Sejarah Lingkungan: Masyarakat Adat Jawa

Spread the love

Oleh Dwiki Kurniawan

Keadaan lingkungan tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Sebab, keduanya saling bersinergi dan beriringan membentuk sebuah pola kehidupan bermasyarakat, baik dari segi budaya, adat istiadat, sampai kebiasaan. Tetapi pada masa sekarang ini masyarakat seringkali mengesampingkan lingkungan. Pada saat lingkungan tidak terjaga dengan baik bahkan sampai mengalami kerusakan, lingkungan akan tidak stabil dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan bisa terjadi karena semakin hari, kebutuhan manusia semakin bertambah dan untuk memenuhi kebutuhan ini, seringkali, manusia mengesampingkan kelestarian lingkungan dengan mengeksploitasi secara berlebihan.

Bukan hanya eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan, bahkan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi keadaan lingkungan. Seperti misalnya kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat. Hal kecil seperti ini bisa berdampak pada munculnya bencana banjir. Bencana banjir sendiri merupakan sebuah dampak yang muncul dikarenakan kebiasaan buruk masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut data Kompas (1 Maret 2010), kerugian akibat banjir yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007 saja misalnya, menurut taksiran Badan Perencaanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Program (UNDP) mencapai kisaran Rp. 8,8 trilyun. Dapat dipastikan kerugian akibat banjir secara nasional lebih besar dari angka ini, mengingat, bencana serupa juga melanda berbagai wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diketahui bahwa bencana banjir menyumbang sekitar 35 persen dari jumlah peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1997-2009 yang mencapai total sebanyak 6.632 kali.[i]

Ketika keadaan lingkungan terjaga tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Manfaatnya meliputi berbagai aspek mulai dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang lainnya. Namun seringkali masyarakat sekitar mengesampingkan dampak jangka panjang terhadap lingkungannya. Seperti misalnya penebangan pohon secara berlebihan. Selain bencana yang akan mengancam, aspek keberlanjutan dari pemanfaatan pohon pun akan hilang di kemudian hari. Sebab, ketersediaan pohon yang akan dimanfaatkan telah habis ditebang. Padahal dalam adat istiadat Jawa, pemanfaatan lingkungan telah diatur dan memiliki batasan-batasannya tersendiri, tergantung dari jenis kebudayaan masyarakatnya. Dalam budaya dan adat istiadat di Jawa, terdapat dua perbedaan yakni: Kebudayan masyarakat agraris dan kebudayaan pesisir.

Kebudayaan Agraris, inheren dalam kehidupan komunitas masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, adat dan tradisi yang terbangun dan berkembang sangat lekat dengan kehidupan petani. Daerah kebudayaan agraris ini pada umumnya berada di kawasan rural yang secara historis kerap disebut sebagai mencanegari. Beragam adat dan tradisi bercorak agraris ini antara lain juga terkait dengan religi, daur hidup manusia, maupun ekonomi. Sebagai contoh adalah tradisi Bersih Desa, Merti Desa, Sedekah Bumi, Jolenan, Manganan, kalungan, petik tirto, dan lain-lain, yang semuanya menunjukkan adanya pengakuan dan pemujaan pada potensi alam atau tanah sebagai sumber kehidupan. Adapun yang terkait dengan daur hidup manusia yang meliputi kelahiran, perkawinan, kematian serta saat-saat penting tertentu, menunjukkan karakteristik adat dan tradisi yang ada juga bercorak sinkretistik, yakni campuran unsur-unsur agama Hindu, Buddha, Islam. Akan tetapi hubungan ini lebih bersifat egaliter dan tidak terstruktur secara kaku.[ii]

Sekarang kita masuk ke kebudayaan pesisir. Pigeaud membedakan kebudayaan pesisir Jawa Tengah ke dalam sub-bagian Barat yang meliputi Cirebon, Tegal, dan Pekalongan dan sub-bagian Tengah meliputi Kudus, Demak, dan sekitarnya. Masing-masing sub-bagian kebudayaan ini memiliki karakteristik yang membedakan satu dan lainnya. Tidak berbeda dengan daerah kebudayaan masyarakat agraris, secara historis daerah kebudayaan pesisir disebut sebagai Mancanegari. Adapun adat dan tradisinya sama dengan masyarakat agraris, meliputi religi, daur hidup manusia, dan ekonomi. Sebagai contohnya adalah adat dan tradisi yang terkait dengan kehidupan ekonomi antara lain sedekah laut, lumban, labuhan laut. Di dalamnya terdapat pula pengaruh budaya Islam dengan kebudayaan Hindu.[iii]

Secara historis dalam hal pemanfaatan serta menjaga lingkungan, adat istiadat Jawa telah terdapat aturan mengenai perlindungan terhadap keberlangsungan lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan bisa dari peraturan yang dibuat oleh penguasa, seperti yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa itu Majapahit pernah membuat Prasasti Malang pada tahun 1395. Dalam prasasti tersebut tertulis :

