Urbanisasi dalam Novel “Ulid” (2): Aliran Orang dan Barang serta Perubahan Sosiospasial

Spread the love

Esai Bosman Batubara

Poin itu muncul, misalnya, langsung di alinea kedua novel Ulid (Ikhwan 2016: 2), dalam adegan di sekitar jubung Tarmidi yang mengambil kayu bakar dari hutan Perhutani.

Dengan tergopoh Tarmidi pulang.

“Ti…!” Ia melolong. Buku ajar yang dikempitnya dilempar ke meja.

“Apa…?” sahut suara dari belakang. Itu istrinya, Kaswati.

“Ti…!”

Seorang perempuan muncul dengan keringat di sekujur mukanya. Ada celemong angus di pipinya.

“Apa?” Ia mengulang pertanyaannya setelah menemukan si suami tampak gugup dan capai. “Kok jam segini sudah pulang?”

“Sinder.” Jawaban itu datar. Namun, jelas sekali, lebih untuk meredakan rasa cemas.

“Heh?” Cemas itu cepat sekali menular.

“Sinder datang lagi. Tadi Tasmono menyusul aku ke sekolah. Anak-anak aku bubarkan agak siang.”

“Terus bagaimana?”

“Ya ayo, aku dibantu menyembunyikan kayu.”

Potongan adegan seperti itu adalah latar belakang yang sudah sangat cukup untuk menjelaskan baku-klaim-rebut antara Perhutani dan warga desa. Salah satu alasan klasik dalam studi agraria mengapa kemiskinan bersarang sangat kuat di pedesaan-pedesaan di Jawa adalah sedikitnya akses terhadap tanah yang dimiliki para petani desa (Bachriadi and Wiradi, 2013). Latar belakang itu menjelaskan mengapa Tarmidi yang bekerja sebagai guru madrasah di desanya dengan bayaran yang lebih sering berupa terima kasih menjadi bagian dari kelompok yang sering disebut sebagai buruh tani pedesaan Jawa.

Kesulitan ekonomi menyebabkan warga desa menyambut dengan sukacita jalan menjadi TKI di Malaysia yang merebak pada 1980-an akhir dan 1990-an awal. Menjadi TKI berarti bisa membangun rumah dari batu, membeli televisi, tape deck, sepeda Federal, beriuran membangun jalan desa, atau bahkan menyekolahkan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Di sisi lain, kota dalam Ulid digambarkan sebagai pusat pendidikan. Ulid, misalnya, ketika melanjutkan pendidikan ke SMA sembari terus mengambil pendidikan pesantren, harus pindah ke kota kecil Pasisiran; akses bagi dia untuk menonton para penyanyi dangdut yang sering muncul di dalam siaran radio menjadi lebih terbuka atau dekat. Pasisiran adalah kota kecil dengan banyak warung buka siang hari pada bulan puasa. Di kota itu, seperti di Malaysia, orang-orang yang di Lerok taat menjalankan ibadah puasa, menjadi tidak berpuasa. Hal itu, misalnya, terlihat dalam obrolan di warung dawet di Pasisiran ketika Pi’i dan Nurdin, dua orang sahabat masa kecil Ulid yang baru saja pulang dari Malaysia, menjemput Ulid dari pondok pesantren dan membujuk Ulid untuk membatalkan puasa, sebelum pada malam hari mereka menonton dangdutan.

Lalu Pi’i berbicara kebiasaan tak berpuasa mereka.

“Selama di Malaysia, aku memang tak pernah puasa, Lid. Tak kuat. Panasnya edan. Lebih panas daripada kalau kita berdiri di depan mulut jubung yang sudah menyala dua hari. Dan, tahu tidak, sebagian besar orang Lerok juga tak puasa. Sumpah, aku tidak fitnah, Lid. Bahkan orang-orang yang di rumah dikenal alim, bisa tak puasa kalau di Malaysia. Siapa, sebut nama orangnya, aku kasih cerita bagaimana kalau dia tak puasa.” (Ikhwan, 2016: 448).

Berbeda dari Ulid si anak Lerok yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama yang bagus, teman-temannya di pondok pesantren Pasisiran memiliki pengetahuan agama yang tidak sebagus Ulid. Dengan demikian, selain tempat untuk tidak berpuasa, kota juga tempat bagi murid-murid dengan ilmu agama yang tidak baik berasal. Kota juga adalah tempat banyak aturan muncul. Sekolah SMA negeri tempat Ulid belajar adalah sekolah yang menghadirkan banyak aturan; ikat pinggang dan sepatu harus berwarna hitam, dan upacara harus pakai topi. Itu kontras dari suasana sekolah di Lerok; Ulid bisa sekolah bahkan tanpa pakai sepatu.

