Serial Diskusi: Penjelasan Sejarah (Historical Explanation) 5

Spread the love

Oleh Dian Eka

BAB V: Pararelisme

Dalam Webster’s New World College Dictionary, kata ‘paralel’ diantaranya diartikan sebagai “bergerak dalam tujuan yang sama”. Kamus Besar Bahasa Indonesia pun memuat arti kata dari Paralelisme yaitu: 1. Hal sejajar, 2. Kemiripan, 3. Penggunaan bentuk sintaksis yang sepadan.

Maka, paralelisme (kesejajaran) memiliki dua pengertian: kemiripan dan keberlainan (similarity, dissimilarity) dan pengulangan (repetition). Kemiripan dan keberlainan didapatkan dengan membandingkan dua gejala sejarah dengan tema sama di tempat yang berlaianan. Kemiripan dan keberlainan ini sering disebut juga dengan paralelisme horisontal. Sedangkan untuk pengulangan sendiri didapatkan jika kemiripan diambil antara dua gejala sejarah dengan tema dan tempat yang sama tetapi waktu yang berlainan (masa lalu dan masa kini). Pengulangan juga disebut sebgai paralelisme vertikal.

  1. Kemiripan

Kemiripan belum mendapat perhatian dari sejarawan Indonesia, kecuali beberapa orang. Padahal, banyak kesempatan dan banyaknya unit sejarah Indonesia juga sangat menjanjikan dari sudut kemiripan sejarahnya. Justru diluar lingkup sejarah, kemiripan banyak digunakan dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang ada. Berikut adalah beberapa contoh buku dan artikel yang membahas tentang kemiripan:

Clliffod Geertz, Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns.

Sesungguhnya buku ini adalah buku Antropologi, namun bila ditelisik lebih dalam banyak menyinggung peristiwa sejarah juga. Dalam buku tersebut Clliffod Geertz menuangkan pengamatannya terhadap dua kota di Indonesia yaitu kota Mojokuto dan Tabanan. Dimana buku ini memuat kesamaan (perkembangan sosial, perubahan ekonomi) dan perbedaan (peranan pedagang, peranan bangsawan) antara dua kota tersebut.

Kota Mojokuto, dikatakannya bahwa ia melihat melalui pola organisasi pasarnya. Sementara Tabanan melalui struktur politiknya. Mojokuto ada di tangan pedangan dengan orientasi Islam, dan Tabanan ada pada tangan elit politik Hindu, pewaris tradisi kasta. Keduanya berhasil mentransformasi ekonomi dari tipe bazaar ke tipe firma (toko, perusahaan).

Ada tiga perbedaan diantara keduanya, yaitu orientasi, mode of religiousity, dan tujuan kewirausahaan. Pertama, pedagang Mojokuto ego-oriented, sedangkan pedagang Tabanan group-oriented. Kedua, kehidupan agama para pedagang di Mojokuto menunjukkan perbedaan yang menyolok dengan mayoritas penduduk yang konservatif. Di Tabanan sebaliknya, para pengusaha (aristokrat) sepenuhnya sama dengan mayoritas penduduk (konformis), sama-sama pemeluk Hindu tradisional. Ketiga, tujuan pedagang di Mojokuto adalah murnni ekonomi, sedangkan pengusaha di Tabanan adalah politik.

Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under The Dutch Colonialism.

Dari buku ini kita coba mengambil paralelisme antara Muhammadiyah di Jawa dan Muhammadiyah di Sumatra Barat. Di Jawa, Muhammadiyah bersifat akomodasionis dan pragmatis. Sedangkan di Sumatra Barat radikal dan idealis. Tantangan utama di Jawa adalah modernisasi (Pemerintah Kolonial) dan Kristenisasi (zending, missi). Tantang utama di Sumatra Barat adalah Kaum Tua dan Kaum Adat. Dengan kata lain, Muhammadiyah di Jawa menekankan pada modernisme (mendamaikan agama dengan dunia modern), Muhammadiyah di Sumatra Barat menekankan puritanisme (membersihkan agama dari praktik yang sesat).

Perbedaan di Jawa dengan di Sumatra Barat itu juga sangat jelas ketika kongres Muhammadiyah diselenggarakan di Bukittinggi tahun 1930. Muhammadiyah di Jawa mengajukan perempuan sebagai penceramah, sedangkan Muhammadiyah di Sumatra Barat menolak penceramah perempuan.

