SOEHARTO TAK BUTUH GELAR PAHLAWAN

Spread the love

Oleh Asep Syaeful B

Indonesia merupakan salah satu Negara yang overdosis “isu”. Banyaknya kepentingan, masalah yang rumit dan krisis multidimensional, membuat isu yang beredar selalu mengalami pola yang sama. Mulai dari isu itu diciptakan, diekspos secara berlebihan, hingga mendapat perhatian besar dari publik dan kemudian menjadi isu nasional, dan bertahan hanya beberapa hari dan kemudian dilupakan. Akan tetapi dari overdosis isu yang beredar di Indonesia,  ada satu isu yang harus saya garis bawahi, dan harus mendapat penyelesaian yang tuntas, karena akan berdampak pada kebenaran sejarah masa lalu dan sebagai tongkat awal untuk memperbaiki Bangsa ini untuk menjadi lebih manusiawi, berdikari dan lebih peduli lingkungan demi keberlanjutan hidup bersama.

Kita tentu pernah mendengar berita tentang pengusulan Soeharto menjadi pahlawan oleh Partai Golkar setelah Munaslub pada bulan mei lalu. Usulan ini sebenarnya selalu didengung-dengungkan sebelumnya, dan selalu terjadi pro dan kontra, bahkan mendapat penolakan yang besar oleh rakyat, sehingga usulan untuk memberi gelar pahlawan terhadap Soeharto selalu gagal.

Seperti yang kita ketahui Soeharto adalah mantan Presiden Republik Indonesia kedua, yang menjabat hampir 32 tahun lamanya. Bahkan Gus Dur pernah berpendapat bahwa sosok Soeharto adalah presiden yang mempunyai jasa yang besar bagi Bangsa ini, walaupun dosanya juga besar. Pada titik ini, saya masih belum menemukan jasa Soeharto bagi Bangsa Indonesia, akan tetapi saya memiliki catatan-catatan kecil yang setidaknya mewakili dari dosa-dosa Soeharto.

Pertama adalah pembodohan secara struktural akan sejarah Indonesia, khususnya pada tragedi 1965, yang membuat Soeharto maju sebagai presiden melengserkan Presiden Soekarno. Pembodohan sejarah secara struktural dengan monumen dan buku sejarah yang diseragamkan dan dipolitisasi sedekimian rupa adalah salah tujuan besar untuk membenarkan rezim Orde Baru sebagai pengusa yang sah. Pembodohan secara struktural yang disponsori oleh Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melalui sosok Nugroho Notosusanto ini dimainkan secara apik. Dengan buku dan monumen yang disebarkan kepada masyarakat secara keseluruhan, membuat doktrin yang sangat kuat bagi rakyat Indonesia sendiri. Sehingga, sekarang orang-orang akan dengan gampang mengatakan, bahwa komunis itu pemberontak, atheis dan nyawanya halal untuk dibunuh, tanpa harus berpikir lama.

Padahal Partai Komunis Indonesia ( PKI ), yang menjadi kambing hitam Orde Baru dalam melengserkan Soekarno, jauh lebih berjasa dalam perjuangannya dari pada Soeharto yang hanya lulusan KNIL ( tentara Belanda ). Bahkan dua tahun sebelum kongres para pemuda Indonesia, yang melahirkan nama Indonesia melalui sumpah pemuda, orang-orang kiri Nusantara sudah lebih dahulu memakai nama Indonesia dengan aplikasi pada nama partai mereka yang lahir pada 1926 itu, yaitu PKI. Dalam perjuangan melawan Belanda, PKI berbeda dengan organisasi yang bersifat moderat dan konformis terhadap penjajah. PKI justru menjadikan pergerakan di Hindia Belanda sebagai pertarungan terbuka antara penguasa dengan yang dikuasai, antara rakyat dengan kolonial Belanda. Pertarungan dilakukan dengan pengorganisasian massa, mengorganisir serekat buruh, pemogokan, rally vergadering.

Kedua adalah kejahatan manusia dengan adanya pembantaian terhadap orang-orang kiri yang mencapai sekitar 400.000-500.000 orang. Namun melihat  kasus pembantaian ini merupakan kasus yang dirahasiakan, jumlah korban bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil.

