Ulasan Buku Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Bagian I

Spread the love

Berbagai Struktur Penguasaan dan Aneka Ragam Perlawanan

Sampai saat ini, ada berbagai konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani. Konflik semacam ini tidak bisa lagi hanya dimaknai sekedar konflik antar dua kelompok. Satu sisi, memang ada masyarakat yang mengambil kayu dan/atau mengolah lahan hutan. Sisi lainnya, ada pihak Perhutani yang mendapat mandat dari negara untuk menjaga hutan. Melalui buku Hutan Kaya, Rakyat Melarat, Nancy Lee Peluso menjernihkan perkara ini. Nancy melihat jika konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani memiliki latar historis yang panjang. Kemunculannya tidak terlepas dari adanya penguasaan dan klaim tunggal dari salah satu pihak. Dalam konteks ini, pihak tersebut adalah negara–yang telah melakukan penguasaan dan kepemilikan hak atas hutan.

Buku Nancy selalu menjadi rujukan utama bagi orang-orang yang hendak bicara soal hutan dan konflik yang menyertainya. Namun sebenarnya Nancy bukan orang pertama yang mengulas perkara itu. Sebelum Nancy, ada Guha (sekitar tahun 1990an) yang dengan memesona—demikian pengakuan Nancy, telah lebih dulu mengulas kuasa negara (dominasi) dan perlawanan lokal dalam konteks pengelolaan hutan. Lokasi riset utama Guha adalah di kawasan Himalaya, India. Sementara Nancy mengambil lokasi penelitian di hutan Jawa, Indonesia.

Bagi Nancy, pemilihan Jawa sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa hal. Pertama, kajian soal hutan di Indonesia banyak mengambil lokasi di luar Jawa yang secara teritori memang memiliki cakupan lebih luas. Padahal, catatan historis dengan jelas menunjukan jika regulasi dan manajemen penguasaan hutan bermula di Jawa. Kedua, pada tahun dimana Nancy melakukan penelitian, luasan hutan di Jawa mencapai ¼ dari luasan tanah Jawa. Terlebih ada 63% penduduk di Jawa yang tinggal di pedesaan. Dan 1/3 dari itu masuk dalam hutan. Dengan begitu, terdapat 6.172 desa di Jawa yang tergolong desa hutan (Peluso: 30).

Ada satu pembeda antara apa yang ditulis oleh Nancy dan Guha. Di bukunya, Nancy melengkapi analisis Guha dengan menambahkan catatan etnografi tentang berbagai bentuk perlawanan masyarakat Jawa. Catatan itu ditunjukkan Nancy dalam bagian pertama bukunya. Dia menulis tentang Mantri Kasran, yang dengan berbagai upayanya, mencoba melindungi hutan dari para pencuri kayu. Namun, suatu ketika, Mantri Kasran harus dikepung oleh segerombolan orang yang dianggapnya sebagai para pencuri kayu. Beruntung karena dalam situasi pengepungan tersebut, Mantri Kasran hanya mendapat caci maki. Akan tetapi, Mantri Kasran tidak berani menembakkan senjata. Sebab ia sadar bahwa itu justru akan menjadi alat justifikasi bagi warga untuk balik menyerang. Pada akhirnya, satu truk berisikan polisi hutan datang untuk membawa Mantri Kasran pergi.

Bagi orang macam Kasran dan para polisi hutan (rimbawan), penduduk yang mencuri kayu dianggap tidak mengerti arti dan fungsi hutan. Sementara itu, mereka merasa dirinya adalah bagian dari perusahaan konservasi yang memiliki mandat dari negara untuk menjaga hutan. Pandangan semacam itu mereka pahami tanpa mengetahui bagaimana asal mula proses penguasaan negara atas hutan dicetuskan. Para rimbawan ini tidak memahami jika dalam kacamata penduduk sekitar hutan, warga juga turut memiliki hak atas sumber daya hutan. Terlebih penduduk tahu jika tanaman yang tumbuh di hutan, ditanam oleh leluhur mereka. Alasan lainnya, penduduk merasa tak ada salahnya untuk memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi. Pasalnya, rumah mereka memang berada di sekitar hutan. Apalagi jika mengingat bahwa lahan pertanian semakin terbatas dan negara tak kunjung menjamin hidup mereka.

Para rimbawan ini tidak memahami jika dalam kacamata penduduk sekitar hutan, warga juga turut memiliki hak atas sumber daya hutan. Terlebih penduduk tahu jika tanaman yang tumbuh di hutan, ditanam oleh leluhur mereka.

Ada beberapa hal yang menandai hubungan antar orang-orang yang memanfaatkan hutan. Pertama, Persaingan untuk memperebutkan akses atas lahan dan pohon hutan. Kedua, klaim-klaim tandingan. Dan Ketiga, upaya penjagaan dan perlawanan. Maksud orang-orang yang memanfaatkan hutan tersebut adalah rumah tangga berbasis hutan dan perusahaan kehutanan negara. Nancy menyebut hal ini sebagai urusan politik kehutanan.