Pemberitahuan kepada seluruh satuan tata negara si Parasama di sebelah Timur Gunung Kawi, baik di Timur atau di Barat batang air (berantas), diberitahukan kepada sekalian Wedana, Juru, Bujut terutama kepada Pacatanda di Turen. Bahwa telah kita perkuat perintah Seri Paduka Batara Partama Iswara, yang ditanam di Wisnu-Bawana dan begitu pula perintah Seri Paduka yang ditanam di Kertabumi, berhubungan dengan kedudukan satuan tata negara si Parasama Katiden yang meliputi sebelas desa. Oleh karena masyarakat itu berkewajiban mengamat-amati padang alang-alang di lereng Gunung Ledjar, supaya jangan terbakar, maka haruslah ia dibebaskan dari pembayaran pelbagai titisara. Selanjutnya masyarakat dilarang menebang pohon kayu dari hutan kekayu dan memungut telur penyu dan getan, karena larangan itu tidak berlaku padanya. Juga tidak seorang jua pun boleh melakukan di sana peraturan larangan berupa apapun jua. Apabila keputusan raja ini sudah dibacakan maka Desa Lumpang haruslah menurutnya. Demikian diselenggarakan pada bulan pertama pada tahun Sakan 1317.[iv]

Dari prasasti tersebut dapat dilihat kebijakan Kerajaan Majapahit dalam menyelamatkan sumber daya alam, yaitu daerah aliran sungai dan segala isi yang mendukungnya. Bahkan di sisi lain, bias pula dibaca sebagai bentuk solusi alternatif atas konsekuensi peraturan itu. Dalam hal ini, masyarakat tidak diperbolehkan mengambil kayu dan dibebaskan dari pembayaran pajak, tetapi kebutuhan kayu dapat dipenuhi dengan mengambil di tempat lain. Ini merupakan sebuah kebijakan pengelolaan kawasan yang peka terhadap lingkungan, baik secara ekologi maupun sosial.[v]

Selain kebijakan dari penguasa setempat, perlindungan terhadap lingkungan juga terbentuk melalui hal-hal yang terkesan mistis. Melalui adat dan kepercayaan masyarakat Jawa yang mempercayai adanya roh yang mendiami suatu tempat, terutama hutan ataupun pohon yang besar. Dalam pandangan tradisional Jawa, hutan sering digambarkan sebagai tempat yang menakutkan, angker, dan penuh bahaya bagi orang kebanyakan. Terutama karena dihuni oleh roh-roh halus dan penyakit. Pandangan mistis semacam ini membuat hutan jarang dirambah karena diyakini bahwa merambah hutan berarti mengganggu keberadaan roh halus penghuni hutan. Gangguan terhadap mereka dapat berakibat fatal bagi ketenteraman, kesehatan, dan kelangsungan hidup mereka yang melanggar. Oleh karena tidak banyak yang berani masuk dan merambah secara sembarangan, lingkungan hutan pada masa lalu sedikit mendapat gangguan sehingga tetap terjaga kelestariannya.

Dengan semakin majunya zaman dan teknologi, masyarakat mulai lupa akan adat istiadatnya. Terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Padahal dalam adat istiadat, terutama di Jawa, telah ada berbagai aturan tentang pemanfaatan lingkungan dan batasan-batasannya. Adat istiadat ini seharusnya disadari dan dipahami masyarakat guna mempertahankan kelangsungan lingkungan. Namun pada kenyataannya, adat istiadat yang bernilai positif ini mulai dilupakan dan tergerus arus modernnitas. Masyarakat terlalu mengedepankan modernitas dan menganggap adat istiadat sebagai hal yang kuno. Terutama, meski tidak seluruhnya, di kalangan remaja masa kini. Maka sudah seharusnya kalangan muda sebagai penerus generasi, tidak melupakan adat istiadatnya. Terutama dalam soal kelestarian lingkungan.

Catatan Akhir

[i] Nawiyanto, “Bencana Dan Pelestarian Lingkungan: Pandangan Etnik Jawa Dan Madura  Di Wilayah Ujung Timur Jawa” dalam Jurnal Paramita Vol. 22 No. 1 – Januari 2012, hlm 42.

[ii] Yety Rochwulaningsih, “Keberagaman Adat Dan Tradisi DI Jawa Tengah Dari Masa Ke Masa”, hlm 4.

[iii] Ibid., hlm 5.

[iv] Pandji Yudistira, “Sang Pelopor, Peranan Dr. SH. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia”, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, hlm 58-59.

[v]Ibid., hlm 59-60.

Editor: Bagas Yusuf Kausan

Sumber Gambar: Troppenmuseum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.