Keduannya juga terlibat dalam politik (perjuangan nasional). Muhammadiyah di Jawa diperhadapkan dengan SI, sedangkan di Sumatra Barat berhadapan dengan PKI dan pemberontakan pada 1927. Di Jawa masuk dalam PPPKI dan MIAI, dan Muhammadiyah di Sumatra Barat disibukkan dengan politik karena pada 1930 berdiri PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia).

 

 

Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia.

Buku ini menceritakan bagaimana hukum perkawinan tradisional diperbarui menjadi Hukum Perkawinan kontemporer. Karya ini tidak dimaksudkan sebagai karya sejarah, tetapi Islamic Studies yang meneliti mengenai teks. Jadi, buku ini adalah sejarah konstitusi. Pembicaraan di dalamnya menyangkut evolusi sejarah perundang-undangan sejak zaman kerajaan tradisional, zaman penjajahan, dan sebelum pembaharuan.

Dalam praktik di kedua negara itu – yang menggabungkan Islam dan Hukum Adat – terdapat kesewenang-wenangan pihak suami terhadap istri: (1) poligami yang tidak bertanggung jawab, (2) adanya kawin paksa, wali memaksa wanita untuk kawin (3) nikah siri, tidak tercatat, dan (4) talak sepihak oleh suami.

  1. PENGULANGAN

Studi ini jarang ditemukan. Karenanya, kita hanya menemukan dua studi, satu bersifat teoritis, sedangkan lainnya studi empiris.

Cllifford Geertz, “Politics Past, Politics Presents: Some Notes on The Uses of Antropology in Understanding The New States”

Artikel ini menunjukkan bahwa studi tentang politik tradisional mempunyai kegunaan untuk mempelajari politik masa kini. Buktinya, dimasa kini ada empat macam konsep dari studi antropologi yang dianggap relevan untuk mempelajari negara-negara masa kini. Keempatnya ialah (1) konsep tentang hydraulic state (negara despotik) – pembaharuan wittfogel atas konsep Marx Asian mode of production, (2) segmentary state, dimana loyalitas terletak pada kelompok – tidak pada negara sentral seperti konsep hydraulic state, (3) konsep tentang feodalisme, sebuah kategori sejarah sangat bervariasi, dan (4) konsep para ahli prasejarah – arkeologis, orientalis, antropologis – tentang negara kuno dan tahapan perkembangannya, misalnya konsep tentang Urban Revolution dari Gordon Childe atau konsep tentang perkembangan siklus gradual.

Benedict R. O’G. Anderson, “Gagasan Tentang Kuasa Dalam Budaya Jawa”

Pada artikel tersebut mencoba membandingkan antara konsep kuasa dalam budaya Jawa Tradisional yang “irasional” di masa lalu dan kesinambungannya dalam konsep kuasa di Indonesia pada Soekarno yang “nasionalis anti-Barat” serta pada Soeharto yang “pragmatis pro-Barat”.

Dalam artikel ini membahas paralelisme konsep Jawa tradisional dengan Indonesia modern dalam kuasa dan sejarah (konsep mesianisme), kesatuan pusat dan daerah (konsep kemanunggalan), pergiliran kekuasaan (kekuasaan orang kebanyakan[Ken Arok, Senopati, Soekarno, Soeharto]), kuasa dan imperium (nama kerajaan adalah nama ibukotanya, konsep mandala), penguasa dan kelas yang berkuasa (patrimonialisme), kuasa dan etika (satria dan raksasa [halus dan kasar], konsep darma dan pamrih), kuasa dan pengetahuan (Dewa Ruci, Kalimasada [monopoli pengetahuan]), dan penguasa dan rakyat (priyayi dan wong cilik).

Benedict R. O’G. Anderson, “Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia Dalam Perbandingan Perspektif Kesejajaran”

Artikel ini dimulai dengan perbedaan antara konsep bangsa dengan cara melihat kepentingan masing-masing. Semasa dinasti, definisi negara dan bangsa bersifat rancu (misal negara feodal Manchu menguasai bangsa Ch’ing), satu dinasti bisa menguasai (“keberpentingan”) atas banyak bangsa. Dengan adanya negara-bangsa sejak abad ke-19 (nation-state), kerancuan malah bertambah dasyat. Negara adalah wilayah, struktur organisasi, pembagian fungsi, personalia, dan sebagainya, sedangkan bangsa adalah “komunitas yang dibayangkan” (imaged community) yan legitimasi dan hak-haknya sudah menjadi “norma” dalam kehidupan modern. Artikel itu dilanjutkan dengan analisa bahwa kebijakan-kebijakan Orde Baru tidak lain hanya mewakili kepentingan negara, dan tidak mewakili bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.