan di sekitar saya. Sebab, counter-history ditulis lewat catatan-catatan multidimensional, yang memungkinkan psikologi sosial masuk di dalamnya sebagai salah satu perspektif. Sebagai contoh, saya dapat menjelaskan kebutuhan interpersonal (sebagai kuasa dalam sebuah relasi yang berlangsung) pada Komunitas Kalamkopi sejak 2015 hingga 2019. Untuk selengkapnya, saya mengidentifikasi komponen-komponen counter-history dengan catatan-catatan dari teori FIRO sebagai berikut:

KomponenKeterangan
Signifikansi Counter-HistoryCounter-history adalah penulisan sejarah yang menolak signifikansi ideal, terpisah dari moralitas historis, merespon nilai-nilai yang dipolitisasi, dan tempat berjuang secara kolektif.
Perspektif Counter-HistoryCounter-history membedah sejarah untuk menemukan diskontinuitas yang ada di dalam kejadian sejarah. Perspektif non-sejarah lewat catatan-catatan multidimensional, misalnya psikologis sosial.
EpistemeEpisteme adalah bentuk pengetahuan otoritatif yang diafirmasi sebagai interpretasi terhadap kondisi tertentu pada suatu era.
DiskontinuitasPertama, diskontinuitas adalah suatu aturan umum di setiap disiplin historis. Kedua, diskontinuitas merupakan sesuatu yang tak dapat dielak dan dipahami. Ketiga, diskontinuitas merupakan bahan mentah yang berceceran dalam studi sejarah. Keempat, diskontinuitas ialah hasil final dari deskripsi sejarawan karena mereka menemukan titik batas dari suatu proses.
KuasaKuasa adalah relasi kekuatan yang imanen dalam sebuah relasi tempat kekuatan tersebut beroperasi dan unsur-unsur yang membentuk serta organisasinya. Lebih lanjut, teori FIRO dapat menjelaskan kebutuhan interpersonal (seperti inklusi, kontrol, dan afeksi) sebagai wujud lain dari kuasa itu sendiri dalam sebuah relasi.

Konklusi: Penandasan

Sebagaimana yang kita tahu, wacana historiografi alternatif di Indonesia telah berlangsung sejak 1957. Mulanya, historiografi Indonesia-sentris mengalternasikan historiografi Neerlando-sentris. Meski begitu, historiografi Indonesia-sentris memolitisasi nilai untuk mempersatukan seluruh eksponen bangsa Indonesia, hingga menjadikannya anakronistis, retoris, dan over interpretative. Sejumlah sejarawan pun merespon kondisi itu dengan historiografi-historiografi alternatif seperti historiografi multidimensional approach (Sartono Kartodirdjo), historiografi dengan kesadaran dekonstruktif (Bambang Purwanto), dan historiografi pembebasan (Singgih Sulistyono).

Namun, lagi-lagi, historiografi alternatif baru diperlukan untuk memperkaya khazanah penulisan sejarah dan menghasilkan sejarah yang lebih relevan pada masa kini. Setahun silam, saya mencoba menggabungkan posmodernisme dan eksplorasi interdisipliner sejarah-psikologi sosial, dan hasilnya jauh dari memuaskan. Sebab, unsur-unsur fondasionalis dalam teori yang saya adopsi dari psikologi sosial (FIRO) berbenturan keras dengan tujuan posmodernisme. Saya pun mencari-cari gaya baru dalam penulisan sejarah yang lebih relevan lagi, yakni counter-history milik Foucault. Ringkasnya, counter-history terbentuk dari sejarah intransitif, penolakan terhadap signifikansi ideal, dan pemahaman sejarah sebagai tempat berjuang. Ia merespon moralisasi dan nilai-nilai yang dipolitisasi. Lebih jauh, historiografi ini mencoba membedah sejarah untuk memperoleh diskontinuitas, kuasa, dan episteme dalam kurun waktu tertentu.