Malaysia, dalam Ulid, adalah pusat pembangunan. Proyek konstruksi bertaburan di mana-mana. Para perantau Lerok laki-laki tumpah bekerja di sektor konstruksi, sementara perantau perempuan menjadi pembantu di rumah tangga orang Malaysia. Malaysia adalah sumber uang. Dari mana Milo, makanan-makanan kecil, tape deck, uang, bahasa, berita-berita gembira perantau yang mendapatkan kerja bagus atau berita sedih perantau yang ditangkap polisi Malaysia karena tidak memiliki izin kerja, mengalir deras ke desa di Pulau Jawa itu. Singkat kata, seperti yang dikutip pada bagian awal tulisan ini, bagi orang Desa Lerok hubungan dengan negeri seberang Malaysia begitu dekat, tak pelak “masalah keuangan di rumah tentu saja bersumber dari negeri seberang sana (Ikhwan, 2014: 401).

Urbanisasi sebagai Lensa Analisis

Urbanisasi bukanlah sekadar perpindahan orang dari desa ke kota. Untuk sementara dalam tulisan ini saya akan memahami desa sebagai satu kawasan geografis yang khas. Desa di Indonesia biasanya diikat oleh satu kesatuan administratif yang mewujud dalam pemerintahan, dihuni oleh warga yang dengan satu dan lain cara sering kali masih memiliki hubungan kekerabatan, dan mayoritas penduduk secara umum hidup dari usaha-usaha di sektor pertanian. Di Indonesia ada lebih dari 70.000 desa yang menyebar di pulau-pulau yang membentang dari Sumatera sampai ke Papua.

Urbanisasi, mengikuti pendapat geografer David Harvey (2014 [1996]), adalah proses bagaimana sebuah kota tercipta. Kota, untuk sementara, dapat dipahami sebagai tempat secara spasial manusia, barang, dan alat produksi terkonsentrasikan (Marx and Engels, 1986: 25). Sebagai proses, urbanisasi terus berjalan. Daerah-daerah yang semula akrab disebut sebagai desa, pada gilirannya pelan-pelan berubah menjadi kota. Di Indonesia, kawasan di sekitar Jakarta mengalami hal itu, terutama secara sangat intens pada periode Orde Baru (1965/7-1998). Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) yang sebelum 1960-an lebih banyak memperlihatkan ciri pedesaan, misalnya dengan lahan pertanian penduduk, pada periode itu secara perlahan ditumbuhi pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan, dipenuhi aliran perpindahan orang dari berbagai daerah lain (Kusno, 2013). Sekarang, kita mengenal kawasan Jabodetabek sebagai aglomerasi perkotaan dengan jumlah penduduk mencapai hampir 30 juta orang.

Di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek, kita akan menemukan konsentrasi penduduk yang tinggal di permukiman-permukiman yang dibangun dengan perencanaan modern dilengkapi infrastruktur air minum yang terkoneksi ataupun sistem air buangan untuk setiap unit rumah. Selain itu, di kawasan macam Tangerang atau Bekasi, kita akan menemukan ruang-ruang yang ditumbuhi pabrik-pabrik milik nonnegara yang merebak tumbuh sebagai penyusun dari kawasan aglomerasi itu.

Urbanisasi adalah proses yang menciptakan unit sosiospasial seperti Jabodetabek. Dia unit sosiospasial karena meleburkan proses sosial macam hubungan pemilik modal-buruh di pabrik yang berpilin dengan lansekap geografis (satu kawasan/kota yang ditumbuhi oleh banyak pabrik). Kondisi sosial dan spasial berpilin di unit sosiospasial, tak terpisahkan, membentuk Jabodetabek.

Urbaniasasi dapat juga dilihat sebagai proses pengotaan yang terjadi di desa. Dalam perkembangan studi urbanisasi, proses pengotaan yang terjadi di desa sering dibingkai sebagai extended urbanizationatau urbanisasi yang meluas. Urbanisasi yang meluas itu sering kali menjadikan daerah pedesaan sebagai bentang alam operasional (operational landscape) bagi wilayah perkotaan (Brenner and Schmid, 2015). Dia disebut operasional, karena difungsikan, dioperasionalkan, untuk memenuhi kebutuhan di kawasan perkotaan.