Otoritas dan legitimasi negara untuk mengelola dan menguasai sumber daya hutan tidak muncul tiba-tiba. Menurut Nancy, hal itu bersumber dari strategi untuk mengubah struktur politik-ekonomi. Dan budaya itu bermula di Eropa. Sementara masyarakat pedesaan juga menanggapi kebijakan itu. Tanggapan tersebut bersumber dari sosiokultural dan politik ekonomi lokal masyarakat. Terutama saat berhadapan dengan kebijakan negara yang membatasi akses pada hutan. Dan kaidah-kaidah penguasaan negara atas hutan juga tidak muncul begitu saja dari langit. Pandangan bahwa hutan harus dikelola oleh dan untuk agen-agen negara, berkembang pada awal abad ke-18 di Prancis dan Jerman.

Mulanya di bawah era feodalisme. Saat itu hutan banyak diubah untuk menjadi lahan pertanian. Terutama guna meningkatkan sarana produksi dan mendukung bangsawan feodal dan istana raja.  Semua dilakukan semata untuk menumpuk modal dengan jalan upeti. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk, hilangnya lahan hutan justru menjadikan harga barang-barang itu melejit. Dalam kondisi semacam itulah, para raja menyadari peluang ekonomis yang potensial dalam pengelolaan hutan. Dan untuk itulah para rimbawan di bawah kerajaan mulai dipekerjakan di tanah-tanah milik raja, bangsawan, hingga pejabat gereja selama berabad-abad.

Barulah pada 1787, program pelatihan  universitas  pertama di bidang kehutanan didirikan. Kampus yang pertama membuka adalah Universitas Freiburg, Jerman. Sementara di Prancis, sekolah kehutanan nasional ada di Nancy pada 1824 (Peluso: 9). Hingga pada akhirnya, para rimbawan di seluruh Eropa dan Amerika Serikat mendatangi lembaga itu dan membawa falsafah dan metode pengelolaan hutan tersebut. Mereka menyebar dan kembali ke tanah air mereka sendiri dan/atau pergi ke wilayah koloni negara mereka seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Peluso: 10).   

Dari sekolah-sekolah kehutanan itulah akhirnya klaim hutan ilmiah (hutan yang berfungsi secara hidrologi dll) berasal. Termasuk soal wawasan utilitaris (asas kebermanfaatan praktis) yang membenarkan negara untuk menguasai hutan dan memanfaatkannya untuk sumber pokok pemasukkan. Akibatnya, negara kolonial mengambil alih kawasan yang luas sebagai hutan dan menetapkan batas-batasnya. Bersamaan dengan itu, mereka mencampakkan sistem hak-hak kepemilikan tanah yang sudah terlebih dulu ada dan menciptakan konstruksi baru dari relasi hutan, negara, dan penduduk (petani).

Sejak saat itu, setiap tindakan petani dan masyarakat sekitar hutan dianggap merupakan keliru. Seperti pada saat penduduk sekitar hutan memanfaatkan sumber daya hutan. Misalnya dengan mengambil kayu, berburu, atau mengambil pakan ternak. Karena aktivitas tersebut tanpa persetujuan penjaga hutan (rimbawan), maka itu bisa dianggap sebagai perbuatan ilegal dan melawan wibawa serta otoritas negara.

Negara kolonial melakukan penguasaan atas 3 aspek. Pertama, penguasaan atas tanah dan teritori hutan. Kedua, penguasaan atas spesies yang ditanam di hutan. Dan ketiga, penguasaan atas tenaga kerja murah yang diperoleh dari masyarakat sekitar hutan. Penguasaan atas 3 aspek tersebut berperan untuk memenuhi 3 hal berikut: sebagai tuan tanah, penguasa hutan, dan benteng konservasi. Hal-hal inilah yang kemudian disebut Nancy sebagai kendali ideologis negara atas hutan.

Argumen Nancy berangkat dari Gramsci. Bagaimana pun, hegemoni negara (atau kelas yang paling berkuasa) tidak pernah utuh dan sempurna. Nancy meneguhkan jika dalam hal penguasaan hutan, negara pun tidak bulat. Dan karena itu lahirlah beragam variasi perlawanan. Perlawanan tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat merespon bentuk penguasaan hutan. Selain itu, mencerminkan juga upaya petani dan masyarakat sekitar hutan untuk kembali mendapatkan akses atas sumber daya hutan.Eksklusi hutan cenderung berjalan linier tanpa memandang kepentingan masyarakat sekitar hutan. Bahkan dalam praktiknya, negara tak segan menerjunkan militer dan polisi. Sementara itu, perlawanan masyarakat dengan terus memanfaatkan hutan juga tetap berlangsung. Tak pelak, hutan pun menjadi arena perebutan kedua pihak. Implikasinya hutan terus mengalami kemerosotan. Perkara kemiskinan masyarakat hutan juga tak terselesaikan. Hal ini makin menunjukkan dua pola utama. Pertama, kelangkaan sumber daya akibat perubahan struktur agraria. Kedua, bukti adanya konflik sosial yang luas dan rumit. (bagas)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.