Dengan counter-history, pada era kini, pemuda dapat menuliskan kisah historis yang tidak dikungkung oleh moralitas tentang kebangsaan dan negara, tapi dilandasi oleh kuasa mereka dalam relasi-relasi kehidupan mereka. Dengan penulisan sejarah multidimensional, karya-karya historis yang tak dipolitisasi (misalnya tentang musik indie, tren merokok lintingan, keseharian remaja urban, atau pula tren goyang tiktok) akan bertarung dalam tataran diskursus untuk menjelma episteme baru. Sekian dan terima kasih.

Daftar Pustaka

Abdullah, T 2016, “Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa”, Kalam, 28, pp. 1-28.

Adlin, A 2016. “Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 1, No. 1, pp. 13-26.

Agustin, S 2009, “Foucault dan Komunikasi”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 3, pp. 199-211.

Aji, A 2019, “Menghadapi ‘Ancaman’ Posmodernisme: Eksplorasi Interdisipliner Sejarah dan Psikologi Sosial”, INKISH Volume 6.0: Kumpulan Karya Esai Terbaik 2019, Penerbit Kuncup, Malang, pp. 83-90.

Bernie, M 2020, Peringati Hari Tani Nasional, 49 Peserta Aksi Ditangkap Polisi, Tirto.id, https://tirto.id/peringati-hari-tani-nasional-49-peserta-aksi-ditangkap-polisi-f5ax, (diakses pada 9 Oktober 2020).

Foucault, M 2012, Arkeologi Pengetahuan, Ircisod, Yogyakarta, pp. 1-435.

Frederick, W 1990, “Book Review of Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif”, Journal of Southeast Asian Studies, XXI/2, pp. 427-430.

Gergen, K 2014, “Foreword”, Psychology and History: Interdisciplinary Explorations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. xii-xiv

Habsari, N 2016, “Arti Penting Historiografi dan Metodologi dalam Penelitian Sejarah”, Jurnal Agastya, Vol. 6, No.1, pp. 58-68.

Kamahi, U 2017, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik”, Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, pp. 117-133.

Kartodirdjo, S 1966, “The Peasants’ Revolt of Banten 1888”, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-Land- en Volkenkunde, Volume 50, Brill, pp. xii-380.

Markova, I 2014, “Questioning Interdisciplinary: History, Social Psychology and the Theory of Social Representations”, Psychology and History: Interdisciplinary Explorations, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 109-126.

Nurhayati 2016, “Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Vol. 1, No. 1, pp. 255-266.

Purwanto, B 2001, “Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif”, Humaniora, Volume XIII, No. 1, pp. 29-44.

Purwanto, B 2020, “Mengapa Indonesia Memerlukan Ilmu Sejarah? Beberapa Gagasan untuk ‘Hilirisasi’ Historiografi”, Bakti Budaya, Vol. 3, No. 1, pp. 4-19.

Rockhill, G 2020, “Foucault, Genealogy, Counter-History”, Theory & Event, Volume 23, Number 1, pp. 85-119.

Sarwono, S 1984, Teori-Teori Psikologi Sosial, Rajawali, Jakarta, pp. v-262

Setiawan, J dan Sudrajat, A 2018, “Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1, pp. 25-46.

Subekti, S 2006, “Bagaimana Menyikapi Overproduksi Historiografi dalam Era Postmodern: Pembelajaran dari Perspektif F.R. Ankersmith untuk Proyeksi Diri Keindonesiaan”, Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta, 14-17 November 2006.

Sulistyono, S 2016, “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif”, Jurnal Agastya, Vol. 6, No. 1, pp. 9-24.

Wijaya, D 2013, “Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia”, Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol. 1, No. 1, pp. 75-84.

Keterangan: tulisan ini pernah diikutsertakan dalam Lomba Esai Sejarah Mahasiswa Nasional 2020 yang diselenggarakan Hima Sejarah Unnes.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.