Sebagai contoh, air minum di banyak kota di Indonesia yang biasanya mengalir di dalam jaringan pipa-pipa air minum perkotaan hingga akhirnya mengalir di keran-keran di rumah-rumah warga di kota, berasal dari satu daerah pedesaan yang memiliki air bersih. Untuk menjaga pasokan air bersih itu tetap mengalir dan tetap bersih, tak jarang tindakan pendisiplinan harus dilakukan terhadap warga yang tinggal di kawasan sumber air. Infrastruktur pemasok air minum itu harus dipagar, agar orang tak sembarangan masuk ke sana. Pagar membangun disiplin teritorial memberikan pesan: siapa boleh dan tidak boleh memasuki area itu. Lebih jauh, satu daerah tertentu dapat difungsikan sebagai area konservasi untuk menangkap air agar menjamin ketersediaan pasokan air ke dalam infrastruktur pipa-pipa. Dengan kata lain, tak hanya air, area konservasi, tetapi juga manusia di sekitarnya secara nyata difungsikan, dioperasionalkan – dibentuk, diorganisasikan, diatur – sebagai bagian dari infrastruktur air perkotaan.

Akar dari teori bentang alam operasional adalah pemikiran-pemikiran sosiolog/geografer Prancis, Henri Lefebvre. Dalam artikel bertajuk “Industrialization and Urbanization”, memakai proses ganda dalam fisika nuklir: implosi/eksplosi (implosion/explosion) sebagai metafora, Lefebvre menjelaskan bagaimana urbanisasi bergerak ke dua arah. Arah pertama adalah implosi, yaitu ledakan ke dalam yang menyebabkan kemunculan konsentralisasi spasial. Dalam urbanisasi, model implosi itu, misalnya, dapat kita lihat dengan makin padat suatu area kota dengan berbagai gedung, sehingga ia perlu dibuat tumbuh vertikal menjadi banyak lantai. Arah kedua adalah eksplosi, yaitu pertumbuhan lateral dari suatu kawasan kota (Lefebvre, 1996). Termasuk dalam gerak eksplosi ā la Lefebvre adalah pertumbuhan Jakarta menjadi Jabodetabek seperti saya sebut, atau juga bagaimana satu kawasan desa atau pedesaan dijadikan sebagai bentang alam operasional untuk memenuhi kebutuhan kota.

Antara desa dan kota, dengan demikian, dalam kenyataan tidaklah terpisah, atau tidak benar-benar disekat oleh batasan administratif. Untuk urusan-urusan administrasi semacam pengurusan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), setoran pajak, tempat/sarang untuk mengikuti pemilihan umum, orang mungkin tersekat oleh unit administratif. Namun dalam sektor-sektor lain dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut aliran uang, orang, dan barang (misalnya, bahan makanan, air), sekat administratif sering kali tidak memiliki makna.

Aneh, meskipun dalam kenyataan desa dan kota sebenarnya tidak benar-benar merupakan satu unit spasial tertentu dengan ruang diikat (spatial container) dan terpisah dari ruang lain, para ilmuwan mendekati desa dan kota secara terpisah. Pengetahuan yang mengendap dalam perspektif dan kebutuhan untuk mendesain penelitian yang terkerjakan membuat para ilmuwan biasanya membatasi studi pada “kota saja” atau “desa saja”. Pengetahuan yang sejauh ini terbangun memang cenderung membuat kotak-kotak antara apa itu kota dan apa itu desa. Kota dan desa didefinisikan terutama berdasarkan jumlah penduduk. Kota dengan “xxx” penduduk disebut kota kecil. Kota dengan “yyy” penduduk disebut kota besar. Kota dengan “zzz” penduduk disebut metropolitan, dan seterusnya. Dari situlah muncul satu kalimat  yang mungkin pernah Anda dengar atau baca, karena kalimat itu menguar di mana-mana, di laporan-laporan proyek pembangunan, dari mulut pejabat dan akademisi, bahkan tak jarang di buku-buku teks: “xx% penduduk bumi ini tinggal di kota”. Pernyataan di laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018 yang menyebutkan “68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN [menurut PBB, pada 2050 68% populasi dunia akan tinggal di area perkotaan – terjemahan oleh penulis]” (UN, 2018), adalah contoh yang sangat pas untuk memperjelas kecenderungan itu. (Bersambung)

 

Gambar: cdninstagram.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.