Tentang Masjid dan Bendungan

Spread the love

Oleh Bagas Yusuf Kausan

Ahmad Heryawan, sebagai seorang politisi dari salah satu partai politik Islam dan menjabat pula sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, berencana akan mendirikan sebuah masjid megah di daerah Gedebage, Bandung. Masjid yang direncanakan diarsiteki oleh Ridwan Kamil tersebut, akan berdiri diatas lahan seluas 20-25 hektar dengan memakan biaya hingga 1 triliun rupiah. Selain bangunan utama masjid yang di desain terapung, di kawasan tersebut akan didirikan pula fasilitas lain seperti hotel syari’ah, restoran, pusat pembinaan umat dan museum keislaman. Menurut rencana, masjid ini akan mulai dibangun tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017, dengan alokasi dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Disamping itu, Pembangunan Bendungan Jatigede, yang berdiri di atas lahan seluas 4.891 ha direncanakan akan menggenangi 28 desa yang tersebar di 4 kecamatan dengan jumlah populasi manusia sekitar 11.000 Kepala Keluarga atau 40.000 jiwa. Dari 28 desa yang terkena dampak pembangunan Jatigede, terdapat 6 desa yang akan ditenggelamkan, yaitu Leuwihideung, Cipaku, Jatibungur, Cibogo, Sukakersa, dan Padajaya. Melalui Perpres No.1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, setiap Kepala Keluarga yang tanah dan tempat tinggalnya terdampak pembangunan dijanjikan mendapat kompensasi Rp 119 juta dan uang santunan sebesar Rp 29 juta untuk setiap Kepala Keluarga (KK). Sementara jumlah total uang relokasi bagi warga yang terdampak pembangunan Jatigede berjumlah 741,5 milyar.
Berkaca pada dua paragraf di atas, maka terlihat dengan jelas perbedaan jumlah penggunaan anggaran dana dan kerancuan cara berpikir seorang Ahmad Heryawan dalam mengambil kebijakan. Ahmad Heryawan, seorang politisi beken Jawa Barat yang juga jebolan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, tentu sudah amat terkenal sebagai seorang pemimpin agamis yang terlahir dari rahim partai berbasis Islam. Namun meninjau kembali dua paragraf pertama, status dan stigma yang terlanjur melekat dalam diri Aher sebagai seorang politisi yang benar-benar mencerminkan spirit keislaman, rasanya perlu untuk dipertimbangkan kembali. Bagaimana tidak, di tengah Bulan Suci Ramadhan kali ini, Aher dengan bangga akan mendirikan masjid megah yang menggelontorkan dana yang fantastis, ditengah kondisi masyarakat Jatigede yang terlunta-lunta akibat ilusi kemajuan kehidupan melalui pembangunan waduk Jatigede. Pembangunan masjid tersebut, dapat dibaca sebagai upaya Aher untuk membangun karya monumental di akhir masa jabatan nya dan kegagalan Aher dalam mempraktekan nilai-nilai keislaman.
Sebagai seorang politisi Islam, Aher sudah semestinya meniru pula apa yang pernah di lakukan Kanjeng Nabi pada masa itu. Kanjeng Nabi, tentu tak akan mengedepankan hawa nafus yang ambisius untuk mendirikan bangunan monumental, baik itu berupa masjid, ditengah hiruk-pikuk kondisi sosial masyarakat nya yang masih amat miskin dan ditengah situasi masyarakat nya yang di rundung konflik dan perampasan hak hidup. Kanjeng Nabi, justru akan muncul sebagai pembebas dari persoalan-persoalan diatas dan menjadi penolong pertama rakyat-rakyat yang termarjinalkan dan teralienasi. Namun lagi-lagi Aher sebagai politisi Islam, justru lebih mengutamakan pemborosan anggaran dan menendang jauh masyarakatnya menjadi korban-korban pembangunan.
Dari dua paragraf pertama tersebut, dapat pula dilihat kontradiksi dari status Aher sebagai anggota partai yang mendaku diri sebagai partai ‘keadilan’ dan partai ‘sejahtera’. Ketika 1 triliun rela dikeluarkan untuk mendirikan bangunan yang tidak mengarah langsung bagi kebutuhan rill masyarakat dapat dilakukan, mengapa nominal anggaran kompensasi dari relokasi masyarakat yang menyangkut ribuan jiwa, terus mengalami penundaan dan pembohongan. Maka sebagai kader partai ‘keadilan’, dimanakah letak ‘keadilan’ seorang Ahmad Heryawan? Dimanakah posisi Aher mana kala pembangunan waduk yang cacat dan menggusur masyarakat secara kultural, menunjukan tendensi-tendensi ketidakadilan yang di rasakan masyarakat?
Pemborosan dana yang dilakukan Aher demi pembangunan sebuah masjid, diperparah dengan rilisan Badan Pusat Statistik yang menyatakan jika Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk miskin terbanyak, yang berjumlah hingga 2,7 juta orang. Jika benar Aher merupakan kader partai yang mendaku diri sebagai partai ‘sejahtera’, maka apa dengan membuat sebuah masjid mewah dengan fasilitas-fasilitas lengkap lainya, Jawa Barat dapat sejahtera seperti nama partainya? Apa karena akan bergulirnya Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat, lantas Aher dapat memotong anggaran yang diajukan Pemerintah Sumedang bagi masyarakat terdampak Jatigede? Jika betul demikian, maka ‘sejahtera’ yang menjadi alat pendompleng partai pengusung Aher, tak pernah betul-betul terlaksana dan bahkan cita-cita ‘sejahtera’ dalam nama partai tersebut, telah Aher ganti dengan kepentingan pelaksanaan acara olahraga.
Dengan begitu, Aher sebagai figur pemimpin Provinsi Jawa Barat, telah memberikan gambaran nyata bahwa latar belakang dan status yang melekat dalam diri seseorang; tak dapat dijadikan tolak ukur keberpihakan nya terhadap masyarakat. Lagi-lagi berkaca pada dua paragraf diatas dan juga paragraf-paragraf berikutnya, maka Aher sebagai politisi Islam, tak betul-betul mencerminkan sikap yang Islami dan partai yang bernama adil dan sejahtera sekalipun, ternyata bertolak-belakang pula dengan nama yang partai itu gunakan. Kita, dapat belajar dari pembusukan-pembusukan semacam ini. Dan kita, dapat menghajar pula politisi salon semacam itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.