Akan tetapi terdapat kerancuan dalam tragedi ini. Jika memang alasannya orang-orang kiri dibantai karena pembunuhan para Jendral Militer di lubang buaya, mana mungkin nyawa tujuh jendral diganti dengan ratusan ribu rakyat, yang entah mereka terlibat atau tidak. Maka dari itu untuk memahami tragedi 65 ini, saya mempunyai dua analisis yang sekiranya dapat membantu untuk memahami tragedi 65 ini. Pertama adalah kondisi politik internasional yang sedang dilanda perang dingin antara Uni Soviet yang berhaluan sosialis dengan Amerika yang berhaluan kapitalis. Sedangkan saat-saat sebelum 1965, Indonesia tengah demam paham sosialisme dengan adanya dalam semangat revolusi yang dipimpin langsung oleh Ir. Soekarno, yang juga mengaku orang kiri. Selain itu PKI yang mempunyai anggota dan simpatisan terbanyak bangsa ini juga merupakan orang-orang yang berpaham sosialisme, sehingga hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan menang dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Kedua adalah faktor ekonomi Indonesia, sebelum tahun 1965 yang bertekad untuk “berdikari” dengan menghentikan (baca:menolak) investasi asing di Indonesia, karena Ir.Soekarno beranggapan bahwa investasi asing merupakan penjajahan gaya baru yang sering ia sebut dengan “New Imprealisme” dan “New Kolonialisme” atau Neokolim. Dari kedua alasan ini, hal yang sangat mungkin adalah melengserkan Ir. Soerkarno dengan membantai orang-orang kiri hingga akar-akarnya, dengan bantuan Soeharto dan kroni-kroninya. Hal ini diamini dengan pembantaian dan pengasingan orang-orang kiri serta dibukanya investasi asing pada tahun 1967 oleh Soeharto, dengan penandatanganan pertama surat izin PT. Freport oleh Soeharto untuk mengekspolitasi emas di Papua.

Ketiga adalah matinya organisasi rakyat. Hal ini dikarenakan ketakutan rakyat jika dituduh komunis, dan berpeluang dibunuh atau diasingkan. Selain itu sifat kediktatoran rezim Orde Baru, telah membungkam kebebasan berfikir dan berpendapat  rakyat, serta membungkam kekritisan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena dapat berpotensi menghilangkan nyawa.

Keempat adalah perampasan lahan oleh pihak tentara pasca tragedi 1965. Pada era presiden Soekarno, beliau berencana akan melakukan Landreform, yang salah satu tujuannya adalah peredistribusian lahan objek landreform  kepada para petani penggarap yang tak mempunyai lahan. Walaupun sistem ini mengalami banyak kekurangan, akan tetapi iktikad Soekarno untuk membangun ekonomi rakyat dengan pengaturan tanah dan cenderung bersifat (neo) populis. Hal ini sangat berbeda dengan Orde Baru yang menata tanah yang pro-pasar (kapitalis), sehingga banyak lahan objek landreform yang akan dibagikan, justru dikuasai oleh para tentara, dengan mendirikan yayasan yang dibawahi oleh tentara untuk mengelola lahan tersebut.

Dari keempat catatan-catatan kecil ini, dapat disimpulkan bahwa pembodohan sejarah Indonesia, kejahatan Genosida, kematian organisasi rakyat, terbukannya investasi asing, membunuh kemandirian rakyat dalam berdikari dan perampasan lahan merupakan dosa-dosa Soeharto dan kroni-kroninya. Mengingat Soeharto sudah wafat, bukan saatnya mendendam kepada Soeharto atas dosa-dosanya, karena akan menambah beban beliau saat berhadapan dengan dua malaikat yang menunggunya. Dan “gelar pahlawan” sama sekali tidak beliau butuhkan dalam menghadapi dua malaikat itu. Akan tetapi yang beliau butuhkan sekarang adalah maaf dari kesemua korban atas apa yang beliau lakukan. Maka dari itu, hal pertama yang perlu dilakukan ialah pengungkapan kebenaran atas sejarah tragedi 30 September 1965 yang banyak menyangkut Pak Harto, untuk diposisikan sebagai sebuah kewajiban bagi pemerintah dan para pengusul gelar pahlawan. Dan Bukan malah melegitimasi partai dengan memanfaatkan orang yang telah meninggal.

Sumber Foto: Kompasiana

0 thoughts on “SOEHARTO TAK BUTUH GELAR PAHLAWAN

    1. Bisa. selama kita mau dan mampu secara terus menerus menjungkirbalikan hegemoni pengetahuan dan kebenaran sejarah yang telah dipalsukan oleh rezim pemerintahan tertentu. Jika pada tahap ini saja kita sudah tidak mau dan mampu, kami rasa pembicaraan atas dampaknya menjadi tidak lagi menarik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.